Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Kamis, 08 November 2018


JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani menghormati keputusan Ketua Umum  Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menjadi penasihat hukum atau lawyer bagi Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Meski demikian, Muzani mengharapkan PBB tetap mendukung Prabowo Subianto – Sandiaga S Uno pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Saya berharap kalau PBB  belum memutuskan bisa bergabung dengan kami,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/11).

Muzani mengatakan, Gerindra tidak bisa memberikan banyak tawaran kepada PBB agar mau bergabung ke barisan pendukung Prabowo – Sandi. Sebab, partai pimpinan Prabowo itu juga mengalami keterbatasan sumber daya.

Namun, masih ada hal lain yang bisa ditawarkan Gerindra ke PBB. “Kecuali semangat untuk memperbaiki negara, untuk menjaga persatuan untuk kekompakan persaudaraan kita,” ujar wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu.

Muzani menegaskan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan pembicaraan dan mengajak tokoh-tokoh PBB untuk bergabung. “Para ulamanya, para sesepuhnya, para pendahulunya sudah dengan kami,” ungkap Muzani. (ak.ss.jpnn)


SUMBER : Abadikini
Keputusan pakar hukum, Yusril Ihza Mahendra, menjadi pengacara bagi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, ditafsirkan secara beragam oleh masyarakat.

Langkah itu memang mengejutkan. Dalam politik, Yusril masih menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang secara politik kerap berseberangan dengan pemerintah. Sebagai advokat, mantan Menteri Kehakiman itu merupakan pembela Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang dibubarkan pemerintahan Jokowi.

Maka bisa jadi keputusan Yusril bergabung dengan barisan Jokowi-Ma'ruf sebagai "jalan memutar" mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pendapat ini disampaikan tokoh militer Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo.

"Yusril mungkin lagi mendukung Paslon 2 dengan cara mendukung Paslon 1. Caranya: Yusril kuasa hukum HTI, ex. HTI akan ikut Yusril. Jika Yusril dukung Paslon 1, ex. HTI akan dukung Paslon 1," tulis Prabowo di halaman facebook pribadinya, pagi tadi.

Menurut dia, ini seperti tamparan politik balik bagi Jokowi-Ma'ruf yang selama ini selalu memainkan isu HTI. Yaitu dengan menuduh HTI anti Pancasila dan ingin mengganti sistem pemerintahan Indonesia.

Bisa dibayangkan, bagaimana terkejutnya para cebong, yang selama ini selalu kepanasan jika ada bendera Tauhid, dan menuduhnya sebagai bendera HTI.

"Yusril mungkin lagi memberi pelajaran politik pada bangsa ini dengan cara mendukung Paslon 1. Berpolitiklah dengan waras dan cerdas. Jangan mau dipecah belah dengan isu radikalisme melalui HTI. Indonesia akan di Syiria-kan. Musuh bangsa ini kebodohan, bukan radikalisme," lanjut Prabowo.

Jadi, lanjut Prabowo, bisa jadi ada politik tingkat tinggi di atas politik tinggi yang tak tersentuh oleh politisi, apalagi orang awam.

"Mari kita nikmati dan pelajari sambil berdoa Tuhan mentakdirkan yang terbaik buat Indonesia. Berpikirlah tentang Indonesia," tutupnya. [ald]

Artikel ini sebelumya telah tayang di radarpribumi.com dengan judul Membongkar Politik Tingkat Tinggi Yusril Yang MenamparJokowi Dan Cebongers



Sabtu, 25 Agustus 2018


Anggota Dewan Pembina DPP Partai Golkar, Fadel Muhammad secara terbuka mengutarakan kekecewaannya lantaran petahana Presiden Joko Widodo tidak menggaet kader Golkar sebagai calon wakil presiden.

Dampaknya, kata Fadel, internal Golkar terbelah dalam menyongsong Pemilihan Presiden 2019.

Di sisi lain, isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mencuat usai Jokowi resmi memilih Ma'ruf Amin. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dinilai tidak bisa meyakinkan Jokowi dan parpol koalisi.

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun berpandangan, yang bisa dilakukan Golkar dalam menyikapi gejolak penolakan dan isu Munaslub itu adalah, dengan menyatakan berlepas diri dari petahana.

Menurutnya, meninggalkan Jokowi risikonya lebih kecil ketimbang harus menggelar Munaslub. Munaslub diyakini akan membuat internal partai kembali pecah dan itu berbahaya dalam menghadapi Pemilihan Legislatif.

Sambung Rico, dari beberapa hasil lembaga survei merilis, juga banyak massa pemilih Golkar yang tidak menghendaki Jokowi kembali memimpin.

"Kalau secara legal formal, tidak mungkin dukungan dicabut di KPU. Yang mungkin bisa dilakukan adalah mencabut secara kultural, dan Golkar secara institusi berlepas diri dari Jokowi. Memindahkan suaranya ke kubu oposisi," kata dia kepada redaksi, Sabtu (25/8).

Rico berpendapat, apa yang dikatakan oleh Fadel Muhammad tidak lain untuk mengingatkan kembali pendapat beberapa orang dimana seharusnya Golkar harus memiliki sosok capres atau cawapres sendiri, karena hal itu menjadi magnet elektoral bagi Golkar.

"Hanya dua partai yang memiliki magnet parpol yaitu PDIP dan Gerindra. Dan Golkar tidak memiliki tokoh," pungkas Rico.

Rabu, 04 Juli 2018

Jakarta – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, fenomena kemenangan kotak suara kosong pada pilkada Kota Makassar harus menjadi eveluasi bagi elite dan partai politik. “Ini mestinya jadi tamparan keras bagi partai politik dan elite untuk berbenah,” kata Titi kepada Tempo, Ahad, 1 Juli 2018.
Menurut Titi, kejutan kemenangan kotak kosong pada pilkada bercalon tunggal di Kota Makassar mengindikasikan bahwa pemilih mulai mampu melakukan konsolidasi diri untuk melawan oligarki elite partai politik yang memaksakan pengusungan calon tunggal. “Ini jadi pembelajaran dan evaluasi bagi parpol agar tidak menyepelekan aspirasi dan kehendak politik rakyat,” katanya.
Dalam catatan Perludem, penyelenggaraan pilkada bercalon tunggal terus meningkat tiap tahunnya. Misalnya, Titi menyebutkan pada 2015 ada 3 daerah yang memiliki calon tunggal, pada 2017 ada 9 daerah, dan pilkada 2018 ada 16 daerah. Selama ini, kata Titi, keberadaan calon tunggal dianggap oleh partai politik sebagai tiket yang mudah dalam meraih kemenangan, dengan menghindari kompetisi antarpasangan calon.
Dengan kemenangan kotak kosong di Kota Makassar, Titi mengatakan bahwa ternyata rakyat tidak bisa dipaksa memiliki logika yang sama dengan partai. “Sehingga kalau selama ini dianggap pemilih itu bodoh, tidak mengerti, ternyata Makassar membalikan logika-logika itu,” kata dia.
Pilkada Wali Kota Makassar hanya diikuti pasangan calon tunggal, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi. Namun, pasangan ini justru kalah dengan kolom kotak kosong saat Pilkada yang digelar pada Rabu, 27 Juni 2018.
Pemilihan Wali Kota Makassar awalnya diikuti dua pasangan calon, yakni, Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto-Indira Mulyasari dan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika. Belakangan, KPU Makassar mencoret Danny Pomanto dan pasangannya tersandung kasus hukum. Sebelum dicoret, pasangan Danny-Indira akan maju dari jalur independen. Sementara pasangan Munafri-Andi diusung koalisi gemuk 10 partai politik NasDem, Golkar, PAN, Hanura, PPP, PDI-P, Gerindra, PKS, PKPI, dan PBB.
Sejumlah quick count lembaga survei menempatkan suara kolom kosong unggul dengan perolehan 53 persen di Pilwakot Makassar. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, tidak ada yang aneh dengan fenomena menangnya kotak kosong. “Semua ini kan bisa terjadi karena MK membuka peluang jika Pemilu bisa dilakukan walaupun hanya ada calon tunggal,” ujar Arief Budiman, pada Sabtu, 30 Juni 2018.
Sumber: Baca sumberi

Kamis, 29 Maret 2018

Jakarta - Sempat ramai soal poros ketiga di Pilpres 2019 dengan formasi Partai Demokrat (PD)-PKB-PAN, namun belum juga terwujud. Kini Demokrat kembali menggencarkan terbentuknya poros ketiga itu, terutama setelah 'disenggol' PDIP.

Wacana terbentuknya poros ketiga muncul agar ada capres alternatif selain petahana Joko Widodo (Jokowi)--bersama koalisi pemerintahan--dan Prabowo Subianto dengan koalisi Gerindra-PKS. Demokrat-PKB-PAN memiliki modal cukup untuk bisa mengusung pasangan sendiri di Pilpres 2019. Ini mengingat syarat ambang batas capres di UU Pemilu di mana Parpol atau koalisi parpol harus mengantongi total 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah hasil Pemilu 2014.

Ketiga partai ini mulai menjalin komunikasi intensif menjajaki kemungkinan terbentuknya poros ketiga. Bahkan elite Demokrat-PKB-PAN sempat beberapa kali bertemu, termasuk pada Kamis (8/3/2018) lalu. Namun nyatanya belum ada sinyal positif sejak saat itu.

"Tadi kami sepakat pertemuan ini belum yang pertama dan terakhir, masih panjang. Hari ini tuan rumah Demokrat. Tadi kami sepakat tuan rumah berikutnya mas Eddy PAN nanti dia jelasin dimana lagi. Setelah dari PAN baru PKB terus berputar," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan usai pertemuan.

Sejak saat itu, poros ketiga lama-lama mulai terlupakan. Apalagi Ketum PAN Zulkifli Hasan sempat mengungkapkan rasa pesimistis terkait poros ketiga ini. Dia merasa poros ketiga berat untuk terwujud, mengingat elektabilitas Jokowi yang cukup tinggi.

"Secara matematis, poros ketiga mungkin, tapi kan saya katakan tidak mudah," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/3/2018).

"Pak Jokowi kan surveinya tinggi di segala lini. Namanya incumbent, punya kekuatan bisa saja gitu. Secara matematis bisa, tapi yang mungkin bisa dua (poros)," imbuhnya.

Lalu, ketiga partai ini mulai bermanuver sendiri-sendiri. PAN menawarkan Koalisi Nasional yang ingin semua parpol bersatu, seolah mengesankan mencari capres tunggal. Kemudian PKB terus 'memasarkan' sang ketumnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi cawapres.

Partai Demokrat sendiri sempat terlihat hendak merapat mendukung Jokowi. Apalagi setelah Jokowi datang ke Rapimnas partai berlambang mercy itu dan menyatakan dirinya juga seorang 'demokrat'.

"Jika Allah menakdirkan, sangat bisa PD berjuang bersama Bapak," kata Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hadapan Jokowi.

Sayang, hangatnya hubungan Demokrat dan Jokowi diuji setelah Setya Novanto menyebut dua kader PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung ikut menerima uang suap e-KTP. Pasalnya, PDIP turut melempar 'peluru' ke Demokrat ketika membela dua kader andalannya tersebut.

Baca :

Kemesraan Demokrat dan Jokowi seolah buyar gara-gara reaksi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto terhadap pernyataan Novanto di persidangan itu. Anehnya, Hasto tak menyerang Golkar namun menyerang Partai Demokrat.

Hasto mengkontraskan slogan 'Katakan Tidak Pada Korupsi' dengan kasus korupsi yang menimpa kader Partai Demokrat. Akibat pernyataan Hasto, Demokrat pun berang.

"Pernyataan Sekjend PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program E-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi E-KTP ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain," tukas Sekjen PD Hinca Pandjaitan, Jumat (23/3).

Saling serang antara kubu Demokrat dan PDIP sempat terjadi karena hal tersebut. PDIP pun kemudian menepis tudingan tengah bermanuver ingin memisahkan Demokrat dan Jokowi.

HOME | ABOUT ME | PEDOMAN MEDIA SIBER
COPYRIGHT 2017 - BAROMET.INFO - PORTAL BERITA TERKINI