Sumber: Baca sumberi

Pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia tidak mungkin lebih dari 6 persen jika pemerintah terus berutang sambil mengikuti saran lembaga donor internasional.

Hal itu dikatakan ekonom senior, Rizal Ramli, dalam diskusi “Debat-Tak Debat: Utang Besar Untuk Siapa?” di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7).

“Enggak mungkin (ekonomi) kita bisa tumbuh lebih dari 6 persen. Karena begitu ketinggian, utang nambah, harus direm. Ada rem otomatis, harus diturunkan,” ujar Rizal.

Mantan Menko Perekonomian itu mencontohkan beberapa negara Asia yang mengalami kebangkitan ekonomi. Misalnya, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi 12 persen selama 20 tahun setelah hancur lebur karena Perang Dunia (PD) II.

“Jepang tumbuh 12 persen dalam 20 tahun setelah Perang Dunia II. China ikut Jepang, tumbuh 12 persen selama 25 tahun,” tuturnya.

Ekonomi negara-negara tersebut bisa tumbuh pesat karena mereka tidak mengikuti saran International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia.

“Mereka tidak pakai cara-cara ikut syarat IMF dan Bank Dunia. Tidak andalkan utang. China utangnya tidak ada, kecuali domestik,” tambahnya.

Jelas Rizal, Indonesia saat ini berada di posisi pertumbuhan tingkat menengah. Padahal, berpuluh tahun lalu tepatnya tahun 1967, tingkat pendapatan semua negara di Asia relatif sama yaitu 100 dolar AS per orang. Bahkan China lebih miskin dari Indonesia dengan pendapatan 50 dolar AS per orang.

“Hari ini Korea 10 ribu dolar, sepuluh kali kita. Thailand dua kali kita, Malaysia tiga kali kita. Apa kita engga pernah mikir para intelek ini? Kita dulu sama miskin, 45 tahun kemudian beda,” ucap Rizal.

Rizal menganalisa penyebab dari kemandekan ekonomi Indonesia adalah dua faktor.

“Korupsi salah satunya. Yang kedua, garis ekonominya. Kebijakan ekonominya manut sama Bank Dunia dan IMF. Enggak ada negara hebat ikut syarat Bank Dunia dan IMF,” tegas Rizal.(kl/rakyatmerdeka)

Tiga Sukses Semu Ekonomi Jokowi
Oleh Dr. Fuad Bawazier
Pertama
Bahwa benar Indonesia telah masuk ke dalam G-20 karena PDB (GDP) pada urutan ke 16 dengan nilai USD 1 Triliun (2017).
Dengan jumlah penduduk pada urutan No. 4 setelah China, India, dan USA, idealnya Indonesia pada urutan No. 4 PDB.
Sedangkan GDP berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP), Indonesia berada pada ranking 8. Berbagai forecast memperkirakan baru pada tahun 2050 PDB Indonesia bisa berada pada nomor urut 4, sesuai dengan jumlah penduduknya.
Meskipun GDP Indonesia pada urutan ke-16, tetapi GDP per-capitanya masih pada urutan ke-116, sedangkan GDP – PPP per-capita ranking ke-100. Sementara nominal Gross National Income (GNI) Indonesia pada ranking 17 tetapi GNI/capita masih ranking 147 dan GNI/capita berdasarkan PPP pada ranking 122.
Dengan jumlah penduduk 260 Juta, maka nominal GDP per-capita USD 3.850 sedangkan GNI/capita USD 3.400, artinya terdapat sekitar 10% GDP yang dimiliki asing.
GDP maupun GNI per-capita ini akan lebih buruk lagi apabila dibuat kluster per kluster mengingat besarnya ketimpangan kekayaan yang terjadi di Indonesia, dimana 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 45,5% kekayaan nasional, dan 10% terkaya menguasai 75% kekayaan nasional. Lebih spesifik lagi adalah total kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia meningkat tajam dari USD 22 Miliar (2006) menjadi USD 119 Miliar (2017) atau meningkat 5,5 kali dalam 10 tahun. Sementara itu pertumbuhan 40% orang terkaya dalam 10 tahun 317%, atau 4 kali pertumbuhan nasional.
Ketimpangan ini adalah ketidakadilan yang merupakan tantangan nyata bagi Presiden Jokowi.
Kedua 
Swasembada beras masih semu dan swasembada pangan masih jauh dari harapan.
Dalam rentang waktu 2000-2015 Indonesia selalu import beras dengan total 15,4 juta ton atau rata-rata 1 Juta ton/tahun dengan nilai USD 5,83 Miliar atau Rp 78,7 Triliun (kurs Rp13.500).
Tidak ada import beras dalam tahun 2016 dan 2017 tetapi kembali import 500.000 ton dalam tahun 2018.
Data tentang produksi dan stock beras serta konsumsi beras di Indonesia dari waktu ke waktu sering simpang siur antar instansi pemerintah. Kementerian Pertanian cenderung melaporkan adanya surplus beras sementara Kementerian Perdagangan cenderung sebaliknya (defisit) sehingga mendorong adanya import beras.
Dibalik import beras yang relatif kecil tadi sebenarnya Indonesia semakin bergantung pada pangan import yaitu biji gandum (wheat grain) yang sebagian besar dikonsumsi sebagai substitusi beras. Artinya bila tidak ada import wheat grain, Indonesia masih harus import beras lebih besar lagi.
Dalam tahun 2015 dan tahun 2016 Indonesia import biji gandum masing-masing sebesar 7,4 Juta ton dan 10,5 Juta ton atau naik 42% sedangkan dalam tahun 2017 import biji gandum 11,5 Juta ton (senilai USD 2,6 Miliar) atau kenaikan sebesar 9% dari tahun 2016.
Biji gandum ini diolah menjadi tepung terigu (wheat flour) di 25 pabrik pengolah (flour mills) yang 80% berlokasi di pulau Jawa, untuk berbagai produk seperti bakery, noodle, dan biskuit oleh small and medium enterprises (66%) dan oleh big and modern industry (34%).
Pengertian atau slogan diversifikasi pangan juga sering ditafsirkan dan diarahkan kepada alternatif lain dari beras, bahkan yang bersumber dari bahan pangan import. Pergeseran (shifting) ke pangan import khususnya gandum, dalam jangka panjang akan semakin melemahkan ketahanan pangan nasional sebab Indonesia belum siap untuk menanam gandum. Berbeda dengan ketergantungan pada import beras yang masih berpeluang diatasi dengan produksi sendiri.
Ketiga
Soal utang Pemerintah yang selama 3 tahun lebih pemerintahan Jokowi naik sekitar Rp. 1.200 Triliun, jauh melebihi kenaikan pendapatan pajak yang stagnan sebagai ukuran kemampuan bayar utang.
Pemerintah selalu berdalih bahwa utang negara yang kini berjumlah Rp 4.000 triliun atau sekitar 29,5% dari PDB adalah masih jauh di bawah ketentuan Undang Undang Keuangan Negara yang batas maksimalnya 60% PDB, dan jauh pula di bawah ratio utang negara-negara lain. Utang Jepang yang sering dijadikan pembanding ratio utangnya terhadap PDB jauh di atas 200% tetapi Jepang mempunyai ciri-ciri tersendiri yaitu:
1. Utangnya kepada rakyatnya sendiri dan kepada Bank Sentral Jepang dengan ratio masing-masing sekitar 50%.
2. Utangnya dalam mata uangnya sendiri yaitu Yen.
3. Bunganya sangat rendah hanya sedikit di atas 1%. Bandingkan dengan bunga utang Indonesia yang tertinggi di Asia dan bahkan sebagiannya masih 2 digit.
4. Kredit rating Jepang A+ alias sangat secure sementara rating Indonesia BBB.
5. Meskipun utang Jepang tinggi tetapi dari kaca mata riil ekonomi, Jepang mempunyai net international investment positions USD 2.8 Triliun yang berarti memiliki net external assets positif alias bangsa kreditor. Berbeda dengan Indonesia yang net international investment positionnya negatif sekitar USD 400 Miliar alias mempunyai net external liabilities atau benar-benar negara dengan neraca sebagai negara debitor.
Pemerintah tidak membandingkan tax ratio Jepang yang 31% PDB sementara tax ratio Indonesia kurang dari 11% atau praktis yang terendah di Dunia. Pemerintah juga tidak membandingkan dengan ratio APBN terhadap PDB di Indonesia yang amat rendah dibandingkan dengan ratio yang sama dari negara- negara lain yang sering dijadikan pembanding. Begitu pula dengan debt service ratio di Indonesia yang 40% atau tertinggi di Asia Tenggara, sementara batas yang dianggap aman maksimal 25%. Sementara itu sekitar 41% utang negara dalam valuta asing. Dengan average time to maturity 9 (Sembilan) tahun dan yang bertenor (jatuh tempo) 5 (lima) tahun sebesar 40% nya, akan menjadi beban berat APBN dalam 5 (lima) tahun ke depan.
Kekhawatiran lain adalah membengkaknya utang pemerintah karena kurs rupiah yang cenderung melemah sehingga diperlukan uang dari pendapatan pajak yang lebih banyak lagi untuk pembayaran utang dalam valas.
Kekhawatiran lebih lanjut adalah keterbatasan valas untuk membayar utang dalam mata uang asing mengingat 5 (lima) hal, yakni:
1. Neraca perdagangan yg cenderung defisit. Dalam 3 (tiga) bulan terakhir ini yaitu dari Desember sampai dengan Februari 2018 mengalami defisit total USD 1,1 Miliar atau rata-rata per bulan USD 364 juta.
2. Kenaikan cadangan devisa yang bersumber dari utang luar negeri dan hot money yang sewaktu-waktu mudah ditarik keluar negeri.
3. Tax ratio yang rendah tetapi cenderung menurun yang mengindikasikan ke depan kemampuan Pemerintah akan menurun dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya
4. Sektor industri yang merupakan penyumbang pajak (tax revenue) sebesar 31% cenderung menciut karena terjadinya de-industrialisasi yaitu dari 28% (1997) menjadi 20% PDB (2017)
5. Kenaikan anggaran 2018 untuk subsidi seperti listrik dan BBM yang akan membebani ekstra APBN karena Presiden Jokowi ingin menjaga dukungan politik rakyat dalam menghadapi pemilu 2019.
Cepat atau lambat pasar akan menyadari bahwa Pemerintah akan memasuki masa-masa sulit untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.
Jakarta, 16 Maret 2018

sumber : Rilis.id

PIDATO Prabowo yang antara lain meramalkan Indonesia bakal bubar pada 2030 menjadi viral dan menuai komentar pro-kontra. Kalangan Istana dan para pendukungnya tentu saja menampik ramalan tersebut. Bahkan tidak sedikit dari kelompok ini yang cenderung nyinyir dalam menanggapi.

Sebaliknya, mereka yang merasa khawatir atas perkembangan negeri tak urung ikut merasa ngeri. Jangan salah, mereka tidak melulu kelompok pro dan pendukung Prabowo. Saya adalah salah satu di antaranya.

Saya belum membaca novelGhost Fleet karya PW Singer dan August Cole yang jadi referensi ramalan Prabowo. Tapi saya tahu, bahwa ramalan Prabowo bisa jadi kenyataan. Faktanya, memang sudah ada beberapa negara yang bubar, kok. Jumlahnya tidak kurang dari 10 negara yang bubar. Yang terbaru,Soviet dan negara-negara Balkan lainnya. Kalau kita tarik mundur lagi, banyak kerajaan, kesultanan, kesunanan, dan kekhalifahan yang bubar.

Jadi, kalau Indonesia pun akhirnya jadi bubar(semoga tidak), tentu bukan mustahil. Secara geografis, Indonesia tetap masih di titik koordinatnya. Secara pemerintahan, Presiden dan para pejabatnya masih para WNI. Tapi, semua itu hanya lambang. Kekuasaan sejati ada di tangan asing, yang memberi utang dalam jumlah superjumbo dan berbagai iming-iming kemudahan lainnya.

Srilanka, Tibet, Zimbabwe, dan Angola adalah beberapa contoh negara yang kini tidak lagi berdaulat. Penyebabnya sama, mereka terjerat utang amat besar kepada China. Umumnya utang itu digunakan untuk membangun proyek infrastruktur. Namun karena tidak mampu membayar, mereka akhirnya menyerahkankepada China. Silakan klik http://www.portal-islam.id/2017/11/tengoklah-nasib-angola-zimbabwe-kini.html.

Utang Menjulang`

Utang luar negeri yang menjulang, adalah pintu masuk tergadainya kemerdekaan sebuah bangsa. Pemerintah, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) selalu menepis anggapan Indonesia darurat utang. Penjelasan yang senantiasa diulang-ulang, rasio utang Indonesia terhdap PDB masih di bawah 30%. Angka ini, jauh dari rasio yang diizinkan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, yaitu 60%.

Sebetulnya capek mendengar bantahan Ani yang isinya mengulang-ulang belaka. Soal rasio utang dan PDB, misalnya. Sudah banyak tulisan yang menyebut menjadikan PDB sebagai nisbah dengan utang jelas salah, keliru, sesat dan menyesatkan.Sri juga sering membandingkan utang Indonesia dengan jumlah utang negara-negara maju lain yang jauh lebih besar.Tidak tanggung-tanggung, dia menyebut Jepang, Amerika, dan sejumlah negara lain sebagai pembanding.

Di sinilah kesalahan mendasar Menkeu idaman ‘pasar’ itu. Dia pikir orang Indonesia bodoh semua apa? Dia pikir, hanya dia saja yang ngerti ekonomi makro? Saya sebenarnya malas mengomentari bantahan yang bak nyanyian usang ini. Namun, membiarkan kesesatan yang menyesatkan melenggang, jelas sebuah kesalahan fatal.

Dalam membuat perbandingan, Sri selalu hanya menyodorkan nominal utang Jepang dan rasionya dengan PDB. Nominal utang Jepang memang jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Anak kuliah semester awal juga paham. Begitu juga dengan rasio utang Jepang terhadap PDB yang lebih dari 250%. Tertinggi di dunia. Hal serupa pun terjadi pada Amerika, yang per Januari 2018 juga utangnya mencapai US$19.947 miliar. Angka ini jauh melampuai PDB mereka.

Sepertinya Sri sengaja menyembunyikan fakta bahwa mayoritas surat utang Jepang dimiliki dalam negeri. Bank of Japan memegang hampir 50%. Selain itu, jangan lupa, bunga utang Jepang sangat murah, hanya berkisar 1%. Bandingkan dengan bunga obligasi yang diobral Sri hingga belasan persen, njomplang sekali bukan?

Belum lagi kalau dikaitkan dengan net international investment positions (NIIP). Jepang menyandang status sebagai negara dengan NIIP positif. Artinya, Jepang memiliki net external Assets, bukan net external liabilities. Dengan kata lain, Jepang adalah adalah negara kreditor. Bukan itu saja, Jepang tercatat punya NIIP tertinggi di dunia. Angkanya mencapai US$2.813 triliun. Bandingkan dengan Indonesia, yang minus US$413,106,000,000. Artinya, Indonesia termasuk negara debitur.

Jepang dan AS memang punya utang jauh di atas PDB masing-masing. Namun utang keduanya masuk kategori aman. Pasalnya, rasio pajak mereka terhadap PDB masing-masing Jepang sekitar 36% dan AS 26%. Sedangkan Indonesia, angkanya dari dulu sulit bergeser dari 11-12%. Ini jadi yang terendah di antara negara anggota G20, bahkan di dunia. Sebaliknya, pajak penghasilan di Indonesia tergolong tinggi di dunia dan cukup memberatkan perusahaan mau pun orang pribadi.

Banyak ekonom mengkritik perbandingan utang dan PDB karena dianggap bukan perbandingan yang logis. Rasio utang terhadap PDB tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya dari kemampuan negara dalam membayar utang-utangnya. Padahal ukuran sehat tidaknya utang terletak pada kemampuan pemerintah melunasi kewajibannya.

Ada parameter yang lebih adil untuk digunakan mengukur utang, yaitu nisbah utang dan kemampuan ekspor alias debt to service ratio (DSR).OECD mendefinisikan DSR adalah perbandingan (persentase) dari total pembayaran cicilan pokok utang dan bunga utang yang dibayar suatu negara pada akhir tahun dibandingkan dengan total ekspor barang dan jasa negara.

Sejak 2011 utang luar negeri Indonesia terus naik. Bank Indonesia (BI) menatat, sampai Januari 2018, jumlahnya US$357,5 miliar. Dengan kurs BI hari ini (Senin, 26/03/18) yang Rp13.776/US$, angkanya setara Rp4.925 triliun, hampir Rp5.000 triliun!Sebaliknya, ekspor justru terus melorot. Sampai akhir 2017, hanya US$145 miliar. Maka tak heran kalau rasio utang luar negeri terhadap ekspor terus menanjak mencapai 176,19%. Padahal rasio yang normal ada 125%.Sementara itu, Thailand mencapai US$231 miliar, Malaysia US$ miliar, dan Vietnam US$160 miliar.

Tidak Peduli

Tapi Sri dan para penganut neolib mana peduli? Mereka juga tidak peduli negara tersedot gila-gilaan untuk membayar utang. Pada 2017 saja, APBN kita mengalokasikan anggaran Rp486 triliun hanya untuk membayar utang. Ini adalah porsi terbesar anggaran kita dalam APBN, jauh mengalahkan anggaran pendidikan yang Rp416 triliun dan infrastruktur yang 'cuma' Rp387 triliun.

Jumlah kewajiban kita terhadap utang tahun 2018 makin mengerikan saja. Di APBN 2018 ada duit sebanyak Rp399,2 triliun untuk membayar pokok dan cicilan utang. Jumlah itu di luar Rp247,6 triliun yang hanya untuk membayar bunga utang. Total jenderal, untuk urusan utang ini Indonesia harus merogoh kocek dalam-dalam hingga Rp646,8 triliun!

Saya tidak yakin, Sri yang, konon, doktor ekonomi top tidak paham soal ini. Bagaimana mungkin seorang yang berkali-kali memperoleh penghargaan bergengsi kelas dunia tidak tahu, bahwa menisbahkan utang dengan PDB adalah permainan negara-negara kreditor untuk menjerat negara debitor dengan utang?

Mohon maaf, hanya ada dua alasan dari sikap ndableg-nya dalam soal ini. Pertama, dia memang tidak paham (lho, katanya ekonom top?). Kedua, dia menjadi bagian dari para pembuka palang pintu benteng bangsa bagi masuknya kekuasaan asing!

Dengan kondisi seperti ini, tidakkah ramalan Indonesia bakal bubar pada 2030 bisa menjadi kenyataan. Bubar atau tidak, yang pasti saat ini kedaulatan negara memang terasa jadi barang mewah. Tengok saja, bagaimana kontrak-kontrak utang yang dibuat untuk pembangunan infrastruktur kita. Sistem turn key project mengharuskan kita mengimpor bahan baku, bahan penolong, teknologi, perlengkapan, peralatan sampai tenaga kerja dari asing si pemberi utang.

Begitu lunglainya Indonesia, hingga tidak berdaya menerima banjir tenaga kerja asing dengan semua kategori, termasuk kelas kuli. Ironisnya, kuli-kuli asing itu dibayar sangat tinggi. Untuk seorang tukang asing dibayar Rp15 juta/bulan. Sedangkan tenaga tukang yang sama dari dalam negeri harus puas dengan bayaran sesuai upah minimum regional yang sekitar Rp3 jutaan.

Soekarno puluhan tahun silam mengatakan, Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Para penjajah memang tidak mungkin masuk kecuali atas bantuan para pengkhianat.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi dalam cuitannya di @AdhieMassardi menulis, Kenapa Belanda bisa kuasa lama di negeri ini? Karena piara anjing-anjing lokal yang diberi makan tulang saudaranya sendiri.*


Edy Mulyadi - Direktur Program Centre for Ecbomic and democracy Studies (CEDeS) - Voa Islam

Namanya Lebai, Ia adalah seorang guru agama yang tinggal ditepian sebuah sungai didaerah Sumatra Barat, oarang-orang dikampungnya memenggilnya Pak Lebai, namun karena ulahnya sendiri yang tidak punya pendirian dia sering ditimpa kemalangan, dan oleh karena itu dia terkenal juga dengan sebutan si Lebai Malang.

Suatu hari, ia mendapat undangan pesta dari dua orang yang sama-sama kaya. Pak Lebai bingung, yang mana yang hendak didatanginya karena pesta itu berlangsung di waktu yang sama, di tempat berjauhan.

Jika ia datang ke undangan yang pertama, yakni di hulu sungai, tuan rumah akan memberinya 2 ekor kepala kerbau. Namun, masakan di sanan konon tidak enak. Lagipula, ia tak terlalu kenal dengan tuan rumah tersebut. Jika ia datang ke undangan kedua, ia akan menerima satu saja kepala kerbau. Namun masakannya enak. Di sana ia juga akan mendapatkan tambahan kue-kue. Lagipula, ia kenal baik dengan tuan rumah tersebut.

Pak Lebai mulai mengayuh perahunya. Namun, ia masih belum juga bisa membuat keputusan, undangan mana yang dipilihnya. Dengan ragu ia mulai mengayuh perahunya menuju hulu sungai. Di tengah perjalanan, ia mengubah rencananya, lalu berbalik menuju hilir sungai. Ketika hilir sungai sudah makin dekat, beberapa tamu terlihat sedang mengayuh perahu menuju arah yang berlawanan. Mereka memberitahukan pada Pak Lebai.

“Kerbau yang disembelih di hilir sangat kurus, Pak Lebai!”

Pak Lebai kemudian berbalik lagi ke hulu, mengikuti orang-orang itu. Sesampai di hulu, ah…. pesta ternyata sudah usai. Para tamu sudah tak ada. Makanan sudah habis. Pak Lebai lalu segera mengayuh perahunya lagi menuju hilir. Di sana pun sama, pesta juga baru saja usai. Sudah sepi, tak ada satu pun undangan yang terlihat. Pak Lebai pun lemas, juga karena kelelahan mendayung ke hulu dan hilir. Ia mulai merasakan lapar, lalu memutuskan untuk melakukan dua hal, yakni memancing dan berburu.

Ia lalu kembali ke rumahnya sebab untuk berburu ia perlu mengajak anjingnya. Ia juga membawa bekal sebungkus nasi. Mulailah ia memancing. Setelah menunggu beberapa lama, ia merasakan kailnya dimakan ikan. Pak Lebai merasa lega. Namun ketika ditarik, pancing itu susah untuk diangkat ke atas. Pak Lebai berpikir, kail itu pasti tersangkut batu atau karang di dasar sungai.

Kemudian ia terjun ke sungai untuk mengambil ikan itu. Berhasil. Ia keluarkan pancing dan ikannya dari lekukan batu. Namun, ups! Begitu ia selesai melakukan hal itu, ikannya malah terlepas. Pak Lebai merasa kecewa sekali. Ia lalu naik ke atas sungai. Sesampainya di atas air Pak Lebai merasa lapar dan ingin memakan nasi bungkus yang dibawanya dari rumah.

Oh, ia juga mendapati nasinya sudah dimakan oleh anjignya! Benar-benar malang nasib Pak Lebai. Kemalangan demi kemalangan didapatinya.

Sikap politik seperti Lebai Malang ini, kayaknya, sedang dimainkan oleh partai Demokrat besutan SBY. Sikapnya yang selalu bimbang, kadang mendekat kubu Prabowo, sebentar kemudian mendekat Kubu Jokowi.
Apakah Demokrat akan bernasib seperti si Lebai Malang???
Waktu akan menjawabnya.

Pemilihan Presiden 2019 tidak lama lagi akan berlangsung. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipastikan maju sebagai petahana dalam ajang pesta demokrasi itu.

Namun, siapa yang akan menjadi rival Jokowi dalam pesta demokrasi lima tahunan ini belum terlihat jelas. Bahkan, wacana munculnya calon presiden tunggal sempat mencuat.

Peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar, cukup menyayangkan makin kecilnya peluang capres alternatif muncul di pilpres 2019. Padahal, banyak nama alternatif yang mungkin bisa menjadi pilihan sebagai pemimpin yang berkualitas untuk Indonesia.

Dia mengatakan, dengan koalisi besar PDIP yang mengusung Joko Widodo sebagai capres bersama, beberapa parpol di parlemen memunculkan dominasi politik atas capres tertentu. Menurut dia, banyak partai politik merasa kalah sebelum bertanding. "Hal ini mematikan demokrasi dengan defisit kader terbaik partai untuk capres," ungkap Rully kepada wartawan, Rabu (7/3).

Dengan tertutupnya peluang kader partai atau tokoh terbaik bangsa diusung sebagai capres maka akan sangat sulit capres alternatif muncul sebagai pilihan untuk memimpin bangsa ini. Desain pilpres seperti ini, menurut dia, sama saja mengarah kepada calon tunggal

Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, partainya tidak akan mendukung koalisi pemerintahan yang mengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, sekalipun pemilihan presiden 2019 hanya memunculkan capres tunggal, PBB siap mendukung kotak kosong.

"Kalau pilpres kembali ke calon tunggal atau mengulang 2014, kecenderungan saya adalah PBB lebih baik jadi leader oposisi. Bahkan, kalau calon tunggal PBB, lebih baik dukung kotak kosong saja. Jelas warna PBB seperti apa, jangan tergoda pada kekuasaan," kata Yusril sesaat setelah rapat pleno KPU di Jakarta, Selasa (6/3) malam WIB.

Yusril menambahkan, dirinya melihat kecenderungan akan adanya calon tunggal pada pilpres 2019 mendatang atau setidaknya akan mengulang pilpres 2014 silam yang hanya mempertontonkan dua pasang calon (paslon). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga memperbesar kemungkinan adanya calon tunggal.

Namun, kata Yusril, kemungkinan calon tunggal dapat dipatahkan dengan adanya poros ketiga selain poros Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Namun, usaha untuk memunculkan poros baru sangat sulit terjadi karena bergantung pada hasil Pemilu 2014 dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang cukup tinggi, yaitu 20 persen suara.

"Menurut saya, ini tidak masuk akal dan kami kalah di MK meskipun kami tidak setuju hal itu. Kalau misalnya calon tunggal, barangkali PBB akan kampanye dukung kotak kosong dan menjadi kekuatan oposisi utama di republik ini," kata Yusril menerangkan.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI, Hendri Satrio mengatakan Calon petahana Presiden Joko Widodo dipastikan kalah pada Pilpres 2019, jika melawan kotak kosong alias pasangan capres-cawapres hanya ada satu.

Dia mengatakan, survei yang dilakukan lembaganya sudah dirilis baru-baru ini. Hasilnya, Jokowi kalah telak bila melawan kotak kosong.

"Sama Prabowo, Jokowi menang. Sama siapa pun termasuk Anies, Jokowi menang. Tapi Jokowi kalah dengan kotak kosong, 44,9 persen cuma," sebut Hendri dalam diskusi bertajuk 'Jokowi, Pilpres, dan Kita' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3).

Untuk itu, dia mewanti-wanti agar para pendukung Jokowi tidak berbesar hati dulu, dan berpikir jagoan mereka bakal mulus jadi kepala negara dua periode.

"Satu calon itu belum tentu melenggangkan Pak Jokowi ke Istana," ujar Hendri.

.

Iqbal F. Randa

Jakarta - Sebanyak 15 partai politik dipastikan akan mengikuti pertarungan di Pemilihan Umum pada 2019 nanti. Jumlah itu ditetapkan setelah Partai Bulan Bintang (PBB) secara dramatis memenangi gugatannya pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sebelumnya hanya meloloskan 14 partai. Drama tersebut menjadi 'bumbu tambahan' dalam persiapan penyelenggaraan pemilu kali ini selain kehadiran empat partai politik baru yang ikut berkompetisi.

Membicarakan keikutsertaan empat partai baru dalam pemilu ini menjadi jauh lebih menarik sebab mereka hadir dalam situasi yang terbilang sulit. Diketahui bila tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik saat ini begitu rendah. Selain itu, hasil survei Indobarometer pada Maret 2017 lalu juga menunjukan bahwa sebesar 62,9 persen masyarakat merasa tidak dekat dengan partai politik.

Tantangan semakin berat mengingat pada helatan Pemilu 2019 nanti keempat partai baru itu, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan Partai Garuda akan bersaing ketat dengan para partai lama untuk memperebutkan sekitar 196,5 juta suara aktif masyarakat. Terkait hal itu, upaya diferensiasi menjadi kunci tantangan sekaligus kesempatan bagi partai-partai baru yang mesti dihadapi.

Citra maupun popularitas partai tentu menjadi ujian pertamanya. Partai-partai dituntut untuk mampu tampil dalam pendekatan yang berbeda kepada masyarakat dengan tujuan mendobrak kejenuhan masyarakat dalam memandang partai politik yang selama ini terkesan koruptif sekaligus manipulatif. Bila hal itu mampu dilakukan, kesempatan untuk partai baru dalam mengakumulasi suara dan mendapatkan kepercayaan publik akan semakin terbuka lebar.

Melalui hal itu, maka inovasi politik mutlak diperlukan. Firmanzah (2011) dalam bukunya Mengelola Partai Politik menyebut inovasi politik dalam hal ini dimaksudkan sebagai temuan atau perbaikan atas isu-isu atau program kerja politik yang disesuaikan dengan setiap perubahan yang ada dalam masyarakat. Pertanyaan yang terlontar kemudian, sejauh mana parti politik baru mampu menciptakan gagasan inovasi politik dan tampil sebagai partai alternatif pilihan masyarakat? Atau, hanya akan sama saja dengan pola partai yang sudah ada?

Gagasan Partai 'Alternatif' Seiring hadirnya keempat partai baru dalam daftar peserta Pemilu 2019 kali ini, wacana mengenai adanya partai 'alternatif' pun kembali menyeruak di ranah publik. Hal itu sebagai imbas dari adanya pendekatan partai yang berbeda dengan parta-partai sebelumnya. PSI misalnya, dianggap mewakili suara baru dengan mengusung konsep anak-anak muda kelas menengah sebagai basis pendukungnya. Kampanye yang ditampilkan sering merujuk pada penguatan basis etika publik dengan menyinggung isu korupsi, kesetaraan, maupun keberagaman.

Namun, kondisi itu berbeda dengan ketiga partai lainnya. Perindo dan Partai Berkarya, keduanya masih terlihat menggunakan pendekatan personalistik dengan menampilkan figur kuat dalam citra partainya. Dibandingkan dengan PSI, keduanya jauh lebih bisa dikatakan sebagai partai dengan model partai elektoralis dengan ciri ketiadaan basis massa yang mengakar, ketergantungan yang tinggi terhadap eksistensi figur, dan seringkali memanfaatkan sejumlah potensi untuk meraup keuntungan pada dimensi citra ataupun material

Partai Perindo yang didirikan pada Februari 2015 sejak awal terlihat menonjolkan sosok Hary Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum sekaligus pendiri partai. Namun, secara popularitas partai ini bisa jadi lebih unggul dibandingkan ketiga partai lainnya, mengingat pemanfaatan jaringan media yang tersebar luas dan berbagai jenis milik Hary Tanoe untuk mempopulerkan gagasan dan visinya.

Sedangkan, untuk Partai Berkarya sosok Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) tampil dengan pesan kuat untuk melanjutkan kejayaan Sang Ayah. Tak jauh berbeda, kehadiran Partai Garuda pun demikian. Digawangi oleh Ahmad Ridha Sabana mantan Direktur PT Cipta Televisi Indonesia (TPI), partai ini dibayangi oleh sosok Siti Hardiyanti (Tutut Soeharto) yang disebut-sebut ada di balik layar. Partai Garuda kemudian seolah memperkuat anggapan kembalinya trah Cendana pada kontestasi politik 2019.

Melihat situasi ini, gagasan mengenai beberapa partai baru tersebut sebagai partai alternatif akhirnya terlihat kabur. Kehadiran partai baru tersebut masih belum terlihat menampilkan sirkulasi elite baru. Hal ini tentu bersinggungan dengan amanat reformasi politik yang menjadi pijakan dari proses transisi demokrasi yakni memungkinkan lahirnya pemimpin-pemimpin baru sebagai alternatif. Munculnya nama Tommy Soeharto, Siti Hardiyanti, dan Hary Tanoe menjadi bukti bahwa jaringan rezim Orde Baru juga masih saling berkaitan dan berpengaruh dalam lanskap politik Indonesia.

Jebakan Oligarki
Menjadi dilematis apabila kemunculan empat partai baru pada akhirnya juga terjebak pada kondisi yang sama: menguatkan relasi oligarki --penguasaan oleh segelintir orang kaya-- yang sampai saat ini mendominasi arena politik Indonesia. Jeffrey A. Winters (2011) menyebut terjadi pergeseran pola oligarki pasca-Orde Baru, yang sebelumnya bersifat sultanistik dengan sosok sentral Presiden Soeharto, menjadi penguasaan kolektif. Relasi yang dibentuk adalah memanfaatkan patronase yang menyebar, koalisi yang cair, dan sekaligus saling bersaing.

Gejala ini muncul bila kita melihat latar belakang para tokoh utama dari partai-partai baru tersebut. Perindo misalnya, Hary Tanoe dikenal sebagai seorang konglomerat media pemilik jaringan MNC Group yang lahir berkat kedekatannya dengan Cendana. Begitu pula Partai Garuda dan Berkarya yang banyak disebut mendapat dukungan dari jaringan konglomerat lama.

Bagaimana dengan PSI? Hal itu bisa saja terjadi, mengingat PSI juga disokong oleh kekuatan jaringan para pengusaha. Dalam beberapa kesempatan, Grace Natalie --Sang Ketua Umum-- juga menyampaikan bahwa PSI didukung oleh para pengusaha menengah. Melalui hal ini, maka konfigurasi yang terjadi justru bisa dilihat bahwa ini bisa jadi semata pertarungan antarkekuatan oligarki dalam kelas berbeda. Kompetisi akan terjadi dalam perebutan kursi di parlemen, namun koalisi dengan pola pragmatisme terjadi dalam pemilihan presiden.

Pada akhirnya, kemunculan keempat partai baru ini menampilkan kesan yang saling bertolak belakang (paradoksal). Di satu sisi, mereka memunculkan harapan baru sebagai alternatif pilihan berbeda, namun di sisi lain mereka sekaligus dicurigai semakin meneguhkan pola oligarki politik yang saat ini sudah kuat bercokol di banyak partai politik.

Iqbal F. Randa alumnus Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya
Sumber : detik.com

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menegaskan perlunya upaya sistematis dan konstitusional dari pemerintah untuk menjamin perlindungan data pribadi. Hal ini perlu disegerakan mengingat banyaknya kejadian yang mengancam kedaulatan atas hak data pribadi warga negara.

“Berpijak pada UUD pasal 28 huruf G bahwa setiap setiap warna negara berhak atas perlindungan diri pribadi, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman, maka FPAN memandang penggunaan data pribadi tanpa seizin pemiliknya sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais Wiryosudarmo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (15/3).

Baca : 7 Informasi Rahasia Dibalik NIK dan KK

Beberapa peristiwa yang mengindikasikan penggunaan data pribadi tanpa izin pemiliknya, kata dia, kerap kali terjadi. Dia mengatakan masyarakat sering mengalami tiba-tiba ditelepon oleh orang asing yang menawarkan kartu kredit, asuransi atau kredit tanpa agunan, termasuk spam komersial ke nomor seluler.

“Belakangan yang sedang ramai diperbincangkan adalah ada dugaan kebocoran data pribadi atas kebijakan registrasi ulang ‘SIM card’ pengguna layanan seluler,” katanya.

Menelusuri UU yang ada terkait pengumpulan data pribadi, kata Hanafi, FPAN menyimpulkan semangat berbagai UU tersebut dominan pada semangat mengakses, surveillance, serta mengumpulkan data pribadi. Namun, dia menambahkan, tidak dibarengi dengan tanggung jawab yang optimal untuk menjaga dari segala bentuk penyalahgunaan data pribadi.

Karena itu, Hanafi Rais melalui ketua FPAN mendorong secara serius untuk segera dibahas RUU Perlindungan Data Pribadi agar memunculkan kelegaan, rasa aman, dan rasa adil yang dirasakan oleh masyarakat. Fraksi PAN mendapat informasi dari Badan Legislatif DPR RI bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi yang merupakan inisiatif pemerintah tidak masuk prolegnas.

“FPAN menyarankan agar institusi-institusi dalam pemerintahan yang terkait dengan data pribadi segera melakukan koordinasi yang intensif dan akseleratif agar mengkristalkan sikap yang satu suara,” tegas Hanafi.

Saat ini, lanjut dia, data pribadi menjadi menjadi komoditas yang paling dicari, tidak hanya oleh pemerintah maupun penegak hukum, akan tetapi juga oleh sektor swasta. Dengan data pribadi, sektor swasta mampu memahami perilaku masyarakat, setelah itu mengelola preferensinya untuk kemudian diarahkan sesuai apa yang diinginkan oleh kepentingan bisnis.

“Celakanya, kesadaran publik untuk menjaga data pribadi minim sekali, diperparah komitmen intitusi baik swasta maupun pemerintah yang menginventarisasi data pribadi relatif rendah,” tuturnya.

Fraksi PAN, tambah dia, sangat serius menjaga kedaulatan warga negara atas hak data pribadi. Oleh karena itu, FPAN membuka diri atas masukan-masukan seluruh elemen masyarakat untuk bertukar pikiran yang bertujuan agar produk UU Perlindungan Data Pribadi menjadi lebih berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman.

Jakarta – Ada alasan mengapa nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) penting dijaga. Pasalnya, setiap angka dari NIK memuat informasi rahasia pemiliknya.
Aktivis internet Damar Juniarto menjelaskan ada sejumlah informasi tersembunyi dari nomor-nomor tersebut. Setidaknya ada tujuh informasi di dalamnya. Berikut rinciannya:

1. Dua angka pertama dari depan adalah kode provinsi
2. Dua angka kedua adalah kode kota/kabupaten
3. Dua angka ketiga adalah kode kecamatan
4. Dua angka keempat adalah kode tanggal lahir
5. Dua angka kelima adalah bulan lahir
6. Dua angka keenam adalah tahun lahir
7. Empat angka di buntut adalah nomor komputerisasi

Pada KK pun tak berbeda jauh meski tak disimbolkan langsung di angka seperti NIK. Damar menjelaskan dalam KK tetera informasi sensitif mulai dari NIK anggota keluarga, nama ibu kandung, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan.
“Saya belum mengerti kenapa registrasi ini membutuhkan kartu keluarga,” tanya Damar yang menjabat koordinator SAFEnet.

Baca :PAN Ungkap Adanya Indikasi Penyalahgunaan Data Telepon Selular

Proses registrasi kartu prabayar menjadi sorotan belakangan ini karena ada aduan dari masyarakat yang mendapati datanya dieksploitasi oleh orang asing. Salah satu korban dari penyalahgunaan data itu adalah pelanggan Indosat Ooredoo yang mengaku NIK miliknya didaftarkan 50 nomor prabayar tak dikenal.
Damar melihat pemerintah belum menyiapkan langkah mitigasi jika terjadi penyalahgunaan data.

Jakarta - Survei yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) menyebut Joko Widodo akan kalah jika melawan kotak kosong pada Pilpres 2019. 

Founder Kedai Kopi Hendri Satrio mengatakan perolehan suara Jokowi pada survei yang dilakukannya, Jokowi hanya mengantongi jumlah poling pada angka 44,9 persen apabila dibandingkan dengan kotak kosong yang memperoleh jumlah suara lebih unggul diangka 56 persen.

"Jokowi versus kotak kosong. jadi jokowi bila diadu dengan siapa pun itu jokowi selalu menang, sama pak prabowo menang, sama anies menang, tapi begitu ditanya di pilpres hari ini siapa yang anda pilih jokowi atau selain jokowi, nah jokowi nya kalah hanya 44,9 persen," ujar Hendri pada diskusi bertajuk Jokowi Pilpres dan kita, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3).

Menurutnya, saat ini baik parpol dan pendukung loyalis Jokowi harus lebih jelih dalam mengontrol perolehan survei nantinya, yang dimana apabila ingin kembali melenggangkan Jokowi ke Istana maka satu calon belum tentu perlu ada pendamping yang mempuni untuk mendampingi Jokowi.

Selain itu, Hendri juga menilai kalau saat ini Jokowi juga sudah menyadari bahwa elektabilitasnya semakin menurun, maka dari itu Jokowi sangat membutuhkan partai berlambang banteng tersebut untuk kembali menaikan elektabiltasnya dalam menghaddapi Pilpres 2019 mendatang.

"Jokowi menyadari elektabiltas terus menurun dan harus menjaga hubungan dengan PDIP untuk mendongkrak eletabiltasnya, lantas PDIP pun menyambut hal itu, sebab PDIP sendiri perlu booster atau peluru baru untuk mengahadapi PIlkada pada 2018," tutur Hendri 

Lebih dari itu, Hendri juga mengatakan kalau melihat dari berbagi hasil survei Prabowo masih kalah, tapi sepertinya ada langkah sistematis untuk memajukan Prabowo menjadi lawan jokowi di 2019, "jadi artinya kubu jokowi melihat bila melawan prabowo lebih mudah menangnya karena bacaanya sudah ada sehingga secara sistematis probowo satu satunya lawan yang mampu melawan jokowi," pungkasnya.

Oleh Nadya Valose
Tiba-tiba ada Perpu Ormas, tidak apa-apa nanti kalah di judicial review, yang penting bisa bikin suasana panas.

Tiba-tiba ada revisi undang-undang MD3, tidak masalah walaupun akan kalah di MK, yang penting tokoh bijak yang tidak setuju bisa tampil mengangkat citra sebagai pahlawan tanpa guna.

Tiba-tiba banyak muncul orang gila menyerang, suasana jadi tidak tenang, yang penting bisa menggiring situasi menuju sasaran dan umat gaduh mencari siapa dalang, akhirnya lupa agenda perjuangan.

Tiba-tiba ada ormas yang kesibukannya ributin ormas lain, padahal sejak dulu tidak punya kegiatan dan prestasi, seperti biduan nakal yang baru dapat panggung, tiap hari ramai memancing adu urat leher sambil lempar caci dan maki.

Tiba-tiba ramai lagi postingan polemik tahlilan dan doa qunut, padahal yang posting dulu rajin posting bela ahok terus, kok kini jadi giat posting tahlil dan qunut, isue yang puluhan tahun sudah berlalu dan di lupakan, sekarang di munculkan lagi, ada apa yaa..?

Tiba-tiba ada penangkapan anggota komunitas hoax, walaupun ternyata komunitas hoaxnya terbukti pakai label komunitas orang waras. (ora opo-opo, sing penting geger, lagi-lagi strategi pemecah gelombang konsentrasi..)

Tiba-tiba ada yang kalap soal mahar politik dan bikin gempar sejagad nusantara. Bolak-balik televisi tayang ulang melebihi iklan tolak angin, semua politisi dan partai pura-pura kaget, seolah-olah barang haram, padahal sejak dulu mahar politik makanan sehari-hari sejak partai berdiri.

Tiba-tiba ada aktivis yang berubah arah dukungan, entah yang berubah sikap moral atau sikap politiknya, entah caper atau memang laper, entah keblinger atau ada yang nyawer.

Tiba-tiba muncul wacana, dua profil beda kualitas mau di sandingkan dalam satu kapal, nakhoda di jadikan kelasi, jenderal di jadikan kopral, walaupun mustahil dan cuma basa-basi, yang penting bisa bikin heboh, jadi polemik dan debat kusir, konsentrasi umat terusik lagi.

Sepertinya kejutan demi kejutan akan terus bermunculan hingga di penghujung pemilihan pemimpin negeri.  Opini demi opini terus di bentuk dan di publikasi demi mengangkat reputasi citra penguasa dan menggilas oposisi.

Banyak pengalihan fokus dan konsentrasi di jadikan strategi untuk menguras energi pihak oposisi. Sementara diam-diam fasilitas negara dan birokrasi di jadikan sarana lakukan lobi-lobi.

Jangan mudah dan cepat terhipnotis dengan setiap fenomena yang menyita perhatian selama masa-masa kompetisi pemilihan pemimpin negeri ini. Sekecil apapun fenomena baru yang tiba-tiba muncul untuk menarik fokus dan konsentrasi, wajib di curigai sebagai bagian dari strategi mengalihkan perhatian umat.

Jangan lupa, banyak konsultan-konsultan komunikasi besar yang di bayar untuk mengatur strategi memenangkan kompetesi kekuasaan ini. Segala bentuk skenario yang aneh-aneh pun asalkan bisa mengalihkan perhatian akan di gunakan.

Bahkan bukan mustahil, fenomena remeh temeh sepertiParijem si Ratu Youtube atau ritual haji islam nusantara juga merupakan bagian dari skenario menyedot fokus dan konsentrasi umat agar gagal fokus dan teralih konsentrasi dari agenda perjuangan.

Tak mengapa melirik sejenak dengan fenomena baru diluar konteks perjuangan, namun segera back to basic pada agenda memenangkan pemimpin muslim yang amanah, fatonah dan sidiq bagi negeri yang kita cintai ini.

Waspadalah, waspadalah..!!

Nadya Valose.

sumber : facebook

YOGYAKARTA,  - Kontroversi tentang kepemilikan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mencuat setelah Handoko, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta.

Warga Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, ini menggugat Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Nonpribumi.

Gugatan Handoko lalu digagalkan oleh hakim PN Yogyakarta pada 20 Februari 2018. Dia lalu berniat banding.

Prof Suyitno, ahli pertanahan yang juga anggota Parampara Praja DI Yogyakarta, mengatakan, ada sejarah panjang Yogyakarta dari zaman Belanda yang menyebabkan Sultan Hamengku Buwono IX kala itu menerbitkan Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Nonpribumi itu.

Menurut Suyitno, sejarah dimulai ketika Hindia Belanda (Indonesia) saat itu dipimpin oleh Gubernur Meester in de Rechten Herman Willem Daendels antara tahun 1808–1811. Saat itu, lanjtu dia, banyak warga pribumi menjual tanah ke perusahaan asing.

Saat kepemimpinan dilanjutkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830, saat itu diberlakukan tanam paksa. Hingga akhirnya ada peraturan Belanda staatsblad tahun 1870 dan akhirnya diturunkan dengan peraturan ground-vervreemdings-verbod yang berisi larangan bagi pribumi untuk menjual tanahnya ke warga asing. Aturan ini tertuang di dalam staatsblad tahun 1875 No 179.

Jika menarik ke belakang, pada tahun 1870, saat modal asing diizinkan untuk masuk, hal ini disebut Opendeur-Politik atau politik pintu terbuka.

Saat tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mendapatkan protes dari kalangan sendiri, lalu menghapus tanam paksa di Pulau Jawa dan menggantinya dengan politik pintu terbuka, hingga pemerintah Belanda menerapkan Undang–Undang Agraria 1870.

"Diasingkan itu dijual, disewakan, dipinjamkan itu enggak boleh. Salah satu alasannya melindungi masyarakat petani dari pengusaha yang mempunyai modal besar," ujar Suyitno.

Lalu, Berdasarkan R Rijksblaad Kasultanan 1918 Nomor 16 jo. Risjkblaad 1915 Nomor 23, dilakukan reorganisasi dengan tujuan memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak-hak yang kuat. Tanah sultan ground dibagi dua, yaitu Tanah Mahkota dan Sultanaad Ground. Selain itu, milik Kadipaten Pakulaman, mengatur hal yang sama.

Maksud baik
Suyitno melanjutkan, proses sejarah panjang itu diperkuat dengan adanya UUD 1945 Pasal 18 b ayat 1 dan 2 tentang daerah khusus dan istimewa serta masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya hingga lahirlah UU Keistimewaan DIY.

"Pasal 18 b UUD 45 mengakui asal-usul hukum adat yang berlaku dan UU No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY. Artinya, kewenangan otonomi demi untuk menyejahterakan masyarakat supaya tidak ada ketimpangan, dan didasarkan sejarah, maka tidak salah toh kepala daerah melestarikan ketentuan hukum adat," tutur Suyitno.
Menurut dia, peraturan ini tidak hanya terbatas pada golongan Tionghoa, tetapi juga warga nonpribumi lainnya. Sebab, di dalam peraturan tersebut hanya menyebutkan nonpribumi.

Disinggung mengenai apakah kebijakan itu masih relevan dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM), Suyitno menilai, sebagai akademisi, dia melihat tidak ada pelanggaran HAM.

"Kalau menurut saya, apakah itu bertentangan HAM, secara yuridis penggolongan ada, tetapi dari konvensi internasional HAM dirafitikasi pemerintah Indonesia diatur diskriminasi positif. Artinya, pemberlakuan diskriminasi untuk menghilangkan diskriminasi yang sudah ada, yaitu penderitaan masyarakat Indonesia, khususnya golongan kelas 3. Dulu kelas 1 golongan Eropa, kelas 2 golongan kulit kuning, dan ketiga golongan kulit berwarna atau masih miskin. Oleh karena itu, dasarnya kemiskinan," urainya.

"Sampai kapan? Sampai ketimpangan itu tipis, saat ini ketimpangan tinggi. Menyetarakan bukan berarti menyamakan, tetapi ketimpangannya tidak tinggi," lanjut Suyitno.

Dia menilai, pada saat ini, ketimpangan antara kaya dan miskin di Yogyakarta masih sangat tinggi.

"Maksudnya diskriminasi positif. Diskriminasi itu enggak baik, tetapi jika maksudnya baik itu boleh. Untuk menghapuskan akibat dari diskriminasi yang sudah ada. Misalnya, kalau seorang anak dilarang menonton TV melanggar hak asasi atau tidak. Tetapi, larangan ini tujuannya baik," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Suyitno, peraturan tersebut masih perlu diperlakukan di Yogyakarta sampai benar-benar makmur.

"Kalau menurut pendapat saya, masih perlu. Untuk dicabut atau diberlakukan perlu hati-hati. Dicabut dampaknya juga ada, diberlakukan nanti ribut terus," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengapa Warga Nonpribumi Tidak Boleh Punya Tanah di Jogja?"