Baru-baru ini masyarakat tengah dihebohkan dengan maraknya ikan kaleng bercacing yang banyak beredar di pasaran. Apalagi, tak sedikit produsen ternama yang produk ikan kalengnya ternyata juga bercacing. Dari pengujian yang dilakukan BPOM, 27 merek produk ikan makarel dipastikan mengandung parasit cacing. BPOM juga telah merilis data tersebut ke publik dan melakukan penarikan produk dari pasaran.

Terkait kehebohan ini, Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek mengatakan bahwa cacing dalam ikan kaleng tak berbahaya jika diolah dengan benar. Selain itu, cacing juga mengandung protein.

Menkes juga mengungkapkan bahwa cacing hanya akan berkembang biak di tempat yang cocok dengan siklus hidupnya. Sedangkan jika tak cocok, cacing ini tentu akan mati.

“Kalau lingkungannya cocok perut kita dia (cacing) akan berkembang biak, misalnya begitu. Kalau nggak sesuai ya tentu dia (cacing) mati juga,” lanjutnya.

Pernyataan ini pun menjadi sorotan banyak Fihak, salah satunya dari Ketua Yayasan Lembaga konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, seperti yang dirilis di mediaindonesia.com Kamis 29 Mar 2018 lalu.

"Menurut saya pernyataan Menkes itu tidak mencerminkan ke-menkes-annya. Terutama paling tidak dari sisi internal birokrasi, semestinya itu tidak disampaikan secara terbuka kalaupun itu seperti itu ya mestinya dia ngomong itu antarkelembagaan. Bukan secara terbuka. Kalau secara terbuka itu kan jadi nggak harmonis hubungannya (dengan lembaga lain)," kata Tulus saat dihubungi di Jakarta, Kamis (29/3).

Tulus juga mengatakan bahwa keberadaan cacing itu mencerminkan bagaimana proses higienitas dari produk itu. Hal itu terlepas dari apakah cacing tersebut sumber protein.

"Memang bisa saja cacing itu berprotein. Tapi kan mencerminkan proses higienitas dari produk itu. Apakah ikan itu mengandung cacing atau tidak, kan harusnya tidak. Artinya ketika ada cacing dalam makanan kaleng, itu berarti prosesnya enggak standar, tidak sesuai standar yang baik. Sehingga prosesnya tidak sehat tidak higienis dan segala macam. Jadi kita dari konsumen, jelas sangat dirugikan dengan adanya makanan sarden ikan yang mengandung cacing yang ada di dalamnya," jelas Tulus.

disamping itu dari sisi hak atas informasi sebagai konsumen, Tulus menilai telah terjadi pembohongan konsumen. Dan inj dipastikan melanggar UU Perlindungan Konsumen.

"Apakah di dalam labelnya ditulis mengandung cacing yang mengandung protein? Kan enggak. Jadi ada labeling yang tidak sesuai atau membohongi konsumen tuh. Melanggar UU Perlindungan Konsumen kan. Jadi langkah BPOM sudah benar. Dan dalam hal ini BPOM saya kira punya kapasitas untuk menyatakan itu daripada Kemenkes," tutup Tulus. (OL-1)

DALAM rapat kerja antara Komisi III dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/3), anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut Kementerian Agama ‘bangsat’. Umpatan ini dilontarkannya saat membahas kasus penipuan yang dilakukan oknum biro travel umrah.

“Ini Kementerian Agama bangsat pak, semuanya Pak. Saya buka-bukaan,” ujar Arteria ketika itu.

Meski mengaku pernah melontarkan perkataan yang serupa dihadapan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, ‘umpatan’ tersebut sontak menimbulkan kontroversi.

Siapa Arteria Dahlan dan bagaimana sepak terjangnya di duni politik tanah air?

Pria kelahiran 7 Juli 1975 tersebut adalah seorang pengacara dan pemilik Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers. Ia merupakan alumni Universitas Trisakti dan Universitas Indonesia jurusan hukum yang kini menjabat Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDIP.

Ia dilantik menjadi anggota DPR pada 23 Maret 2015 sebagai Pejabat Antar Waktu (PAW) DPR-RI periode 2014-2019 menggantikan Djarot Syaiful Hidayat. Saat itu, Djarot resmi diberhentikan sebagai anggota dewan setelah ditunjuk menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mendampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Arteria pun duduk di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur-reformasi birokrasi, dan kepemiluan. Namun, pada pertengahan Juni 2017, Arteria berpindah tugas ke Komisi VIII DPR-RI yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Kemudian, sejak 11 September 2017 Arteria mulai bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.

Rekam jejaknya sebagai politikus kerap diwarnai kontroversi karena pernyata-pernyataannya. Sebelumnya umpatan ‘bangsat’ terhadap kemenag bergulir, Arteria sempat menuai kontroversi karena meminta pimpinan KPK memanggil para anggota dewan dengan sebutan ‘yang terhormat’.

Dia berdalih bahwa panggilan tersebut dipakai Presiden Joko Widodo maupun Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada anggota dewan. Namun, KPK tidak pernah ‘menyapa’ dengan panggilan yang sama.

“Saya menunggu dari lima Saudara-saudari komisioner, tidak pernah terucap ‘anggota Dewan yang terhormat’. Kami, Pak Jokowi sendiri kalau ketemu, walaupun Arteria masih b***sat, dia katakan ‘yang terhormat’. Pak Kapolri mengatakan ‘yang mulia’,” kata Arteria di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017) lalu.

Baru-baru ini nama Arteria mencuat kembali karena lontaran kata yang dipilihnya saat membahas kinerja Kemenag dalam menangani travel umrah gadungan.

Menag Lukman sendiri mempertanyakan pilihan kata yang digunakan anggota dewan ‘yang terhormat’ itu.

“Meski memiliki hak imunitas, meski dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, tapi apakah patut dan pantas seorang wakil rakyat yang terhormat menggunakan kosakata seperti itu yg dialamatkan ke Pemerintah (Kementerian Agama)?” kata Lukman dalam sebuah pesan singkat, Kamis (29/3/2018).

Menanggapi persoalan ini, Menag menyerahkan kepada masyarakat soal penilaian baik buruknya perkataan Arteria tersebut.

“Silakan rakyat menilai sendiri pilihan kosakata yg digunakan oleh salah seorang wakilnya itu,” ujar Menag. []

sumber: islampos

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan panen kritik setelah menggunakan kata “bangsat” saat mengkritik Kementerian Agama (Kemenag).

Kata kasar itu diucapkan Arteria terkait kasus penipuan oleh travel umrah saat rapat dengan pendapat dengan Jaksa Agung Prasetyo, Rabu (28/3).

Menanggapi itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan menggunakan kata kasar dalam rapat resmi kurang patut dan tak elok.

“Silakan mengkritik tapi tak perlu pakai kata bangsat karena itu bahasa serampangan. Masih banyak cara mengkritik tanpa mengumpat,” kata Baidowi, Kamis (29/3).

Baidowi mengingatkan jangan sampai karena memiliki hak imunitas, anggota DPR bisa mengeluarkan kata-kata kasar.

“Sebaiknya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” ungkap anggota Komisi II DPR itu.

Dia menambahkan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan haji bisa dilaporkan dan dilakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

“Bukankah Kemenag sudah melakukan antisipasi ke depannya dengan tiga skema yang sudah disiapkan?” katanya.

Karena itu, kata Baidowi, yang sudah terjadi dilakukanlah penindakan terhadap oknum pelaku.

Kasusnya pun saat ini ada yang sudah bergulir di persidangan. Dia meminta semua pihak mengawasi proses persidangan tersebut.

Jika ada kejanggalan tinggal dilaporkan. “Hal itu lebih solutif daripada sekadar keluar kata bangsat yang bisa menimbulkan kegaduhan baru,” tegasnya.

Sebelumnya, Arteria meminta kejaksaan turun tangan menindak travel umrah bodong. Arteria mengaku pernah mengucapkan hal serupa ke Kemenag saat memprotes soal travel umrah.

Dia tak terima jika Kemenag seolah-olah menyalahkan masyarakat yang tertipu travel umrah bodong. Arteria juga menyalahkan Kementerian Pariwisata.

“Ini Kementerian Agama bangsat, Pak, semuanya, Pak!” kata Arteria dalam rapat, Rabu (28/3).

sumber: jpnn

Baromet.info| Dalam dunia kuliner, Jogjakarta bisa dibilang sebagai salah satu gudangnya kuliner enak dan juga murah. Cara memasaknya yang masih sangat tradisional, memberikan ciri khas tersendiri dalam setiap makanannya. Ada cukup banyak kuliner yang bisa kita cicipi di kota gudeg ini, salah satunya Sego Welut Mbak Surani. Untuk menemukan lokasinya cukup mudah, karena Mbak Surani bersama suaminya membuka lapaknya tiap sore di depan pasar Godean, Jogjakarta. Warung yang bernama Sego Welut Mbak Surani ini berada di seberang selatan Pasar Godean.
Di siang hari, lokasi warung ini digunakan sebagai tempat parkir sepeda dan motor namun di menjelang malam, parkiran ini disulap menjadi warung.Biasanya Mbak Surani bersama suaminya mulai membuka lapak sekitar jam 6 sore sampai jam 10 malam, tapi terkadang jam 12 malam lapaknya masih baru tutup
Untuk seporsi sego welut hanya dibandrol dengan harga 6ribu rupiah, terdiri dari nasi putih yang ditambah dengan lauk mangut welut dan krecek yang lembut. Meskipun sangat sederhana, tapi menu yang satu ini cukup digemari para pembelinya. Seperti yang sudah kita ketahui, welut atau belut ukurannya cukup kecil dan bentuknya seperti ular. Oleh karena itu, ketika mencicipinya langsung saja Saya makan tanpa dipilah-pilah terlebih dahulu. Bumbunya pas dan sedikit pedas, tapi ada sedikit rasa aneh pada saat dikunyah. Perbandingan rasa duri dan dagingnya tidak seimbang, akhirnya sebelum dinikmati terlebih dahulu dipilah-pilah antara duri dan dagingnya sehingga rasanya jadi lebih nikmat. .
Untuk mangut lele Mbak Surani juga menjadi favorite para pembelinya. Rasanya memang enak dan kuah santannya tidak begitu kental. Meskipun dimasak mangut, tapi dagingnya terasa kesat dan bumbunya meresap hingga ke dalam, serta ada aroma yang khas masakan tradisional. Selain welut dan lele, Mbak Surani juga menyediakan aneka baceman, gudeg, telur pindang, ayam, sayur lodeh dan beberapa lauk lainnya yang bisa kita pilih sesuai selera. Kebanyakan para pelanggannya membeli untuk dibawa pulang.
Satu hal lagi yang mengejutkan adalah memadukan kuah mangut ini dengan gudeg gurih, benar-benar perpaduan rasa yang dijamin membuat ketagihan. Sesuatu yang awalnya tidak terbayangkan oleh saya. Tak heran jika warung yang memberi harga menu pesanan saya kurang lebih sebesar Rp. 10.000 ini begitu diminati dan selalu penuh pengunjung.

Berbeda dari sate kere yang ada di Pasar Beringharjo berupa gajih dari daging sapi, sate kere punya Pak Mardi berwujud sate sapi kupat sayur. Warga sekitar warung Pak Mardi selalu berduyun duyun membeli sate kere sampai persediaan habis. Bagaimana sih penampakan sate kere yang pamornya mulai menyebar ke seluruh Jogja?.
Warung makannya sederhana dan terkesan ndeso dengan asap membumbung oleh bakaran sate. Harum sate sapi menusuk nusuk hidung sampai badan ingin segera masuk dan duduk di kursi. Ternyata, di luar perkiraan! Hanya ada satu meja, selebihnya pengunjung diberikan tikar untuk duduk. Namun inilah kekhasan warung Pak Mardi. Kesan merakyatlah yang masuk ke otak. Tinggal memesan sate kere andalan di sini, nih!

Satu piring kupat sayur dengan tempe berasa pedas segar sudah di depan mata. Ada lima tusuk sate kere yang mengilat warnanya sangat menggugah selera. Rasa dari sate ini tak perlu diragukan lagi. Daging sapi yang digunakan diolah menjadi sangat empuk. Karena pada dasarnya daging sapi memiliki tekstur yang cukup keras, sehingga harus pintar-pintar dalam mengolahnya. Kemudian sayur tempe dengan kuah santannya juga tak kalah nikmat. Kuah sayur tempe ini terdapat rasa gurih di dalamnya. Mungkin dari santan yang digunakan. Tetapi juga ada rasa pedas yang menambah kelezatan ketika menyantap sate kere ini. Kuah dari sayur tempe ini menjadi pasangan yang pas, walaupun tidak menggunakan sambal, Anda sudah dapat merasakan pedas dari kuah sayur ini.

Pak Mardi mulai berjualan sate kere sejak tahun 1985. Pada tahun itu Pak Mardi beserta istrinya berjualan dengan gerobak berkeliling di kampung Gesikan dan sekitarnya. Istri Pak Mardi mengaku bahwa dulunya tidak selancar dan seramai sekarang saat berjualan. “Dulu waktu tahun 1985 saya mulai berjualan keliling dengan gerobak, berjalan mendorong gerobak dari ujung timur sampai ke barat kampung Gesikan,” ujar Bu Mardi. Hingga saat ini warung Pak Mardi pada pukul 21.00 WIB biasanya sudah tutup karena satenya ludes terjual. Tetapi jika belum habis, Pak Mardi dan istrinya tetap berjualan hingga tengah malam.

Pada tahun 1990-an, barulah Pak Mardi mulai membuka warung dengan tempatnya sendiri, dan tidak keliling menggunakan gerobak lagi. Tetapi pertama kali memiliki warung, Pak Mardi beserta istri masih harus membayar biaya kontrak tempatnya dan sempat mengalami berpindah-pindah mencari tempat yang baik untuk menjajakan sate kerenya. “Sekitar tahun 1990-an, saya mulai mempunyai tempat sendiri, tetapi itu kontrak. Sempat berpindah-pindah juga karena terkadang tempatnya tidak ada air,” sambung Bu Mardi sambil sibuk melayani pelanggannya.

Jakarta - Sempat ramai soal poros ketiga di Pilpres 2019 dengan formasi Partai Demokrat (PD)-PKB-PAN, namun belum juga terwujud. Kini Demokrat kembali menggencarkan terbentuknya poros ketiga itu, terutama setelah 'disenggol' PDIP.

Wacana terbentuknya poros ketiga muncul agar ada capres alternatif selain petahana Joko Widodo (Jokowi)--bersama koalisi pemerintahan--dan Prabowo Subianto dengan koalisi Gerindra-PKS. Demokrat-PKB-PAN memiliki modal cukup untuk bisa mengusung pasangan sendiri di Pilpres 2019. Ini mengingat syarat ambang batas capres di UU Pemilu di mana Parpol atau koalisi parpol harus mengantongi total 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah hasil Pemilu 2014.

Ketiga partai ini mulai menjalin komunikasi intensif menjajaki kemungkinan terbentuknya poros ketiga. Bahkan elite Demokrat-PKB-PAN sempat beberapa kali bertemu, termasuk pada Kamis (8/3/2018) lalu. Namun nyatanya belum ada sinyal positif sejak saat itu.

"Tadi kami sepakat pertemuan ini belum yang pertama dan terakhir, masih panjang. Hari ini tuan rumah Demokrat. Tadi kami sepakat tuan rumah berikutnya mas Eddy PAN nanti dia jelasin dimana lagi. Setelah dari PAN baru PKB terus berputar," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan usai pertemuan.

Sejak saat itu, poros ketiga lama-lama mulai terlupakan. Apalagi Ketum PAN Zulkifli Hasan sempat mengungkapkan rasa pesimistis terkait poros ketiga ini. Dia merasa poros ketiga berat untuk terwujud, mengingat elektabilitas Jokowi yang cukup tinggi.

"Secara matematis, poros ketiga mungkin, tapi kan saya katakan tidak mudah," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/3/2018).

"Pak Jokowi kan surveinya tinggi di segala lini. Namanya incumbent, punya kekuatan bisa saja gitu. Secara matematis bisa, tapi yang mungkin bisa dua (poros)," imbuhnya.

Lalu, ketiga partai ini mulai bermanuver sendiri-sendiri. PAN menawarkan Koalisi Nasional yang ingin semua parpol bersatu, seolah mengesankan mencari capres tunggal. Kemudian PKB terus 'memasarkan' sang ketumnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi cawapres.

Partai Demokrat sendiri sempat terlihat hendak merapat mendukung Jokowi. Apalagi setelah Jokowi datang ke Rapimnas partai berlambang mercy itu dan menyatakan dirinya juga seorang 'demokrat'.

"Jika Allah menakdirkan, sangat bisa PD berjuang bersama Bapak," kata Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hadapan Jokowi.

Sayang, hangatnya hubungan Demokrat dan Jokowi diuji setelah Setya Novanto menyebut dua kader PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung ikut menerima uang suap e-KTP. Pasalnya, PDIP turut melempar 'peluru' ke Demokrat ketika membela dua kader andalannya tersebut.

Baca :

• Survei PolcoMM: AHY-Zulkifli Hasan Duet Ideal Poros Ketiga
• PAN Ingin Usung Jokowi, PD Masih Rayu Gabung ke Poros Ketiga
• Bahas Poros Ketiga, PD Atur Pertemuan SBY-Zulkifli Hasan-Cak Imin

Kemesraan Demokrat dan Jokowi seolah buyar gara-gara reaksi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto terhadap pernyataan Novanto di persidangan itu. Anehnya, Hasto tak menyerang Golkar namun menyerang Partai Demokrat.

Hasto mengkontraskan slogan 'Katakan Tidak Pada Korupsi' dengan kasus korupsi yang menimpa kader Partai Demokrat. Akibat pernyataan Hasto, Demokrat pun berang.

"Pernyataan Sekjend PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program E-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi E-KTP ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain," tukas Sekjen PD Hinca Pandjaitan, Jumat (23/3).

Saling serang antara kubu Demokrat dan PDIP sempat terjadi karena hal tersebut. PDIP pun kemudian menepis tudingan tengah bermanuver ingin memisahkan Demokrat dan Jokowi.

Jakarta - Partai Demokrat (PD) masih berkukuh ingin membentuk poros ketiga di Pilpres 2019 bersama PAN dan PKB. PD sedang mengatur pertemuan 3 ketua umum partai tersebut.

"Pak SBY (Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono) kebetulan di Jawa Barat, Pak Zulkifli Hasan (Ketum PAN) ke Jatim, sekarang Cak Imin (Ketum PKB Muhaimin Iskandar) lagi umrah menurut informasi teman-teman di sana. Sehingga, nunggu waktu untuk pertemuan lagi dan komunikasi terus," kata Sekjen PD Hinca Pandjaitan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

PAN melalui Zulkifli Hasan menyatakan kemungkinan besar akan mengusung Joko Widodo di 2019. PD tak mempermasalahkan sikap PAN saat ini.

Baca :

• Survei PolcoMM: AHY-Zulkifli Hasan Duet Ideal Poros Ketiga
• PAN Ingin Usung Jokowi, PD Masih Rayu Gabung ke Poros Ketiga
• Diserang PDIP, Demokrat Siapkan Poros Ketiga

Bagi Hinca, poros ketiga merupakan bentuk ideal dari demokrasi. Lebih banyak pilihan calon presiden membuat rakyat akan makin senang.

"Dialog kami dengan PAN kemarin masih seperti itu. Kalau makin banyak pilihannya, makin baguslah," ucap Hinca.

Jakarta - PAN mengisyaratkan akan mengusung Joko Widodo di Pilpres 2019. Meski demikian, Partai Demokrat (PD) mengaku masih terus merayu PAN untuk membentuk poros ketiga.

"Hari-hari ini, seminggu-dua minggu terakhir ini saya masih terus berkomunikasi, kami terus berkomunikasi untuk melakukan dialog. Ini soal waktu aja," kata Sekjen PD Hinca Pandjaitan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Senada dengan Hinca, Wasekjen PD Didi Irawadi menyebut partainya terbuka untuk membangun koalisi dengan PAN jika ada kesamaan visi dan misi demi membangun Indonesia. Menurutnya, masih banyak persoalan bangsa ini yang perlu dituntaskan.

Baca :
            Survei PolcoMM: AHY-Zulkifli Hasan Duet Ideal Poros Ketiga
            Diserang PDIP, Demokrat Siapkan Poros Ketiga 

"Bagi Partai Demokrat yang akan bisa bersama ke depan dan bisa saling mengikat adalah apabila ada kerangka kerja sama yang jelas, program dan visi-misi yang jelas bagi bangsa ke depan," ucap Didi terpisah.

Didi pun mengingatkan partai-partai tak hanya berorientasi mengejar kekuasaan. Sebab, PD menginginkan terbentuknya 'koalisi bersama rakyat'.

"Manakala ada partai-partai yang peduli pada persoalan ini, maka mari kami siap untuk bersama. Tetapi kalau partai-partai itu hanya berorientasi pada kursi dan sekadar jabatan semata, maka tidak perlu bersama kami," jelasnya.

"Apa pun yang terjadi bagi kami koalisi bersama rakyat itulah yang utama," sambung Didi.

PAN sempat diwacanakan akan membentuk poros ketiga di Pilpres 2019 bersama Demokrat dan PKB. Namun semakin lama isu tersebut kian luntur karena tak ada perkembangan.

Sebelumnya, Zulkifli menyebut mempertimbangkan Jokowi pada kontestasi Pilpres 2018. Sejumlah pertimbangan juga menjadi faktor penentu keputusan mengusung calon bagi PAN. Salah satunya faktor kedamaian di pilpres, termasuk kepentingan bangsa yang menurutnya harus diutamakan dalam bernegara.

"Pak Jokowi tentu kan peluangnya incumbent... besar, menjadi pertimbangan," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

BAROMET.INFO- Lembaga survei PolcoMM Institute juga merilis hasil survei elektabilitas capres dan cawapres poros ketiga di Pilpres 2019. Hasilnya responden memilih Ketua Kogasma pemenangan pilkada dan pilpres Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres poros ketiga.

"Jika poros ketiga terbentuk, responden memilih AHY sebesar 21,00 persen dinilai pantas untuk diusung sebagai capres," ujar Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto saat memaparkan survei 'elektabilitas capres-cawapres 2019' di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Minggu (25/3/2018).

Selain AHY, calon lain di antaranya Ketua MPR Zulkifli Hasan 15,33%, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo 12,33%, mantan Ketua MK Mahfud MD 10,25% dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar 9,42%.

Baca :

• PAN Ingin Usung Jokowi, PD Masih Rayu Gabung ke Poros Ketiga
• Bahas Poros Ketiga, PD Atur Pertemuan SBY-Zulkifli Hasan-Cak Imin

Sementara itu, Heri mengatakan cawapres poros ketiga yang diunggulkan responden adalah Zulkifli Hasan. Ketum PAN tersebut dipilih responden sebesar 21,25% sebagai cawapres.

"Lalu siapa calon wakil presiden poros ketiga yang sebaiknya diusung poros ketiga? Maka Zulkifli Hasan yang dipilih responden," ujar Heri.

Heri juga mengatakan responden menjawab poros ketiga akan terbentuk sebesar 30,45% dan tidak yakin terbentuk sebesar 20,19%. Sedangkan yang tidak menjawab 49,39%.

Poros ketiga disebut bisa menjadi alternatif untuk poros Jokowi dan Prabowo. Responden memilih untuk hanya dua pasangan calon sebesar 41,15%.

"Sementara itu 37,48 persen menjawab sebaiknya tiga pasangan calon dan 13,50 persen menjawab tidak tahu. Sedangkan satu pasang melawan kotak kosong sebanyak 7,78 persen," kata Heri.

Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi. Survei dengan wawancara langsung secara tatap muka pada responden. Survei ini dilaksanakan mulai 18 Maret - 21 Maret 2018 dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin of eror sebesar 2,83%.

Sleman -Satpol PP Kabupaten Sleman melepas sebuah spanduk yang dinilai berisi ujaran kebencian bernuansa SARA. Spanduk berukuran sekitar 3x2 meter itu terpasang di simpang tiga Jalan Palagan Tentara Pelajar-Jalan Damai, Ngaglik, Sleman.
"Informasi yang kita terima, spanduk dipasang pukul 03.00 dini hari tadi. Siapa pemasangnya, masih kita telusuri," jelasnya.

Kasi Operasi dan Trantib Satpol PP Sleman, Sri Madu, yang turut hadir dalam operasi penertiban mengaku pemasangan spanduk dengan materi sejenis sempat terjadi tahun lalu. Saat itu dipasang di dekat Monumen Yogya Kembali dan di wilayah Gamping.

"Pemasangan tanpa melalui prosedur alias ilegal. Sengaja dipasang di lokasi strategis," ujarnya. 

Pihaknya akan mengamankan spanduk tersebut ke kantor Satpol PP. Setelah diketahui siapa pemasangnya, lanjutnya, maka pihak pemasang akan dipanggil untuk diperiksa lebih lanjut.

Tiga Sukses Semu Ekonomi Jokowi
Oleh Dr. Fuad Bawazier
Pertama
Bahwa benar Indonesia telah masuk ke dalam G-20 karena PDB (GDP) pada urutan ke 16 dengan nilai USD 1 Triliun (2017).
Dengan jumlah penduduk pada urutan No. 4 setelah China, India, dan USA, idealnya Indonesia pada urutan No. 4 PDB.
Sedangkan GDP berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP), Indonesia berada pada ranking 8. Berbagai forecast memperkirakan baru pada tahun 2050 PDB Indonesia bisa berada pada nomor urut 4, sesuai dengan jumlah penduduknya.
Meskipun GDP Indonesia pada urutan ke-16, tetapi GDP per-capitanya masih pada urutan ke-116, sedangkan GDP – PPP per-capita ranking ke-100. Sementara nominal Gross National Income (GNI) Indonesia pada ranking 17 tetapi GNI/capita masih ranking 147 dan GNI/capita berdasarkan PPP pada ranking 122.
Dengan jumlah penduduk 260 Juta, maka nominal GDP per-capita USD 3.850 sedangkan GNI/capita USD 3.400, artinya terdapat sekitar 10% GDP yang dimiliki asing.
GDP maupun GNI per-capita ini akan lebih buruk lagi apabila dibuat kluster per kluster mengingat besarnya ketimpangan kekayaan yang terjadi di Indonesia, dimana 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 45,5% kekayaan nasional, dan 10% terkaya menguasai 75% kekayaan nasional. Lebih spesifik lagi adalah total kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia meningkat tajam dari USD 22 Miliar (2006) menjadi USD 119 Miliar (2017) atau meningkat 5,5 kali dalam 10 tahun. Sementara itu pertumbuhan 40% orang terkaya dalam 10 tahun 317%, atau 4 kali pertumbuhan nasional.
Ketimpangan ini adalah ketidakadilan yang merupakan tantangan nyata bagi Presiden Jokowi.
Kedua 
Swasembada beras masih semu dan swasembada pangan masih jauh dari harapan.
Dalam rentang waktu 2000-2015 Indonesia selalu import beras dengan total 15,4 juta ton atau rata-rata 1 Juta ton/tahun dengan nilai USD 5,83 Miliar atau Rp 78,7 Triliun (kurs Rp13.500).
Tidak ada import beras dalam tahun 2016 dan 2017 tetapi kembali import 500.000 ton dalam tahun 2018.
Data tentang produksi dan stock beras serta konsumsi beras di Indonesia dari waktu ke waktu sering simpang siur antar instansi pemerintah. Kementerian Pertanian cenderung melaporkan adanya surplus beras sementara Kementerian Perdagangan cenderung sebaliknya (defisit) sehingga mendorong adanya import beras.
Dibalik import beras yang relatif kecil tadi sebenarnya Indonesia semakin bergantung pada pangan import yaitu biji gandum (wheat grain) yang sebagian besar dikonsumsi sebagai substitusi beras. Artinya bila tidak ada import wheat grain, Indonesia masih harus import beras lebih besar lagi.
Dalam tahun 2015 dan tahun 2016 Indonesia import biji gandum masing-masing sebesar 7,4 Juta ton dan 10,5 Juta ton atau naik 42% sedangkan dalam tahun 2017 import biji gandum 11,5 Juta ton (senilai USD 2,6 Miliar) atau kenaikan sebesar 9% dari tahun 2016.
Biji gandum ini diolah menjadi tepung terigu (wheat flour) di 25 pabrik pengolah (flour mills) yang 80% berlokasi di pulau Jawa, untuk berbagai produk seperti bakery, noodle, dan biskuit oleh small and medium enterprises (66%) dan oleh big and modern industry (34%).
Pengertian atau slogan diversifikasi pangan juga sering ditafsirkan dan diarahkan kepada alternatif lain dari beras, bahkan yang bersumber dari bahan pangan import. Pergeseran (shifting) ke pangan import khususnya gandum, dalam jangka panjang akan semakin melemahkan ketahanan pangan nasional sebab Indonesia belum siap untuk menanam gandum. Berbeda dengan ketergantungan pada import beras yang masih berpeluang diatasi dengan produksi sendiri.
Ketiga
Soal utang Pemerintah yang selama 3 tahun lebih pemerintahan Jokowi naik sekitar Rp. 1.200 Triliun, jauh melebihi kenaikan pendapatan pajak yang stagnan sebagai ukuran kemampuan bayar utang.
Pemerintah selalu berdalih bahwa utang negara yang kini berjumlah Rp 4.000 triliun atau sekitar 29,5% dari PDB adalah masih jauh di bawah ketentuan Undang Undang Keuangan Negara yang batas maksimalnya 60% PDB, dan jauh pula di bawah ratio utang negara-negara lain. Utang Jepang yang sering dijadikan pembanding ratio utangnya terhadap PDB jauh di atas 200% tetapi Jepang mempunyai ciri-ciri tersendiri yaitu:
1. Utangnya kepada rakyatnya sendiri dan kepada Bank Sentral Jepang dengan ratio masing-masing sekitar 50%.
2. Utangnya dalam mata uangnya sendiri yaitu Yen.
3. Bunganya sangat rendah hanya sedikit di atas 1%. Bandingkan dengan bunga utang Indonesia yang tertinggi di Asia dan bahkan sebagiannya masih 2 digit.
4. Kredit rating Jepang A+ alias sangat secure sementara rating Indonesia BBB.
5. Meskipun utang Jepang tinggi tetapi dari kaca mata riil ekonomi, Jepang mempunyai net international investment positions USD 2.8 Triliun yang berarti memiliki net external assets positif alias bangsa kreditor. Berbeda dengan Indonesia yang net international investment positionnya negatif sekitar USD 400 Miliar alias mempunyai net external liabilities atau benar-benar negara dengan neraca sebagai negara debitor.
Pemerintah tidak membandingkan tax ratio Jepang yang 31% PDB sementara tax ratio Indonesia kurang dari 11% atau praktis yang terendah di Dunia. Pemerintah juga tidak membandingkan dengan ratio APBN terhadap PDB di Indonesia yang amat rendah dibandingkan dengan ratio yang sama dari negara- negara lain yang sering dijadikan pembanding. Begitu pula dengan debt service ratio di Indonesia yang 40% atau tertinggi di Asia Tenggara, sementara batas yang dianggap aman maksimal 25%. Sementara itu sekitar 41% utang negara dalam valuta asing. Dengan average time to maturity 9 (Sembilan) tahun dan yang bertenor (jatuh tempo) 5 (lima) tahun sebesar 40% nya, akan menjadi beban berat APBN dalam 5 (lima) tahun ke depan.
Kekhawatiran lain adalah membengkaknya utang pemerintah karena kurs rupiah yang cenderung melemah sehingga diperlukan uang dari pendapatan pajak yang lebih banyak lagi untuk pembayaran utang dalam valas.
Kekhawatiran lebih lanjut adalah keterbatasan valas untuk membayar utang dalam mata uang asing mengingat 5 (lima) hal, yakni:
1. Neraca perdagangan yg cenderung defisit. Dalam 3 (tiga) bulan terakhir ini yaitu dari Desember sampai dengan Februari 2018 mengalami defisit total USD 1,1 Miliar atau rata-rata per bulan USD 364 juta.
2. Kenaikan cadangan devisa yang bersumber dari utang luar negeri dan hot money yang sewaktu-waktu mudah ditarik keluar negeri.
3. Tax ratio yang rendah tetapi cenderung menurun yang mengindikasikan ke depan kemampuan Pemerintah akan menurun dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya
4. Sektor industri yang merupakan penyumbang pajak (tax revenue) sebesar 31% cenderung menciut karena terjadinya de-industrialisasi yaitu dari 28% (1997) menjadi 20% PDB (2017)
5. Kenaikan anggaran 2018 untuk subsidi seperti listrik dan BBM yang akan membebani ekstra APBN karena Presiden Jokowi ingin menjaga dukungan politik rakyat dalam menghadapi pemilu 2019.
Cepat atau lambat pasar akan menyadari bahwa Pemerintah akan memasuki masa-masa sulit untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.
Jakarta, 16 Maret 2018

sumber : Rilis.id

PIDATO Prabowo yang antara lain meramalkan Indonesia bakal bubar pada 2030 menjadi viral dan menuai komentar pro-kontra. Kalangan Istana dan para pendukungnya tentu saja menampik ramalan tersebut. Bahkan tidak sedikit dari kelompok ini yang cenderung nyinyir dalam menanggapi.

Sebaliknya, mereka yang merasa khawatir atas perkembangan negeri tak urung ikut merasa ngeri. Jangan salah, mereka tidak melulu kelompok pro dan pendukung Prabowo. Saya adalah salah satu di antaranya.

Saya belum membaca novelGhost Fleet karya PW Singer dan August Cole yang jadi referensi ramalan Prabowo. Tapi saya tahu, bahwa ramalan Prabowo bisa jadi kenyataan. Faktanya, memang sudah ada beberapa negara yang bubar, kok. Jumlahnya tidak kurang dari 10 negara yang bubar. Yang terbaru,Soviet dan negara-negara Balkan lainnya. Kalau kita tarik mundur lagi, banyak kerajaan, kesultanan, kesunanan, dan kekhalifahan yang bubar.

Jadi, kalau Indonesia pun akhirnya jadi bubar(semoga tidak), tentu bukan mustahil. Secara geografis, Indonesia tetap masih di titik koordinatnya. Secara pemerintahan, Presiden dan para pejabatnya masih para WNI. Tapi, semua itu hanya lambang. Kekuasaan sejati ada di tangan asing, yang memberi utang dalam jumlah superjumbo dan berbagai iming-iming kemudahan lainnya.

Srilanka, Tibet, Zimbabwe, dan Angola adalah beberapa contoh negara yang kini tidak lagi berdaulat. Penyebabnya sama, mereka terjerat utang amat besar kepada China. Umumnya utang itu digunakan untuk membangun proyek infrastruktur. Namun karena tidak mampu membayar, mereka akhirnya menyerahkankepada China. Silakan klik http://www.portal-islam.id/2017/11/tengoklah-nasib-angola-zimbabwe-kini.html.

Utang Menjulang`

Utang luar negeri yang menjulang, adalah pintu masuk tergadainya kemerdekaan sebuah bangsa. Pemerintah, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) selalu menepis anggapan Indonesia darurat utang. Penjelasan yang senantiasa diulang-ulang, rasio utang Indonesia terhdap PDB masih di bawah 30%. Angka ini, jauh dari rasio yang diizinkan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, yaitu 60%.

Sebetulnya capek mendengar bantahan Ani yang isinya mengulang-ulang belaka. Soal rasio utang dan PDB, misalnya. Sudah banyak tulisan yang menyebut menjadikan PDB sebagai nisbah dengan utang jelas salah, keliru, sesat dan menyesatkan.Sri juga sering membandingkan utang Indonesia dengan jumlah utang negara-negara maju lain yang jauh lebih besar.Tidak tanggung-tanggung, dia menyebut Jepang, Amerika, dan sejumlah negara lain sebagai pembanding.

Di sinilah kesalahan mendasar Menkeu idaman ‘pasar’ itu. Dia pikir orang Indonesia bodoh semua apa? Dia pikir, hanya dia saja yang ngerti ekonomi makro? Saya sebenarnya malas mengomentari bantahan yang bak nyanyian usang ini. Namun, membiarkan kesesatan yang menyesatkan melenggang, jelas sebuah kesalahan fatal.

Dalam membuat perbandingan, Sri selalu hanya menyodorkan nominal utang Jepang dan rasionya dengan PDB. Nominal utang Jepang memang jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Anak kuliah semester awal juga paham. Begitu juga dengan rasio utang Jepang terhadap PDB yang lebih dari 250%. Tertinggi di dunia. Hal serupa pun terjadi pada Amerika, yang per Januari 2018 juga utangnya mencapai US$19.947 miliar. Angka ini jauh melampuai PDB mereka.

Sepertinya Sri sengaja menyembunyikan fakta bahwa mayoritas surat utang Jepang dimiliki dalam negeri. Bank of Japan memegang hampir 50%. Selain itu, jangan lupa, bunga utang Jepang sangat murah, hanya berkisar 1%. Bandingkan dengan bunga obligasi yang diobral Sri hingga belasan persen, njomplang sekali bukan?

Belum lagi kalau dikaitkan dengan net international investment positions (NIIP). Jepang menyandang status sebagai negara dengan NIIP positif. Artinya, Jepang memiliki net external Assets, bukan net external liabilities. Dengan kata lain, Jepang adalah adalah negara kreditor. Bukan itu saja, Jepang tercatat punya NIIP tertinggi di dunia. Angkanya mencapai US$2.813 triliun. Bandingkan dengan Indonesia, yang minus US$413,106,000,000. Artinya, Indonesia termasuk negara debitur.

Jepang dan AS memang punya utang jauh di atas PDB masing-masing. Namun utang keduanya masuk kategori aman. Pasalnya, rasio pajak mereka terhadap PDB masing-masing Jepang sekitar 36% dan AS 26%. Sedangkan Indonesia, angkanya dari dulu sulit bergeser dari 11-12%. Ini jadi yang terendah di antara negara anggota G20, bahkan di dunia. Sebaliknya, pajak penghasilan di Indonesia tergolong tinggi di dunia dan cukup memberatkan perusahaan mau pun orang pribadi.

Banyak ekonom mengkritik perbandingan utang dan PDB karena dianggap bukan perbandingan yang logis. Rasio utang terhadap PDB tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya dari kemampuan negara dalam membayar utang-utangnya. Padahal ukuran sehat tidaknya utang terletak pada kemampuan pemerintah melunasi kewajibannya.

Ada parameter yang lebih adil untuk digunakan mengukur utang, yaitu nisbah utang dan kemampuan ekspor alias debt to service ratio (DSR).OECD mendefinisikan DSR adalah perbandingan (persentase) dari total pembayaran cicilan pokok utang dan bunga utang yang dibayar suatu negara pada akhir tahun dibandingkan dengan total ekspor barang dan jasa negara.

Sejak 2011 utang luar negeri Indonesia terus naik. Bank Indonesia (BI) menatat, sampai Januari 2018, jumlahnya US$357,5 miliar. Dengan kurs BI hari ini (Senin, 26/03/18) yang Rp13.776/US$, angkanya setara Rp4.925 triliun, hampir Rp5.000 triliun!Sebaliknya, ekspor justru terus melorot. Sampai akhir 2017, hanya US$145 miliar. Maka tak heran kalau rasio utang luar negeri terhadap ekspor terus menanjak mencapai 176,19%. Padahal rasio yang normal ada 125%.Sementara itu, Thailand mencapai US$231 miliar, Malaysia US$ miliar, dan Vietnam US$160 miliar.

Tidak Peduli

Tapi Sri dan para penganut neolib mana peduli? Mereka juga tidak peduli negara tersedot gila-gilaan untuk membayar utang. Pada 2017 saja, APBN kita mengalokasikan anggaran Rp486 triliun hanya untuk membayar utang. Ini adalah porsi terbesar anggaran kita dalam APBN, jauh mengalahkan anggaran pendidikan yang Rp416 triliun dan infrastruktur yang 'cuma' Rp387 triliun.

Jumlah kewajiban kita terhadap utang tahun 2018 makin mengerikan saja. Di APBN 2018 ada duit sebanyak Rp399,2 triliun untuk membayar pokok dan cicilan utang. Jumlah itu di luar Rp247,6 triliun yang hanya untuk membayar bunga utang. Total jenderal, untuk urusan utang ini Indonesia harus merogoh kocek dalam-dalam hingga Rp646,8 triliun!

Saya tidak yakin, Sri yang, konon, doktor ekonomi top tidak paham soal ini. Bagaimana mungkin seorang yang berkali-kali memperoleh penghargaan bergengsi kelas dunia tidak tahu, bahwa menisbahkan utang dengan PDB adalah permainan negara-negara kreditor untuk menjerat negara debitor dengan utang?

Mohon maaf, hanya ada dua alasan dari sikap ndableg-nya dalam soal ini. Pertama, dia memang tidak paham (lho, katanya ekonom top?). Kedua, dia menjadi bagian dari para pembuka palang pintu benteng bangsa bagi masuknya kekuasaan asing!

Dengan kondisi seperti ini, tidakkah ramalan Indonesia bakal bubar pada 2030 bisa menjadi kenyataan. Bubar atau tidak, yang pasti saat ini kedaulatan negara memang terasa jadi barang mewah. Tengok saja, bagaimana kontrak-kontrak utang yang dibuat untuk pembangunan infrastruktur kita. Sistem turn key project mengharuskan kita mengimpor bahan baku, bahan penolong, teknologi, perlengkapan, peralatan sampai tenaga kerja dari asing si pemberi utang.

Begitu lunglainya Indonesia, hingga tidak berdaya menerima banjir tenaga kerja asing dengan semua kategori, termasuk kelas kuli. Ironisnya, kuli-kuli asing itu dibayar sangat tinggi. Untuk seorang tukang asing dibayar Rp15 juta/bulan. Sedangkan tenaga tukang yang sama dari dalam negeri harus puas dengan bayaran sesuai upah minimum regional yang sekitar Rp3 jutaan.

Soekarno puluhan tahun silam mengatakan, Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Para penjajah memang tidak mungkin masuk kecuali atas bantuan para pengkhianat.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi dalam cuitannya di @AdhieMassardi menulis, Kenapa Belanda bisa kuasa lama di negeri ini? Karena piara anjing-anjing lokal yang diberi makan tulang saudaranya sendiri.*


Edy Mulyadi - Direktur Program Centre for Ecbomic and democracy Studies (CEDeS) - Voa Islam

BAROME.INFO | Sebanyak 6,7 juta jiwa pemilih bakal dicoret jika tak juga memiliki e-KTP atau Surat Keterangan (Suket) pada Pilkada Serentak 2018.

Karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap pemerintah segera menerbitkan e-KTP atau suket untuk masing-masing pemilih.

“Kebijakan kami mendorong KPU kabupaten/kota menyerahkan data tersebut ke Dinas Dukcapil di daerah masing-masing,” kata Komisioner KPU Viryan di Jakarta, Selasa (27/3).

Sebagaimana diketahui, KPU mencatat jumlah daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Serentak 2018 yang digelar di 171 daerah mencapai 152,8 juta jiwa. Jumlah masih berpeluang bertambah karena data pemilih dari Mimika, Papua, belum masuk.

Menurut Komisioner KPU Viryan, dari jumlah itu, masih 6,7 juta jiwa pemilih yang belum mengantongi e-KTP atau surat keterangan yang menyatakan telah melakukan perekaman data kependudukan.

“Karena Suket per orang itu untuk kebutuhan pemungutan suara. Kami harapkan suketnya nanti sudah perorang supaya tidak dua kali kerja. Langsung digunakan untuk pemungutan suara,” kata Viryan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyelidiki dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). KPK menindaklanjuti keterangan yang diberikan Setya Novanto dalam persidangan perkara e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (22/3).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, keterangan Setnov merupakan fakta yang baru terungkap dalam persidangan. Karenanya, fakta tersebut akan jadi bahan baru KPK untuk menelusuri korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun tersebut.

"Termasuk misalnya nama-nama yang ada di dalam. Apa itu kan kami tidak mengetahui tapi ada fakta-fakta baru di persidangan. Semuanya akan kami tindak lanjuti," kata Laode di Hotel Grand Mercury, Jakarta, Selasa (27/3).

Dalam persidangan, Setnov menyatakan mendapatkan informasi bahwa Puan dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menerima uang masing-masing US$ 500 ribu. Informasi ini dia ketahui dari keterangan terdakwa Andi Narogong dan rekannya pengusaha Made Oka Masagung yang disampaikan saat keduanya mengunjungi rumahnya.

Laode mengatakan, dugaan keterlibatan Puan dan Pramono akan diselidiki bersamaan dengan penggunaan uang korupsi e-KTP sebesar Rp 5 miliar untuk Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar pada Juni 2012. Penggunaan uang tersebut juga diungkapkan Novanto saat persidangan e-KTP berlangsung.

Penyelidikan lebih lanjut perlu dilakukan karena kesaksian Novanto berdasarkan keterangan orang lain. "Jadi itu sesuatu informasi awal sekali. Itu tidak bisa dijadikan alat hukum untuk menjerat satu orang. Belum cukup," kata Laode.

Hanya saja, Laode mengingatkan bahwa keterangan Novanto selama persidangan memiliki kejanggalan. Alasannya, meski Novanto menyebut keterlibatan banyak nama, dia tak mengakui perbuatannya sendiri.

"Keanehan-keanehannya seperti itu dan selalu dia mendengar dari orang, diceritakan orang. Bukan dia sendiri. Jadi itu masih dalam informasi awal saja," ucap Laode.

Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, pihaknya belum akan menelusuri dugaan aliran dana ke Puan dan Pramono. PPATK masih akan menunggu permintaan KPK sebelum menelusuri dugaan tersebut.

"Nanti kami tunggu apa ada permintaan dari KPK, sebagai lembaga intel keuangan kami punya kewenangan merespon permintaan atau atas inisiatif, tapi kami tidak boleh kasih tahu (ke publik) soal itu (dimulainya investigasi)," kata Kiagus.

Pernyataan Novanto mengenai adanya aliran dana e-KTP ke Puan dan Pramono sebelumnya sempat dibantah oleh Made Oka. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Made Oka, Bambang Hartono mendampingi Made Oka usai diperiksa KPK pada Senin (26/3).

"Kalau menurut klien saya yang pernyataan Setnov di muka pengadilan pekan yang lalu itu tidak benar dan itu juga sudah dibantah oleh yang bersangkutan," kata Bambang seperti dikutip dari Antaranews.

Bambang juga membantah bahwa kliennya pernah mendatangi kediaman Novanto untuk menyampaikan bahwa Puan dan Pramono menerima uang e-KTP. "Tidak ada, Pak Made tidak ada, karena itu bulan Oktober 2012 tidak pernah ke rumah Pak Novanto," kata Bambang.

Puan sendiri membantah menerima uang, meski dirinya mengakui mengenal Made Oka Masagung. Meski begitu, Puan menyatakan tak pernah membahas proyek e-KTP dengan Oka.

Pramono Anung juga telah membantah menerima aliran uang proyek pengadaan e-KTP dan menyatakan siap menjalani pemeriksaan dan mengkonfrontasi hal ini.

Pramono menjelaskan, selama menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dirinya hanya mengkoordinasikan pekerjaan Komisi IV hingga VII. Sedangkan proyek e-KTP yang merupakan wewenang Komisi II, sama sekali tak pernah ditangani.

Pramono menegaskan saat itu, PDIP berperan sebagai partai oposisi yang memberikan catatan pengingat proyek e-KTP. "Silakan dicek notulen rapatnya," kata dia.

Bandung - Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jabar Firman Turmantara menilai, kenaikan harga BBM jenis pertalite sebesar Rp200/liter pada akhir pekan lalu ditengarai melanggar hukum.
Menurutnya, kendati pertalite merupakan bahan bakar nonsubsidi namun BBM tersebut merupakan komoditas strategis. Kenaikan harga yang dinilainya sekonyong-konyong itu menggambarkan tidak adanya transparansi.
"Kenaikan pertalite itu melukai konsumen. Kenaikan itu tidak ada kesepakatan antara Pertamina dan perwakilan konsumen yakni lembaga konsumen. Saya sebagai Ketua UMUM HLKI Jabar, Banten, dan DKI tidak pernah diajak bicara," kata Firman kepada INILAH, Selasa (27/3).
Dia menegaskan, dari aspek yuridis kebijakan kenaikan pertalite itu pun melanggar hukum. Sebab, berdasarkan Pasal 1320 Kitab Umum Hukum Perdata (KUHP) menyebutkan syarat sahnya perjanjian itu ditunjukkan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Dalam hal ini, pihaknya tidak pernah diajak bicara sebelumnya. Lalu, dia mempertanyakan kebijakan tersebut diduga tidak melibatkan DPR sebagai representasi rakyat.
"Karena tidak ada kesepakatan, kenaikan pertalite ini melanggar KUHP. Akibat hukumnya, kebijakan tersebut dapat dibatalkan," tambahnya.
Parahnya, Firman mengaku kenaikan pertalite itu memaksa konsumen sebagai pengguna. Ketiadaaan pilihan itu memaksa konsumen pasrah menerima.
Seharusnya, kenaikan komoditas strategis itu dilakukan sosialisasi dua-tiga bulan sebelumnya. Saat kenaikan pun, Pertamina tidak mengumumkannya secara terbuka. Hal ini diakuinya melanggar Pasal 33 UUD 1945.
Tak hanya itu, dia menilai konsumen pun akan terbebani lagi. Khususnya, untuk memenuhi kebutuhan berupa komoditas yang rantai distribusinya menggunakan pertalite.
Disinggung mengenai kemungkinan pertalite menjadi acuan harga barang-barang, dia menyebutkan ada indikator ke arah sana. Pasalnya, kini ketersediaan premium di pasaran semakin minim dan cenderung langka.
Untuk itu, dia mengaku dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan 350-400 YLKI yang tersebar di seluruh Indonesia. Isu yang diangkat yakni saat ini aspek perlindungan konsumen semakin buruk. Pemerintah diakuinya tidak bijak dan perhatiannya semakin jauh terhadap nasib konsumen.
"Untuk pemerintah, jangan salahkan masyarakat jika sekarang suuzon," tegasnya.(Sp)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara No. IV Jakarta Selatan, Senin malam. 26 Maret 2018.

Anies yang tiba sekitar pukul 19.45 WIB itu turun dari mobil dinasnya langsung masuk ke kediaman Prabowo tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Sementara Sandi yang datang lebih awal tak terpantau awak media.

Hanya ada sejumlah penjaga yang mengenakan pakaian dinas safari di depan pagar rumah Prabowo. Para awak media hanya dipersilakan menunggu di depan pagar karena pertemuan itu berlangsung tertutup.

Tak lama berselang, Sandiaga pun keluar lebih awal. Dia memberikan penjelasan bahwa pertemuan itu hanya dalam rangka syukuran dan memberikan selamat kepada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani yang telah dilantik menjadi Wakil Ketua MPR.

"Malam ini kita mengadakan tasyakuran pak Ahmad Muzani mendapat amanah baru, dan kita mendoakan agar Istiqamah," kata Sandi, usai menghadiri tasyakuran di kediaman Prabowo.

Dia mengatakan dalam tasyakuran itu, juga berkumpul para ulama-ulama yang memberikan doa dan menitipkan pesan persoalan rakyat saat ini, khususnya harga-harga kebutuhan masyarakat agar dapat menjadi prioritas dari perwakilan Gerindra di MPR.

"Jadi ulama-ulama berkumpul dan menitipkan pesan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan ekonomi khususnya bahwa harga-harga kebutuhan hidup yang meningkat secara drastis dan juga lapangan kerja susah didapat dan diserahkan kepada bapak Muzani," ujar dia.

Selain itu, juga dilakukan penyampaian aspirasi dari pada kader partai Gerindra di daerah terkait persoalan bangsa saat ini untuk dapat dituntaskan.

"Teman-teman di daerah menyampaikan aspirasi kepada Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tentunya menitipkan pesan tersebut kepada Pak Muzani di MPR agar bisa diperjuangkan, sesuai pilar-pilar kebangsaan kita," katanya.

Jakarta - Munculnya wacana poros ketiga yang digagas Partai Demokrat, PAN, dan PKB pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019, bisa saja terwujud. Blok ini, bisa menjadi alternatif di luar dua poros Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Untuk melihat itu, lembaga Political Communication Institute (Polcomm Institute) melakukan survei terhadap tokoh yang dianggap cocok menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari koalisi poros ketiga.

Dari rilis yang diterima Gatra.com, survei menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1,200 responden di 34 propinsi. Survei dilakukan dengan wawancara langsung secara tatap muka kepada responden, pada tanggal 18 Maret-21 Maret 2018, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan margin of error sebesar 2, 83 persen.

Ketika responden ditanya apakah poros ketiga akan terbentuk ? "Hasilnya, sebanyak 30,45 persen menjawab akan terbentuk. Kemudian, sekitar 20,19 persen tidak yakin poros ketiga terbentuk dan mayoritas responden menyatakan tidak tahu sebesar 49,36 persen," kata Direktur Polcomm Institute Heri Budianto.

Kemudian, jika poros ketiga terbentuk, responden memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebesar 21,00 persen menjadi figur yang pantas untuk diusung sebagai capres. Kemudian, diposisi kedua ada nama Ketum PAN, Zulkifli Hasan sebesar 15,33 persen, Gatot Nurmantyo 12,33 persen. Lalu ada Mahfud MD sebesar 10,25 persen, dan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar sebesar 9,42 persen.

Sementara itu, untuk cawapres responden menilai sosok Zulkifli Hasan pantas diusung dengan tingkat elektabilitas mencapai, 21,25 persen. Disusul AHY 19,25 persen, lalu Gatot Nurmantyo sebesar 17,17 persen, kemudian Muhaimin Iskandar 9,75 persen, dan Yusril Ihza Mahendra sebesar 8,33 persen.

JAKARTA- Politisi PDI Perjuangan, Masinton angkat bicara soal pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan yang mencibir partainya.

Hinca mengatakan, pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menyalahkan kebijakan dan program KTP-el lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi KTP-el, ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain.

“Yang bilang cuci tangan, itu suruh cuci muka dulu aja,” seloroh Masinton saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3).

Hinca sebelumnya menyebutkan pernyataan Hasto soal kesaksian mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus KTP-el sangat aneh dan menggelikan.

Pernyataan Hasto itu menanggapi apa yang disampaikan oleh Setya Novanto. Dia menyebut dua kader utama PDIP, Puan dan Pramono sebagai pihak yang menerima dana KTP-el, tapi dia menyalahkan pemerintahan Presiden SBY dan Partai Demokrat.

Menurut Masinton, Hasto sesungguhnya bukanlah “mencuci tangan”, namun koleganya itu tengah meletakkan duduk persoalan sesuai dengan kenyataan yang ada.

“Kita cuma meletakkan duduk persoalannya. Jadi jangan baper juga kalau dengar itu. Kita ngomong fakta, jangan apa-apa baper,” demikian Anggota Komisi III DPR RI ini. (brm/rmol)

TULUNGAGUNG- Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menghadiri kampanye koleganya, Margiono yang maju dalam bursa pencalonan Bupati Tulungagung periode 2018-2023.

Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asazi Manusia era Pemerintahan (alm) Gus Dur (Abdurrahman Wahid) dan Megawati Soekarnoputri yang didapuk sebagai pembicara tunggal dalam seminar bertema "problematika pemerintahan desa dan korupsi", bertempat di aula Crown Victoria Hotel, Tulungagung , Minggu (25 / 3/2018).

Yusril yang tiba di Tulungagung sejak Sabtu (24/3/2018) malam itu tampil flamboyan dengan baju berwarna merah putih yang dibingkai dengan sarung tenun bercedak merah.

Kedatangan tokoh nasional yang juga Pakar hukum tata negara ini cukup menarik perhatian masyarakat, para hadirin yang hadir dalam seminar.

Yusril juga menjadi "bintang" di acara tersebut dengan Permintaan swafoto bersama, sebelum dan sesudah digelarnya seminar yang juga dihadiri oleh Cabup Margiono bersama pasangannya, Cawabup Eko Prisdianto, kader dan pengurus PBB Jatim, serta berbagai lapisan masyarakat Tulungagung .

"Karena ini masih dalam rangka kampanye, saya berharap yang hadir dalam seminar ini bisa membantu untuk semua orang di rumah atau di luar sana untuk memenangkan Pak Margiono sebagai Bupati Tulungagung pada periode mendatang," ucap Yusril di akhir pidatonya.

Saat menyampaikan materi seminar, guru besar bidang hukum dan tata negara itu banyak yang berbicara tentang isu-isu korupsi dan tata kelola yang ada saat ini dilibatkan rasa takut oleh jajaran perangkat.

Di satu sisi perangkat negara dari tingkat atas hingga bawah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan, layanan publik, dan juga pembangunan anggaran yang akuntabel dan transparan.

Dan, di sisi lain, kata Yusril, perangkat sering digunakan oleh orang yang bertanggung jawab atas korupsi.

"Memang hukum administrasi negara di negara ini masih salah kaprah. Apa yang menjadi ranah tata administrasi negara dibawa ke arah khusus. Di Jepang dan Singapura hal-hal seperti ini tidak pernah terjadi," katanya.

Menurut Yusril, problematika hukum di Indonesia sangat banyak sekali kewibawaan kepala negara. Aturan perundangan tentang korupsi telah menyuburkan pola penyimbangan seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum pengawas dan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan.

“Karena itu kasus-kasus korupsi itu terjadi pada uang tunai negara. Pembinaan dan perbaikan administrasi keuangan, tidak sedikit-sedikit dibawa ke ranah korupsi. Hal-hal seperti ini hanya akan bikin gaduh dan ketidakpastian dalam penyelenggaraan negara,” katanya. .

Dalam konteks pemerintahan desa dan dana Dana Desa (DD) dan alokasi dana desa (TAMBAH), Yusril menyarankan pemerintah mulai membangun sistem yang baik.

Salah satunya adalah dengan bersinergi, bekerja sama dengan jejaring advokat (misal dengan Peradi / Persatuan Advokat Indonesia) untuk melakukan pendampingan hukum saat terjadi mala-administrasi saat pengelolaan DD / ADD yang berujung ke penyidikan aparat penegak hukum.

Yusril lugas dan tuntas dalam mengupas masalah hukum ketatanegaraan yang menjadi spesialisasinya, para pengunjung seminar yang tidak ada yang beranjak.

Mereka juga meningkatkan dan menyebarkan ide-idenya yang diarahkan ke narasumber terkait karut-marut sistem hukum di Indonesia, termasuk dalam konteks pengelolaan DD / ADD di desa-desa.

Margiono dalam acara kampanye ini tidak ada kata-kata lain. Dengan nada bercanda Namun serius, Margiono berbicara dengan gaya fotografi Yusril yang antimainstream dengan mengenakan sarung karena dianggap identik dengan masyarakat Mataraman yang terkenal warga Nahdliyin (NU).

"Pak Yusril yang tahu siapa yang bicara. Kalau biasanya pakai jas jas, kini bersarung. Katanya, buat warga NU yang belum berpolitik. Silahkan masuk PBB," kata Margiono disambut tawa dan tepuk riuh para peserta seminar, termasuk Yusril.

Kegiatan sosial yang dilakukan sebagai agenda kampanye terbatas, Margiono tak banyak bersosialisasi diri.

Namun, ia dengan gaya bicaranya yang luwes berdoa agar para peserta seminar yang mencapai 300-an orang itu bisa berkembang menjadi minimal 600 ribu orang saat coblosan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1.

Seminar itu berjalan gayeng, karena semua ada sela atau di awal dan akhir pidato selalu terdengar yel-yel. Pasangan untuk calon nomor urut 1 Margiono -Eko Prisdianto dan Yusril selaku bintang utama kegiatan tersebut.

Tulungagung, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa tahun 2019 adalah tahun politik yang menentukan bagi umat Islam Indonesia. Tahun depan ini untuk pertama kalinya akan diadakan Pemilu serentak untuk nemilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD. Karena itu, umat Islam tidak bisa bersikap pasif tetapi pro aktif agar perjalanan bangsa dan negara lima tahun ke depan sejalan dengan aspirasi umat Islam Indonesia.

Hal diatas dikemukakan Yusril dalam acara pengajian ahad pagi di Desa Tulung Agung, Jawa Timur, Minggu (25/03/2018) pagi. Dalam pengajian yang dihadiri seribuan warga desa itu, nampak hadir calon Bupati Tulungagung Margiono, sejumlah kiyai dan tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Yusril mengupas hubungan agama dengan negara dalam perspektif Islam dan dari sudut hukum tatanegara Indonesia. Para pendiri bangsa, menurutnya sepakat untuk berkompromi bahwa Indonesia merdeka tidak menjadi negara sekular yang memisahkan agama dengan negara, dan tidak pula menjadikan Islam sebagai dasar dan falsafah negara. Pancasila, menurut Yusril dengan mengutip pernyataan Mohammad Natsir, adalah “kalimatin sawa’in bainana wa bainahum” yakni kalimat yang sama yang menjadi titik temu atau common platform bernegara yang disepakati oleh golongan Islam dan golongan Kebangsaan.

Dalam negara RI, menurut Yusril, agama mendapatkan tempat yang sangat fundamental sebagai sumber inspirasi dan landasan spiritual dalam menyelenggarakan negara dan membangun bangsa. Namun, tidak sebagaimana halnya Malaysia yang menempatkan Islam sebagai agama resmi negara atau Philipina yang sekular dan memisahkan agama dengan negara, di negara kita tidak ada jaminan atau keistimewaan apapun yang diberikan kepada Islam, meskipun Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas mutlak penduduk Indonesia.

Dalam kesepakatan para pendiri negara dalam menyusun draf UUD 45 mulanya jaminan itu ada, yakni jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan jaminan bahwa Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Namun semua kesepakatan dalam draf UUD 45 itu dihapuskan ketika UUD 45 disahkan sehari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dengan tidak adanya jaminan keistimewaan secara konstitusi, mala konsekuensinya, menurut Yusril, umat Islam wajib mampu untuk berkompetisi dan bersikap pro aktif dalam politik. Jika umat Islam lengah, maka kekuasaan politik akan direbut oleh kekuatan-kekuatan politik yang belum tentu bersikap empati kepada Islam dan umatnya. Bisa saja kekuasaan politik yang menentukan perjalanan bangsa dan negara adalah kekuatan sekular anti Islam yang didukung oleh kekuatan politik dan pemilik modal yang berada di luar negeri.

Yusril menegaskan bahwa umat Islam Indonesia adalah umat yang nasionalis, yang mencintai bangsa, negara dan tanah airnya. Islam tidak mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, Yusril mengajak umat Islam untuk mendukung partai-partai Islam yang nemiliki idealisme yang tinggi dan komitmen yang teguh untuk memajukan bangsa dan negara.

Ditanya tentang PBB yang dipimpinnya, Yusril menegaskan bahwa PBB adalah partai Islam berhaluan moderat dan nasionalis serta mengedepankan pendekatan rasional dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa. PBB menganut ideologi Islam Rahmatan Lil ‘Alamin, Islam yang memberikan inspirasi, sumber etika dan sumber petunjuk yang sangat berguna untuk memberikan arah dalam berijtihad memecahkan persoalan-persoalan bangsa kita.

“Apalagi PBB adalah partai Islam yang berakar pada sejarah dan pengalaman bangsa kita sendiri. PBB bukanlah partai yang berada di awang-awang, atau partai yang pemikirannya dilatar belakangi oleh pengalaman masyarakat Timur Tengah yang sangat bebeda sejarah dan pengalamannya dengan bangsa kita”. Demikian keterangan Yusril kepada media usai memberikan pengajian di Tulungagung, Jawa Timur.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra punya kans maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden di Pilpres 2019.

Menurut pengamat politik Idil Akbar, peluang mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini lebih besar dibanding Pemilu 2014 lalu.

"Yusril dari 2014 lalu memang ingin maju, namun tak ada yang mencalonkan. Nah, sekarang dia punya senjata PBB didukung sejumlah ormas Islam yang terkesan dizalimi pemerintah," ujar Idil kepada JPNN, Minggu (25/3).

Pengajar di Universitas Padjadjaran ini meyakini pakar hukum tata negara tersebut akan menggunakan kekuatan politik yang dimiliki untuk meningkatkan posisi tawarnya di Pilpres 2019.

"Namun saya kira realistisnya Yusril di posisi cawapres‎. Bisa saja berkoalisi dengan Partai Gerindra, PKS dan PAN," ucapnya.

Saat ditanya, apakah mungkin PKS bakal merelakan posisi cawapres P‎rabowo Subianto pada Yusril, Idil mengatakan hal tersebut tergantung bargaining politik masing-masing parpol.

"Kalau soal pasang memasang tokoh itu kan mainannya parpol. Cuma saya kira mereka akan realistis melihat peluang masing-masing," pungkas Idil.

TULUNGAGUNG – Masyarakat Desa Sambitan, Kecamatan Paket, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur antusias menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga Pakar Hukum Tatanegara Prof Yusril Ihza Mahendra.

Di Desa Sambitan Tulungagung Yusril menjadi penceramah dalam pengajian rutin Minggu, 25 Maret 2018 yang di selenggarakan oleh Institute OF Qur’an Reading And Applikacion pimpinan H Margiono yang juga Calon Bupati Tulungagung.

H. Margiono mengatakan mengajian rutin IQRO sudah berjalan hampir tujuhan dengan pencerama2 dari berbagai kalangan dan tokoh tapi hari ini sangatistimewa.

“Kita ini sudah 7 tahun menjalankan pengajian Minggu pagi sama Jumat malam, kita datangkan tokoh2, ulama dari sumua kalangan, tapi hari ini sangat istimewa karena penceramahnya adalah Prof Yusril Ihza Mahendra” kata Margiono kepada abadikini.com saat usai pengajian, Minggu (25/3/2018).

Margiono menambahkan, cara penyampainnya dan apa yang di sampaikan oleh Prof Yusril tadi sangat istimewa dan luar biasa, lain daripada yang selama ini ngaji di sini.

“Selama ini ngaji disini fokus ke urusan agama. Tapi apa yang disampaikan Prof Yusril itukan tentang wawasan kebangsaan, tanggungjawab, sejarah, dan tentang kerukunan antar umat beagama, menurut saya sangat Luar Biasa,” pungkasnya. (brm)