Dampaknya, kata Fadel, internal Golkar terbelah dalam menyongsong Pemilihan Presiden 2019.

Di sisi lain, isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mencuat usai Jokowi resmi memilih Ma'ruf Amin. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dinilai tidak bisa meyakinkan Jokowi dan parpol koalisi.

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun berpandangan, yang bisa dilakukan Golkar dalam menyikapi gejolak penolakan dan isu Munaslub itu adalah, dengan menyatakan berlepas diri dari petahana.

Menurutnya, meninggalkan Jokowi risikonya lebih kecil ketimbang harus menggelar Munaslub. Munaslub diyakini akan membuat internal partai kembali pecah dan itu berbahaya dalam menghadapi Pemilihan Legislatif.

Sambung Rico, dari beberapa hasil lembaga survei merilis, juga banyak massa pemilih Golkar yang tidak menghendaki Jokowi kembali memimpin.

"Kalau secara legal formal, tidak mungkin dukungan dicabut di KPU. Yang mungkin bisa dilakukan adalah mencabut secara kultural, dan Golkar secara institusi berlepas diri dari Jokowi. Memindahkan suaranya ke kubu oposisi," kata dia kepada redaksi, Sabtu (25/8).

Rico berpendapat, apa yang dikatakan oleh Fadel Muhammad tidak lain untuk mengingatkan kembali pendapat beberapa orang dimana seharusnya Golkar harus memiliki sosok capres atau cawapres sendiri, karena hal itu menjadi magnet elektoral bagi Golkar.

"Hanya dua partai yang memiliki magnet parpol yaitu PDIP dan Gerindra. Dan Golkar tidak memiliki tokoh," pungkas Rico.

Sumber: Baca sumberi

Jakarta - Sempat ramai soal poros ketiga di Pilpres 2019 dengan formasi Partai Demokrat (PD)-PKB-PAN, namun belum juga terwujud. Kini Demokrat kembali menggencarkan terbentuknya poros ketiga itu, terutama setelah 'disenggol' PDIP.

Wacana terbentuknya poros ketiga muncul agar ada capres alternatif selain petahana Joko Widodo (Jokowi)--bersama koalisi pemerintahan--dan Prabowo Subianto dengan koalisi Gerindra-PKS. Demokrat-PKB-PAN memiliki modal cukup untuk bisa mengusung pasangan sendiri di Pilpres 2019. Ini mengingat syarat ambang batas capres di UU Pemilu di mana Parpol atau koalisi parpol harus mengantongi total 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah hasil Pemilu 2014.

Ketiga partai ini mulai menjalin komunikasi intensif menjajaki kemungkinan terbentuknya poros ketiga. Bahkan elite Demokrat-PKB-PAN sempat beberapa kali bertemu, termasuk pada Kamis (8/3/2018) lalu. Namun nyatanya belum ada sinyal positif sejak saat itu.

"Tadi kami sepakat pertemuan ini belum yang pertama dan terakhir, masih panjang. Hari ini tuan rumah Demokrat. Tadi kami sepakat tuan rumah berikutnya mas Eddy PAN nanti dia jelasin dimana lagi. Setelah dari PAN baru PKB terus berputar," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan usai pertemuan.

Sejak saat itu, poros ketiga lama-lama mulai terlupakan. Apalagi Ketum PAN Zulkifli Hasan sempat mengungkapkan rasa pesimistis terkait poros ketiga ini. Dia merasa poros ketiga berat untuk terwujud, mengingat elektabilitas Jokowi yang cukup tinggi.

"Secara matematis, poros ketiga mungkin, tapi kan saya katakan tidak mudah," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/3/2018).

"Pak Jokowi kan surveinya tinggi di segala lini. Namanya incumbent, punya kekuatan bisa saja gitu. Secara matematis bisa, tapi yang mungkin bisa dua (poros)," imbuhnya.

Lalu, ketiga partai ini mulai bermanuver sendiri-sendiri. PAN menawarkan Koalisi Nasional yang ingin semua parpol bersatu, seolah mengesankan mencari capres tunggal. Kemudian PKB terus 'memasarkan' sang ketumnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi cawapres.

Partai Demokrat sendiri sempat terlihat hendak merapat mendukung Jokowi. Apalagi setelah Jokowi datang ke Rapimnas partai berlambang mercy itu dan menyatakan dirinya juga seorang 'demokrat'.

"Jika Allah menakdirkan, sangat bisa PD berjuang bersama Bapak," kata Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hadapan Jokowi.

Sayang, hangatnya hubungan Demokrat dan Jokowi diuji setelah Setya Novanto menyebut dua kader PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung ikut menerima uang suap e-KTP. Pasalnya, PDIP turut melempar 'peluru' ke Demokrat ketika membela dua kader andalannya tersebut.

Baca :

• Survei PolcoMM: AHY-Zulkifli Hasan Duet Ideal Poros Ketiga
• PAN Ingin Usung Jokowi, PD Masih Rayu Gabung ke Poros Ketiga
• Bahas Poros Ketiga, PD Atur Pertemuan SBY-Zulkifli Hasan-Cak Imin

Kemesraan Demokrat dan Jokowi seolah buyar gara-gara reaksi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto terhadap pernyataan Novanto di persidangan itu. Anehnya, Hasto tak menyerang Golkar namun menyerang Partai Demokrat.

Hasto mengkontraskan slogan 'Katakan Tidak Pada Korupsi' dengan kasus korupsi yang menimpa kader Partai Demokrat. Akibat pernyataan Hasto, Demokrat pun berang.

"Pernyataan Sekjend PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program E-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi E-KTP ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain," tukas Sekjen PD Hinca Pandjaitan, Jumat (23/3).

Saling serang antara kubu Demokrat dan PDIP sempat terjadi karena hal tersebut. PDIP pun kemudian menepis tudingan tengah bermanuver ingin memisahkan Demokrat dan Jokowi.

Jakarta - Partai Demokrat (PD) masih berkukuh ingin membentuk poros ketiga di Pilpres 2019 bersama PAN dan PKB. PD sedang mengatur pertemuan 3 ketua umum partai tersebut.

"Pak SBY (Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono) kebetulan di Jawa Barat, Pak Zulkifli Hasan (Ketum PAN) ke Jatim, sekarang Cak Imin (Ketum PKB Muhaimin Iskandar) lagi umrah menurut informasi teman-teman di sana. Sehingga, nunggu waktu untuk pertemuan lagi dan komunikasi terus," kata Sekjen PD Hinca Pandjaitan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

PAN melalui Zulkifli Hasan menyatakan kemungkinan besar akan mengusung Joko Widodo di 2019. PD tak mempermasalahkan sikap PAN saat ini.

Baca :

• Survei PolcoMM: AHY-Zulkifli Hasan Duet Ideal Poros Ketiga
• PAN Ingin Usung Jokowi, PD Masih Rayu Gabung ke Poros Ketiga
• Diserang PDIP, Demokrat Siapkan Poros Ketiga

Bagi Hinca, poros ketiga merupakan bentuk ideal dari demokrasi. Lebih banyak pilihan calon presiden membuat rakyat akan makin senang.

"Dialog kami dengan PAN kemarin masih seperti itu. Kalau makin banyak pilihannya, makin baguslah," ucap Hinca.

Jakarta - Munculnya wacana poros ketiga yang digagas Partai Demokrat, PAN, dan PKB pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019, bisa saja terwujud. Blok ini, bisa menjadi alternatif di luar dua poros Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Untuk melihat itu, lembaga Political Communication Institute (Polcomm Institute) melakukan survei terhadap tokoh yang dianggap cocok menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari koalisi poros ketiga.

Dari rilis yang diterima Gatra.com, survei menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1,200 responden di 34 propinsi. Survei dilakukan dengan wawancara langsung secara tatap muka kepada responden, pada tanggal 18 Maret-21 Maret 2018, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan margin of error sebesar 2, 83 persen.

Ketika responden ditanya apakah poros ketiga akan terbentuk ? "Hasilnya, sebanyak 30,45 persen menjawab akan terbentuk. Kemudian, sekitar 20,19 persen tidak yakin poros ketiga terbentuk dan mayoritas responden menyatakan tidak tahu sebesar 49,36 persen," kata Direktur Polcomm Institute Heri Budianto.

Kemudian, jika poros ketiga terbentuk, responden memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebesar 21,00 persen menjadi figur yang pantas untuk diusung sebagai capres. Kemudian, diposisi kedua ada nama Ketum PAN, Zulkifli Hasan sebesar 15,33 persen, Gatot Nurmantyo 12,33 persen. Lalu ada Mahfud MD sebesar 10,25 persen, dan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar sebesar 9,42 persen.

Sementara itu, untuk cawapres responden menilai sosok Zulkifli Hasan pantas diusung dengan tingkat elektabilitas mencapai, 21,25 persen. Disusul AHY 19,25 persen, lalu Gatot Nurmantyo sebesar 17,17 persen, kemudian Muhaimin Iskandar 9,75 persen, dan Yusril Ihza Mahendra sebesar 8,33 persen.

JAKARTA- Politisi PDI Perjuangan, Masinton angkat bicara soal pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan yang mencibir partainya.

Hinca mengatakan, pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menyalahkan kebijakan dan program KTP-el lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi KTP-el, ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain.

“Yang bilang cuci tangan, itu suruh cuci muka dulu aja,” seloroh Masinton saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3).

Hinca sebelumnya menyebutkan pernyataan Hasto soal kesaksian mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus KTP-el sangat aneh dan menggelikan.

Pernyataan Hasto itu menanggapi apa yang disampaikan oleh Setya Novanto. Dia menyebut dua kader utama PDIP, Puan dan Pramono sebagai pihak yang menerima dana KTP-el, tapi dia menyalahkan pemerintahan Presiden SBY dan Partai Demokrat.

Menurut Masinton, Hasto sesungguhnya bukanlah “mencuci tangan”, namun koleganya itu tengah meletakkan duduk persoalan sesuai dengan kenyataan yang ada.

“Kita cuma meletakkan duduk persoalannya. Jadi jangan baper juga kalau dengar itu. Kita ngomong fakta, jangan apa-apa baper,” demikian Anggota Komisi III DPR RI ini. (brm/rmol)

TULUNGAGUNG- Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menghadiri kampanye koleganya, Margiono yang maju dalam bursa pencalonan Bupati Tulungagung periode 2018-2023.

Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asazi Manusia era Pemerintahan (alm) Gus Dur (Abdurrahman Wahid) dan Megawati Soekarnoputri yang didapuk sebagai pembicara tunggal dalam seminar bertema "problematika pemerintahan desa dan korupsi", bertempat di aula Crown Victoria Hotel, Tulungagung , Minggu (25 / 3/2018).

Yusril yang tiba di Tulungagung sejak Sabtu (24/3/2018) malam itu tampil flamboyan dengan baju berwarna merah putih yang dibingkai dengan sarung tenun bercedak merah.

Kedatangan tokoh nasional yang juga Pakar hukum tata negara ini cukup menarik perhatian masyarakat, para hadirin yang hadir dalam seminar.

Yusril juga menjadi "bintang" di acara tersebut dengan Permintaan swafoto bersama, sebelum dan sesudah digelarnya seminar yang juga dihadiri oleh Cabup Margiono bersama pasangannya, Cawabup Eko Prisdianto, kader dan pengurus PBB Jatim, serta berbagai lapisan masyarakat Tulungagung .

"Karena ini masih dalam rangka kampanye, saya berharap yang hadir dalam seminar ini bisa membantu untuk semua orang di rumah atau di luar sana untuk memenangkan Pak Margiono sebagai Bupati Tulungagung pada periode mendatang," ucap Yusril di akhir pidatonya.

Saat menyampaikan materi seminar, guru besar bidang hukum dan tata negara itu banyak yang berbicara tentang isu-isu korupsi dan tata kelola yang ada saat ini dilibatkan rasa takut oleh jajaran perangkat.

Di satu sisi perangkat negara dari tingkat atas hingga bawah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan, layanan publik, dan juga pembangunan anggaran yang akuntabel dan transparan.

Dan, di sisi lain, kata Yusril, perangkat sering digunakan oleh orang yang bertanggung jawab atas korupsi.

"Memang hukum administrasi negara di negara ini masih salah kaprah. Apa yang menjadi ranah tata administrasi negara dibawa ke arah khusus. Di Jepang dan Singapura hal-hal seperti ini tidak pernah terjadi," katanya.

Menurut Yusril, problematika hukum di Indonesia sangat banyak sekali kewibawaan kepala negara. Aturan perundangan tentang korupsi telah menyuburkan pola penyimbangan seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum pengawas dan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan.

“Karena itu kasus-kasus korupsi itu terjadi pada uang tunai negara. Pembinaan dan perbaikan administrasi keuangan, tidak sedikit-sedikit dibawa ke ranah korupsi. Hal-hal seperti ini hanya akan bikin gaduh dan ketidakpastian dalam penyelenggaraan negara,” katanya. .

Dalam konteks pemerintahan desa dan dana Dana Desa (DD) dan alokasi dana desa (TAMBAH), Yusril menyarankan pemerintah mulai membangun sistem yang baik.

Salah satunya adalah dengan bersinergi, bekerja sama dengan jejaring advokat (misal dengan Peradi / Persatuan Advokat Indonesia) untuk melakukan pendampingan hukum saat terjadi mala-administrasi saat pengelolaan DD / ADD yang berujung ke penyidikan aparat penegak hukum.

Yusril lugas dan tuntas dalam mengupas masalah hukum ketatanegaraan yang menjadi spesialisasinya, para pengunjung seminar yang tidak ada yang beranjak.

Mereka juga meningkatkan dan menyebarkan ide-idenya yang diarahkan ke narasumber terkait karut-marut sistem hukum di Indonesia, termasuk dalam konteks pengelolaan DD / ADD di desa-desa.

Margiono dalam acara kampanye ini tidak ada kata-kata lain. Dengan nada bercanda Namun serius, Margiono berbicara dengan gaya fotografi Yusril yang antimainstream dengan mengenakan sarung karena dianggap identik dengan masyarakat Mataraman yang terkenal warga Nahdliyin (NU).

"Pak Yusril yang tahu siapa yang bicara. Kalau biasanya pakai jas jas, kini bersarung. Katanya, buat warga NU yang belum berpolitik. Silahkan masuk PBB," kata Margiono disambut tawa dan tepuk riuh para peserta seminar, termasuk Yusril.

Kegiatan sosial yang dilakukan sebagai agenda kampanye terbatas, Margiono tak banyak bersosialisasi diri.

Namun, ia dengan gaya bicaranya yang luwes berdoa agar para peserta seminar yang mencapai 300-an orang itu bisa berkembang menjadi minimal 600 ribu orang saat coblosan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1.

Seminar itu berjalan gayeng, karena semua ada sela atau di awal dan akhir pidato selalu terdengar yel-yel. Pasangan untuk calon nomor urut 1 Margiono -Eko Prisdianto dan Yusril selaku bintang utama kegiatan tersebut.

Tulungagung, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa tahun 2019 adalah tahun politik yang menentukan bagi umat Islam Indonesia. Tahun depan ini untuk pertama kalinya akan diadakan Pemilu serentak untuk nemilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD. Karena itu, umat Islam tidak bisa bersikap pasif tetapi pro aktif agar perjalanan bangsa dan negara lima tahun ke depan sejalan dengan aspirasi umat Islam Indonesia.

Hal diatas dikemukakan Yusril dalam acara pengajian ahad pagi di Desa Tulung Agung, Jawa Timur, Minggu (25/03/2018) pagi. Dalam pengajian yang dihadiri seribuan warga desa itu, nampak hadir calon Bupati Tulungagung Margiono, sejumlah kiyai dan tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Yusril mengupas hubungan agama dengan negara dalam perspektif Islam dan dari sudut hukum tatanegara Indonesia. Para pendiri bangsa, menurutnya sepakat untuk berkompromi bahwa Indonesia merdeka tidak menjadi negara sekular yang memisahkan agama dengan negara, dan tidak pula menjadikan Islam sebagai dasar dan falsafah negara. Pancasila, menurut Yusril dengan mengutip pernyataan Mohammad Natsir, adalah “kalimatin sawa’in bainana wa bainahum” yakni kalimat yang sama yang menjadi titik temu atau common platform bernegara yang disepakati oleh golongan Islam dan golongan Kebangsaan.

Dalam negara RI, menurut Yusril, agama mendapatkan tempat yang sangat fundamental sebagai sumber inspirasi dan landasan spiritual dalam menyelenggarakan negara dan membangun bangsa. Namun, tidak sebagaimana halnya Malaysia yang menempatkan Islam sebagai agama resmi negara atau Philipina yang sekular dan memisahkan agama dengan negara, di negara kita tidak ada jaminan atau keistimewaan apapun yang diberikan kepada Islam, meskipun Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas mutlak penduduk Indonesia.

Dalam kesepakatan para pendiri negara dalam menyusun draf UUD 45 mulanya jaminan itu ada, yakni jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan jaminan bahwa Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Namun semua kesepakatan dalam draf UUD 45 itu dihapuskan ketika UUD 45 disahkan sehari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dengan tidak adanya jaminan keistimewaan secara konstitusi, mala konsekuensinya, menurut Yusril, umat Islam wajib mampu untuk berkompetisi dan bersikap pro aktif dalam politik. Jika umat Islam lengah, maka kekuasaan politik akan direbut oleh kekuatan-kekuatan politik yang belum tentu bersikap empati kepada Islam dan umatnya. Bisa saja kekuasaan politik yang menentukan perjalanan bangsa dan negara adalah kekuatan sekular anti Islam yang didukung oleh kekuatan politik dan pemilik modal yang berada di luar negeri.

Yusril menegaskan bahwa umat Islam Indonesia adalah umat yang nasionalis, yang mencintai bangsa, negara dan tanah airnya. Islam tidak mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, Yusril mengajak umat Islam untuk mendukung partai-partai Islam yang nemiliki idealisme yang tinggi dan komitmen yang teguh untuk memajukan bangsa dan negara.

Ditanya tentang PBB yang dipimpinnya, Yusril menegaskan bahwa PBB adalah partai Islam berhaluan moderat dan nasionalis serta mengedepankan pendekatan rasional dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa. PBB menganut ideologi Islam Rahmatan Lil ‘Alamin, Islam yang memberikan inspirasi, sumber etika dan sumber petunjuk yang sangat berguna untuk memberikan arah dalam berijtihad memecahkan persoalan-persoalan bangsa kita.

“Apalagi PBB adalah partai Islam yang berakar pada sejarah dan pengalaman bangsa kita sendiri. PBB bukanlah partai yang berada di awang-awang, atau partai yang pemikirannya dilatar belakangi oleh pengalaman masyarakat Timur Tengah yang sangat bebeda sejarah dan pengalamannya dengan bangsa kita”. Demikian keterangan Yusril kepada media usai memberikan pengajian di Tulungagung, Jawa Timur.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra punya kans maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden di Pilpres 2019.

Menurut pengamat politik Idil Akbar, peluang mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini lebih besar dibanding Pemilu 2014 lalu.

"Yusril dari 2014 lalu memang ingin maju, namun tak ada yang mencalonkan. Nah, sekarang dia punya senjata PBB didukung sejumlah ormas Islam yang terkesan dizalimi pemerintah," ujar Idil kepada JPNN, Minggu (25/3).

Pengajar di Universitas Padjadjaran ini meyakini pakar hukum tata negara tersebut akan menggunakan kekuatan politik yang dimiliki untuk meningkatkan posisi tawarnya di Pilpres 2019.

"Namun saya kira realistisnya Yusril di posisi cawapres‎. Bisa saja berkoalisi dengan Partai Gerindra, PKS dan PAN," ucapnya.

Saat ditanya, apakah mungkin PKS bakal merelakan posisi cawapres P‎rabowo Subianto pada Yusril, Idil mengatakan hal tersebut tergantung bargaining politik masing-masing parpol.

"Kalau soal pasang memasang tokoh itu kan mainannya parpol. Cuma saya kira mereka akan realistis melihat peluang masing-masing," pungkas Idil.

TULUNGAGUNG – Masyarakat Desa Sambitan, Kecamatan Paket, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur antusias menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga Pakar Hukum Tatanegara Prof Yusril Ihza Mahendra.

Di Desa Sambitan Tulungagung Yusril menjadi penceramah dalam pengajian rutin Minggu, 25 Maret 2018 yang di selenggarakan oleh Institute OF Qur’an Reading And Applikacion pimpinan H Margiono yang juga Calon Bupati Tulungagung.

H. Margiono mengatakan mengajian rutin IQRO sudah berjalan hampir tujuhan dengan pencerama2 dari berbagai kalangan dan tokoh tapi hari ini sangatistimewa.

“Kita ini sudah 7 tahun menjalankan pengajian Minggu pagi sama Jumat malam, kita datangkan tokoh2, ulama dari sumua kalangan, tapi hari ini sangat istimewa karena penceramahnya adalah Prof Yusril Ihza Mahendra” kata Margiono kepada abadikini.com saat usai pengajian, Minggu (25/3/2018).

Margiono menambahkan, cara penyampainnya dan apa yang di sampaikan oleh Prof Yusril tadi sangat istimewa dan luar biasa, lain daripada yang selama ini ngaji di sini.

“Selama ini ngaji disini fokus ke urusan agama. Tapi apa yang disampaikan Prof Yusril itukan tentang wawasan kebangsaan, tanggungjawab, sejarah, dan tentang kerukunan antar umat beagama, menurut saya sangat Luar Biasa,” pungkasnya. (brm)

Pidato Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto terkait prediksi Indonesia bubar pada tahun 2030 berdasarkan kajian dalam novel, masih menjadi polemik. Sebagian menganggap pidato tersebut sebagai peringatan, lainnya menyebut Prabowo pesimistis.

Menanggapi hal itu, politikus Partai Golkar Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto mengamini kemungkinan Indonesia bubar tahun 2030. Anggota DPR RI itu mendasarkan pada tingginya utang Indonesia yang kini sudah mencapai Rp 4.000 triliun.

“Sekarang utangnya kita sudah berapa? Sudah Rp 4 ribu triliun. Terus tiap tahun nambah, ya tentu saja tanpa ada perubahan saya rasa bisa begitu (bubar -red),” ucap Titiek di sela Rakernas Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (23/3).

“Kita perihatin dengan meningkatnya utang tanpa dibarengi kinerja yang baik untuk men-generate income lagi dari utang-utang itu. Kalau utang itu jadi pabrik yang bisa tingkatkan lapangan kerja, bisa kasih makan orang begitu banyak itu ok,” imbuhnya.

Namun, jika utang tersebut digunakan untuk hal-hal yang dianggap tidak produktif, maka dia memprediksi bisa memicu kekacauan yang berbuntut pada tesis Indonesia bubar 2030 alias krisis, atau model kejatuhan sebuah negara.

“Tapi kalau utangnya untuk hal-hal yang tidak produktif itu kita harus hati-hati. Nanti tahun depan tambah lagi berapa ribu kan anak cucu kita yang keberatan membayar utang itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait dengan rujukan pidato yang dibacakan oleh mantan suaminya itu dari Novel berjudul ‘Ghost Fleet’, dia enggan mengkomentarinya secara menyeluruh. Namun, dia menyebut Prabowo merupakan pribadi yang suka membaca.

“Setahu saya beliau suka baca. Mungkin dengan baca begitu. Ah, enggak tahu tanya sendiri. Saya bukan dia. Kamu nanya-nanya,” pungkasnya.

Utang pemerintah hingga Februari 2018 tercatat sebesar Rp 4.035 triliun, naik 13,46% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3.556 triliun. Pemerintah menyatakan bahwa utang tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur. [brm]

Baromet.info--“Ideologi PBB adalah Islam rahmatan lil ‘alamin dengan latar belakang realitas dan pengalaman bangsa kita sendiri, bukan latar belakang Timur Tengah, bukan pula India-Pakistan dan negara-negara lain”. Cita-cita PBB, kata Yusril, adalah memajukan dan menyejahterakan umat Islam dan banga Indonesia seluruhnya.

Demikian di katakan Yusril dalam orasinya di hadapan dua ribuan tokoh pondok pesantren yang berkumpul di Ponpes El Kisi, Mojokerto, Yang merupakan rangkaian roadshownya ke Jawa Timur, Sabtu 24/3/2019.

Menurut Yusril, bagi PBB, Islam adalah sumber rujukan dan sumber inspirasi dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa Indonesia. Karena itu, menurutnya, tidak perlu ada kekhawatiran bagi pemeluk-pemeluk agama lain terhadap PBB. Ideologi PBB adalah Islam yang moderat dan inklusif serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemajemukan.

Dalam konteks itulah, PBB selamanya akan membela Islam dari setiap penistaan dan pelecehan, serta membela bangsa dari ancaman perpecahan dan penghinaan. Karena itu, slogan PBB dalam Pemilu 2019 adalah “Bela Islam, Bela Bangsa”. “Bela Islam, Bela Rakyat” dan “Bela Islam, Bela NKRI”.

Selain itu Yusril juga mengemukakan kekhawatirannya terhadap menurunnya kemampuan daya beli rakyat dan maroketnya utang negara. Kebijakan pembangunan ekonomi, kini, menurutnya tidak lagi berpihak kepada rakyat. Kemandirian bangsa makin melemah. Ketergantungan kita kepada negara2 lain justru makin membesar. Ini semua, menurutnya, akan merusak sendi-sendi kedaulatan negara dan kesatuan bangsa.

Usai memberikan orasi di Mojokerto, Yusril dan rombongan DPP PBB serta DPW Jawa Timur melanjutkan perjalanan ke Tulung Agung untuk melakukan serangkaian kegiatan di kota itu

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab mengimbau kepada Partai Gerindra agar membangun koalisi bersama PKS, PAN dan PBB pada Pemilu 2019.

Habib Rizieq menyampaikan imbauan itu saat Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengunjunginya di Mekkah, pada Rabu malam (21/3) waktu setempat.

Menurut Andre, Rizieq sangat mendukung pembentukan koalisi empat parpol tersebut karena bila koalisi tercipta, Rizieq akan menyerukan kepada umat Islam untuk memberi dukungan penuh.

"Apabila koalisi Gerindra, PKS, PAN, PBB ini bisa terwujud, Habib Rizieq akan mengajak seluruh umat Islam dan keluarga besar Alumni 212 untuk mendukung koalisi ini dalam Pilpres 2019," jelas Andre.

Kepala Bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono menilai usulan Pemimpin Front Pembelajaran Islam (FPI) Rizieq Shihab agar adanya koalisi antara PBB, Partai Gerindra, PKS, dan PAN merupakan bentuk nasihat yang baik.

Dia menyebut bila koalisi itu terbentuk akan menjadi poros Islam nasionalis baru. Di mana poros itu mampu bersaing dengan partai pengusung petahana.

"Nasihat Habib Rizieq Shihab ini adalah nasihat yang baik. Poros ini mampu memenangi Pilpres jika tidak asal mau menang-menangan," kata Sukmo saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Karena itu, dia menyebut hal terpenting yakni tidak ada ego masing-masing ketua umum dan partainya. Sukmo juga menyatakan partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra siap untuk berkoalisi.

"PBB siap duduk mendengar dan berunding untuk koalisi ini," jelas Sukmo.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, usulan Rizieq Shihab merupakan hal baik, yakni untuk menyatukan umat.

"Imbauan itu perkara baik. PKS siap bersama umat dan ulama," ucap Mardani saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis 22 Maret 2018.

Namun, kata Wakil Ketua Komisi II DPR ini, koalisi akan terlaksana bila semua partai dapat melepaskan ego masing-masing dengan tujuan untuk mengusung kesatuan umat.

"Iya, harus benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa," jelas Mardani.

Adapun Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, partainya akan memperimbangkan masukan Rizieq Shihab itu dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN mendatang.

Hari Jumat, (16/3) kelompok Pro Demokrasi (Prodem) menggelar aksi di depan Istana Negara. Mereka mengaku menyesal pernah mendukung Joko Widodo.Hari berikutnya (Sabtu, 17/3), giliran Komunitas Relawan Sadar (Korsa) yang menyatakan menyesal pernah mendukung Jokowi.

Kordinator Komunitas Relawan Sadar (Korsa), Amirullah Hidayat, kepada redaksi mengajak pihak-pihak yang sebelumnya mendukung dan kini kecewa pada Jokowi untuk menggagalkan upaya Jokowi menjadi presiden lagi lewat Pilpres 2019.

“Kondisi negara mengalami kolaps atau hancur di semua bidang. Dapat di lihat dari utang yang telah mencapai Rp 4.000 triliun lebih dan tidak punya kemampuan bayar. Menteri Keuangan Sri Mulyani malah mengatakan pemerintah akan menambah utang untuk membayar bunga utang yang jatuh tempo,” ujarnya.

“Ini sungguh miris. Negara yang sebesar Indonesia tidak punya kemampuan membayar utang. Ini terjadi karena Jokowi selaku presiden tidak mampu memimpin  negeri ini,” sambung Amirullah.

Menurut pengamat politik Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo, Sabtu (17/3), munculnya gelombang kekecewaan dari  relawan Jokowi dianggap wajar. Kekecewaan dalam bentuk penarikan dukungan itu dinilai sebagai wujud keprihatinan  relawan yang menganggap kinerja Presiden Jokowi masih minim di berbagai bidang. Termasuk di bidang ekonomi. Ekonomi meroket yang dijanjikan tak kunjung terjadi.

Menurutnya, masalah ekonomi adalah masalah paling mendasar bagi masyarakat, termasuk relawan. Hal tersebut berdampak langsung pada minimnya lapangan pekerjaan.

“Ada masalah ekonomi yang mendasar,  seperti harga kebutuhan sembako yang tidak pasti dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak jelas ini yang jadi problem masyarakat saat ini,” jelasnya.

Meski begitu, Karyono melihat, pemerintahan Jokowi masih terus berupaya semaksimal mungkin dalam menstabilitaskan ekonomi Indonesia. Karenanya, tidak fair apabila langsung menjustifikasi bahwa kinerja ekonomi era Jokowi bobrok.

“Ini kan masih dikerjakan terus bagi Jokowi dan kabinetnya. Jadi tunggu hasil kerjanya dulu saja nanti rasakan dampaknya,” tandasnya

Baca :
Harga cabai tembus Rp 80.000 per Kg, pedagang warteg menjerit
Jika jadi Calon Tunggal, Jokowi diprediksi bakal kalah lawan Kotak Kosong

Namanya Lebai, Ia adalah seorang guru agama yang tinggal ditepian sebuah sungai didaerah Sumatra Barat, oarang-orang dikampungnya memenggilnya Pak Lebai, namun karena ulahnya sendiri yang tidak punya pendirian dia sering ditimpa kemalangan, dan oleh karena itu dia terkenal juga dengan sebutan si Lebai Malang.

Suatu hari, ia mendapat undangan pesta dari dua orang yang sama-sama kaya. Pak Lebai bingung, yang mana yang hendak didatanginya karena pesta itu berlangsung di waktu yang sama, di tempat berjauhan.

Jika ia datang ke undangan yang pertama, yakni di hulu sungai, tuan rumah akan memberinya 2 ekor kepala kerbau. Namun, masakan di sanan konon tidak enak. Lagipula, ia tak terlalu kenal dengan tuan rumah tersebut. Jika ia datang ke undangan kedua, ia akan menerima satu saja kepala kerbau. Namun masakannya enak. Di sana ia juga akan mendapatkan tambahan kue-kue. Lagipula, ia kenal baik dengan tuan rumah tersebut.

Pak Lebai mulai mengayuh perahunya. Namun, ia masih belum juga bisa membuat keputusan, undangan mana yang dipilihnya. Dengan ragu ia mulai mengayuh perahunya menuju hulu sungai. Di tengah perjalanan, ia mengubah rencananya, lalu berbalik menuju hilir sungai. Ketika hilir sungai sudah makin dekat, beberapa tamu terlihat sedang mengayuh perahu menuju arah yang berlawanan. Mereka memberitahukan pada Pak Lebai.

“Kerbau yang disembelih di hilir sangat kurus, Pak Lebai!”

Pak Lebai kemudian berbalik lagi ke hulu, mengikuti orang-orang itu. Sesampai di hulu, ah…. pesta ternyata sudah usai. Para tamu sudah tak ada. Makanan sudah habis. Pak Lebai lalu segera mengayuh perahunya lagi menuju hilir. Di sana pun sama, pesta juga baru saja usai. Sudah sepi, tak ada satu pun undangan yang terlihat. Pak Lebai pun lemas, juga karena kelelahan mendayung ke hulu dan hilir. Ia mulai merasakan lapar, lalu memutuskan untuk melakukan dua hal, yakni memancing dan berburu.

Ia lalu kembali ke rumahnya sebab untuk berburu ia perlu mengajak anjingnya. Ia juga membawa bekal sebungkus nasi. Mulailah ia memancing. Setelah menunggu beberapa lama, ia merasakan kailnya dimakan ikan. Pak Lebai merasa lega. Namun ketika ditarik, pancing itu susah untuk diangkat ke atas. Pak Lebai berpikir, kail itu pasti tersangkut batu atau karang di dasar sungai.

Kemudian ia terjun ke sungai untuk mengambil ikan itu. Berhasil. Ia keluarkan pancing dan ikannya dari lekukan batu. Namun, ups! Begitu ia selesai melakukan hal itu, ikannya malah terlepas. Pak Lebai merasa kecewa sekali. Ia lalu naik ke atas sungai. Sesampainya di atas air Pak Lebai merasa lapar dan ingin memakan nasi bungkus yang dibawanya dari rumah.

Oh, ia juga mendapati nasinya sudah dimakan oleh anjignya! Benar-benar malang nasib Pak Lebai. Kemalangan demi kemalangan didapatinya.

Sikap politik seperti Lebai Malang ini, kayaknya, sedang dimainkan oleh partai Demokrat besutan SBY. Sikapnya yang selalu bimbang, kadang mendekat kubu Prabowo, sebentar kemudian mendekat Kubu Jokowi.
Apakah Demokrat akan bernasib seperti si Lebai Malang???
Waktu akan menjawabnya.

Pemilihan Presiden 2019 tidak lama lagi akan berlangsung. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipastikan maju sebagai petahana dalam ajang pesta demokrasi itu.

Namun, siapa yang akan menjadi rival Jokowi dalam pesta demokrasi lima tahunan ini belum terlihat jelas. Bahkan, wacana munculnya calon presiden tunggal sempat mencuat.

Peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar, cukup menyayangkan makin kecilnya peluang capres alternatif muncul di pilpres 2019. Padahal, banyak nama alternatif yang mungkin bisa menjadi pilihan sebagai pemimpin yang berkualitas untuk Indonesia.

Dia mengatakan, dengan koalisi besar PDIP yang mengusung Joko Widodo sebagai capres bersama, beberapa parpol di parlemen memunculkan dominasi politik atas capres tertentu. Menurut dia, banyak partai politik merasa kalah sebelum bertanding. "Hal ini mematikan demokrasi dengan defisit kader terbaik partai untuk capres," ungkap Rully kepada wartawan, Rabu (7/3).

Dengan tertutupnya peluang kader partai atau tokoh terbaik bangsa diusung sebagai capres maka akan sangat sulit capres alternatif muncul sebagai pilihan untuk memimpin bangsa ini. Desain pilpres seperti ini, menurut dia, sama saja mengarah kepada calon tunggal

Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, partainya tidak akan mendukung koalisi pemerintahan yang mengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, sekalipun pemilihan presiden 2019 hanya memunculkan capres tunggal, PBB siap mendukung kotak kosong.

"Kalau pilpres kembali ke calon tunggal atau mengulang 2014, kecenderungan saya adalah PBB lebih baik jadi leader oposisi. Bahkan, kalau calon tunggal PBB, lebih baik dukung kotak kosong saja. Jelas warna PBB seperti apa, jangan tergoda pada kekuasaan," kata Yusril sesaat setelah rapat pleno KPU di Jakarta, Selasa (6/3) malam WIB.

Yusril menambahkan, dirinya melihat kecenderungan akan adanya calon tunggal pada pilpres 2019 mendatang atau setidaknya akan mengulang pilpres 2014 silam yang hanya mempertontonkan dua pasang calon (paslon). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga memperbesar kemungkinan adanya calon tunggal.

Namun, kata Yusril, kemungkinan calon tunggal dapat dipatahkan dengan adanya poros ketiga selain poros Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Namun, usaha untuk memunculkan poros baru sangat sulit terjadi karena bergantung pada hasil Pemilu 2014 dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang cukup tinggi, yaitu 20 persen suara.

"Menurut saya, ini tidak masuk akal dan kami kalah di MK meskipun kami tidak setuju hal itu. Kalau misalnya calon tunggal, barangkali PBB akan kampanye dukung kotak kosong dan menjadi kekuatan oposisi utama di republik ini," kata Yusril menerangkan.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI, Hendri Satrio mengatakan Calon petahana Presiden Joko Widodo dipastikan kalah pada Pilpres 2019, jika melawan kotak kosong alias pasangan capres-cawapres hanya ada satu.

Dia mengatakan, survei yang dilakukan lembaganya sudah dirilis baru-baru ini. Hasilnya, Jokowi kalah telak bila melawan kotak kosong.

"Sama Prabowo, Jokowi menang. Sama siapa pun termasuk Anies, Jokowi menang. Tapi Jokowi kalah dengan kotak kosong, 44,9 persen cuma," sebut Hendri dalam diskusi bertajuk 'Jokowi, Pilpres, dan Kita' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3).

Untuk itu, dia mewanti-wanti agar para pendukung Jokowi tidak berbesar hati dulu, dan berpikir jagoan mereka bakal mulus jadi kepala negara dua periode.

"Satu calon itu belum tentu melenggangkan Pak Jokowi ke Istana," ujar Hendri.

.

Iqbal F. Randa

Jakarta - Sebanyak 15 partai politik dipastikan akan mengikuti pertarungan di Pemilihan Umum pada 2019 nanti. Jumlah itu ditetapkan setelah Partai Bulan Bintang (PBB) secara dramatis memenangi gugatannya pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sebelumnya hanya meloloskan 14 partai. Drama tersebut menjadi 'bumbu tambahan' dalam persiapan penyelenggaraan pemilu kali ini selain kehadiran empat partai politik baru yang ikut berkompetisi.

Membicarakan keikutsertaan empat partai baru dalam pemilu ini menjadi jauh lebih menarik sebab mereka hadir dalam situasi yang terbilang sulit. Diketahui bila tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik saat ini begitu rendah. Selain itu, hasil survei Indobarometer pada Maret 2017 lalu juga menunjukan bahwa sebesar 62,9 persen masyarakat merasa tidak dekat dengan partai politik.

Tantangan semakin berat mengingat pada helatan Pemilu 2019 nanti keempat partai baru itu, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan Partai Garuda akan bersaing ketat dengan para partai lama untuk memperebutkan sekitar 196,5 juta suara aktif masyarakat. Terkait hal itu, upaya diferensiasi menjadi kunci tantangan sekaligus kesempatan bagi partai-partai baru yang mesti dihadapi.

Citra maupun popularitas partai tentu menjadi ujian pertamanya. Partai-partai dituntut untuk mampu tampil dalam pendekatan yang berbeda kepada masyarakat dengan tujuan mendobrak kejenuhan masyarakat dalam memandang partai politik yang selama ini terkesan koruptif sekaligus manipulatif. Bila hal itu mampu dilakukan, kesempatan untuk partai baru dalam mengakumulasi suara dan mendapatkan kepercayaan publik akan semakin terbuka lebar.

Melalui hal itu, maka inovasi politik mutlak diperlukan. Firmanzah (2011) dalam bukunya Mengelola Partai Politik menyebut inovasi politik dalam hal ini dimaksudkan sebagai temuan atau perbaikan atas isu-isu atau program kerja politik yang disesuaikan dengan setiap perubahan yang ada dalam masyarakat. Pertanyaan yang terlontar kemudian, sejauh mana parti politik baru mampu menciptakan gagasan inovasi politik dan tampil sebagai partai alternatif pilihan masyarakat? Atau, hanya akan sama saja dengan pola partai yang sudah ada?

Gagasan Partai 'Alternatif' Seiring hadirnya keempat partai baru dalam daftar peserta Pemilu 2019 kali ini, wacana mengenai adanya partai 'alternatif' pun kembali menyeruak di ranah publik. Hal itu sebagai imbas dari adanya pendekatan partai yang berbeda dengan parta-partai sebelumnya. PSI misalnya, dianggap mewakili suara baru dengan mengusung konsep anak-anak muda kelas menengah sebagai basis pendukungnya. Kampanye yang ditampilkan sering merujuk pada penguatan basis etika publik dengan menyinggung isu korupsi, kesetaraan, maupun keberagaman.

Namun, kondisi itu berbeda dengan ketiga partai lainnya. Perindo dan Partai Berkarya, keduanya masih terlihat menggunakan pendekatan personalistik dengan menampilkan figur kuat dalam citra partainya. Dibandingkan dengan PSI, keduanya jauh lebih bisa dikatakan sebagai partai dengan model partai elektoralis dengan ciri ketiadaan basis massa yang mengakar, ketergantungan yang tinggi terhadap eksistensi figur, dan seringkali memanfaatkan sejumlah potensi untuk meraup keuntungan pada dimensi citra ataupun material

Partai Perindo yang didirikan pada Februari 2015 sejak awal terlihat menonjolkan sosok Hary Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum sekaligus pendiri partai. Namun, secara popularitas partai ini bisa jadi lebih unggul dibandingkan ketiga partai lainnya, mengingat pemanfaatan jaringan media yang tersebar luas dan berbagai jenis milik Hary Tanoe untuk mempopulerkan gagasan dan visinya.

Sedangkan, untuk Partai Berkarya sosok Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) tampil dengan pesan kuat untuk melanjutkan kejayaan Sang Ayah. Tak jauh berbeda, kehadiran Partai Garuda pun demikian. Digawangi oleh Ahmad Ridha Sabana mantan Direktur PT Cipta Televisi Indonesia (TPI), partai ini dibayangi oleh sosok Siti Hardiyanti (Tutut Soeharto) yang disebut-sebut ada di balik layar. Partai Garuda kemudian seolah memperkuat anggapan kembalinya trah Cendana pada kontestasi politik 2019.

Melihat situasi ini, gagasan mengenai beberapa partai baru tersebut sebagai partai alternatif akhirnya terlihat kabur. Kehadiran partai baru tersebut masih belum terlihat menampilkan sirkulasi elite baru. Hal ini tentu bersinggungan dengan amanat reformasi politik yang menjadi pijakan dari proses transisi demokrasi yakni memungkinkan lahirnya pemimpin-pemimpin baru sebagai alternatif. Munculnya nama Tommy Soeharto, Siti Hardiyanti, dan Hary Tanoe menjadi bukti bahwa jaringan rezim Orde Baru juga masih saling berkaitan dan berpengaruh dalam lanskap politik Indonesia.

Jebakan Oligarki
Menjadi dilematis apabila kemunculan empat partai baru pada akhirnya juga terjebak pada kondisi yang sama: menguatkan relasi oligarki --penguasaan oleh segelintir orang kaya-- yang sampai saat ini mendominasi arena politik Indonesia. Jeffrey A. Winters (2011) menyebut terjadi pergeseran pola oligarki pasca-Orde Baru, yang sebelumnya bersifat sultanistik dengan sosok sentral Presiden Soeharto, menjadi penguasaan kolektif. Relasi yang dibentuk adalah memanfaatkan patronase yang menyebar, koalisi yang cair, dan sekaligus saling bersaing.

Gejala ini muncul bila kita melihat latar belakang para tokoh utama dari partai-partai baru tersebut. Perindo misalnya, Hary Tanoe dikenal sebagai seorang konglomerat media pemilik jaringan MNC Group yang lahir berkat kedekatannya dengan Cendana. Begitu pula Partai Garuda dan Berkarya yang banyak disebut mendapat dukungan dari jaringan konglomerat lama.

Bagaimana dengan PSI? Hal itu bisa saja terjadi, mengingat PSI juga disokong oleh kekuatan jaringan para pengusaha. Dalam beberapa kesempatan, Grace Natalie --Sang Ketua Umum-- juga menyampaikan bahwa PSI didukung oleh para pengusaha menengah. Melalui hal ini, maka konfigurasi yang terjadi justru bisa dilihat bahwa ini bisa jadi semata pertarungan antarkekuatan oligarki dalam kelas berbeda. Kompetisi akan terjadi dalam perebutan kursi di parlemen, namun koalisi dengan pola pragmatisme terjadi dalam pemilihan presiden.

Pada akhirnya, kemunculan keempat partai baru ini menampilkan kesan yang saling bertolak belakang (paradoksal). Di satu sisi, mereka memunculkan harapan baru sebagai alternatif pilihan berbeda, namun di sisi lain mereka sekaligus dicurigai semakin meneguhkan pola oligarki politik yang saat ini sudah kuat bercokol di banyak partai politik.

Iqbal F. Randa alumnus Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya
Sumber : detik.com

"Cuma tiga golongan yang tidak kami terima di PBB. Mereka adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), pendukung penista agama dan anggota Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT)," ujar Yusril.
Jakarta -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengakui ada dukungan cukup besar dari anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap partainya di pemilu 2019.

"Dukungan dari eks HTI untuk PBB di pemilu 2019 ini secara umum cukup besar," kata Yusril kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/3).

Yusril belum mengetahui angka pasti dukungan dari kader HTI, tapi dia yakin anggota HTI akan mempercayakan aspirasi politiknya melalui PBB.

Menurut mantan Menteri Kehakiman itu, anggota HTI sudah lebih fleksibel dalam memandang khilafah dengan demokrasi, pancasila, dan sistem pemilu di Indonesia. Kesadaran para anggota HTI itu, menurut Yusril, setelah mengalami ujian politik yang datang sebelumnya.

"Eks anggota HTI sekarang lebih fleksibel. Mereka sudah sadar atas realitas kekuasaan politik di Indonesia," tegas Yusril.

Yusril pun yakin partainya tidak akan dicap sebagai partai yang mengakomodasi pengikut Islam radikal. Selain alasan anggota HTI yang sudah berubah, Yusril juga mengutip pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang mengatakan PBB adalah partai moderat dan tidak mendukung Islam radikal.

"Justru yang masuk PBB bakal makin moderat," ungkap Yusril.

Lihat juga: FPI Ikut Demo KPU soal PBB karena Yusril Bela Rizieq Shihab PBB, lanjut Yusrli, tak hanya menerima anggota HTI yang ingin mengajukan diri menjadi calon legislatif. Yusril mengungkapkan bahwa partainya menerima pendaftar caleg dari anggota Front Pembela Islam (FPI), Nadlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan PERSIS.

Yusril juga menekankan PBB bukan partai ekslusif umat Islam. Di wilayah Papua beberapa caleg ada yang beragama Nasrani.

"Jadi cuma tiga golongan yang tidak kami terima di PBB. Mereka adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), pendukung penista agama dan anggota Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT)," ujar Yusril. (DAL)