JAKARTA – Katua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menyindir Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang menyakan isu TKA digunakan untuk kepentingan politik. Hal itu dikatakan Jokowi saat pelepasan ekspor mobil Xpander Mitsubishi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara , Rabu, (25/4/2018).

“Ya jelas saja, ini perusahaan Jepang. Masa perusahaan Jepang akan pekerjakan TKA dari Tiongkok. Coba resmikan perusahaan China, pastikan berapa tenaga kerjanya yang lokal dan yang didatangkan dari Tiongkok,” tulis Yusril di akun Twitter prinadinya, Rabu (25/4/2018).

Menurut Pakar Hukum Tata Negara, presiden berulangkali mengatakan bahwa ada yang komplain bahwa prosedur perizinan TKA berbelit2, sehingga diperlukan Perpres baru untuk memudahkannya.

“Sejujurnya, siapa yang komplain itu Pak Presiden? Kita ini melayani siapa, bangsa sendiri atau melayani siapa?,” ujar Yusril.

Kuasa Hukum KSPI ini menegaskan, Pemerintah selalu saja berdalih ada jutaan TKI kerja di LN, negara lain tdk protes, kok kita protes membanjirnya TKA ke sini. Mereka tdk protes karena mereka butuh TKI kita.

“Kita protes karena kita tidak butuh TKA. Disini msh banyak yg miskin dan nganggur, untuk apa TKA?,” tagas Yusril.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut isu negatif soal Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) digunakan untuk kepentingan politik. Padahal, Perpres TKA bertujuan menyederhanakan prosedur administrasi bagi pekerja asing di Indonesia.

“Sebetulnya yang kita reform adalah bagaimana menyederhakan prosedur administrasi untuk TKA. Jadi berbenah (sederhanakan administrasi). Inilah yang namanya politik,” ujar Jokowi saat pelepasan ekspor mobil Xpander Mitsubishi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara , Rabu, 25 April 2018. (abadikini.com)

Ada hikmah tersembunyi di balik pelemahan rupiah terhadap dolar AS pada bulan April 2018, yang hampir menyentuh Rp 14.000 per dolar AS.

Hikmahnya, adalah membuka fakta tentang masih lemahnya ekonomi Indonesia. Fakta itu adalah jebloknya surplus perdagangan Indonesia pada periode Januari hingga Maret 2018.

“Surplus perdagangan Januari hingga Maret 2017 adalah 4,09 miliar dolar AS, sementara Januari hingga Maret 2018 hanya 0,28 miliar dolar AS. Anjlok hampir 15 kali lipat! Jika surplus perdagangan anjlok, nilai tukar cenderung tertekan, kecuali jika ada faktor lain yang kuat melawan efek anjloknya neraca perdagangan,” ujar ekonom senior Indef, Dradjad H Wibowo, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/4).

Dradjad tak tahu mengapa data anjlok di atas lolos dari perhatian, terutama pejabat terkait. Padahal, data di atas menjadi faktor yang signifikan membuat rupiah melemah. Karena itu, Dradjad tidak setuju jika dikatakan pelemahan rupiah kali ini karena faktor eksternal.

“Sebagian pejabat pemerintah dan BI memang senang memakai alasan ini ketika rupiah melemah. Namun saat rupiah menguat, langsung diklaim sebagai hasil kinerja pemerintah atau BI. Benar ada pengaruh faktor eksternal, terutama kebijakan The Fed. Namun hal ini sudah diperhitungkan oleh pasar sejak Januari hingga Februari 2018,” tegas Dradjad, yang juga anggota Dewan Kehormatan PAN.

Fakta lain yang bisa dibaca, sambung Dradjad, adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tetap gagal keluar dari “jebakan 5 persen.” Padahal pembangunan infrastruktur digenjot besar-besaran. Di negara lain, misalnya dengan melihat pengalaman berbagai negara seperti AS, pada saat depresi besar, masifnya pembangunan infrastruktur itu mampu melonjakkan pertumbuhan.

“Kalau di Indonesia gerojogan belanja infrastruktur nggak ngefek ke pertumbuhan, tampaknya ini karena kondisi dunia usaha. Sudah tiga tahun-an ini para pelaku usaha ngos-ngosan. Banyak yang cerita ke saya, betapa sulitnya bisnis mereka tiga tahun terakhir ini. Mulai dari pengusaha properti hingga pedagang baju, hingga konsultan dan sebagainya,” ungkap Dradjad.

Di antara keluhan pelaku usaha itu, sambung Dradjad, adalah seperti penjualan susah, marjin tipis dan hidup dikejar-kejar pajak. Padahal, nilai tambah yang para pelaku usahan kreasikan dan distribusikan menjadi lokomotif bagi konsumsi rumah tangga dalam perekonomian.

“Entah mengapa kondisi lapangan yang riil seperti ini terkesan lolos dari data BPS. Tapi, fakta bahwa lonjakan belanja infrastruktur nggak ngefek ke pertumbuhan adalah bukti awal yang sahih tentang lemahnya ekonomi dan bisnis,” sambung Dradjad.

Dradjad menambahkan, jika saja belanja infrastruktur tidak melonjak besar-besaran, dengan kenaikan hanya setara dengan jaman Presiden SBY, maka rasa-rasanya pertumbuhan ekonomi hanya berkisar sedikit di atas 4 persen. Soalnya, sudah tidak tahun belanja infrastruktur digenjot, namun pertumbuhan tetap mentok sekitar 5 persen.

“Berarti, ada mesin pertumbuhan ada yang macet. Ini harus segera diatasi,” demikian Dradjad. (rmol)

Mantan gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat baru-baru ini mendapatkan penolakan dari sejumlah tokoh adat melayu karena Kelompok masyarakat di Kabupaten Langkat berencana memberikan gelar Datuk kepada Djarot.

Tokoh Masyarakat melayu Tengku Fahrizal menjelaskan perlu diketahui, dalam adat dan resam budaya melayu, yang memberikan anugerah gelar adat adalah pemangku adat.

Pemangku adat, dalam hal ini sultan, memiliki hak preogratif untuk memberikan gelar kepada seseorang berdasarkan kriteria. Bukan sebatas tokoh atau orang yang dikagumi masyarakat.

“Pemberian gelar merupakan hak preogratif sultan dengan pertimbangan atas jasa seseorang atas sumbangsih terhadap kemajuan bagi negeri,” ungkap Fahrizal dikutip dari laman Berita RMOLSumut, Sabtu (7/4/2018).

Lebih lanjut Fahrizal menjelaskan melayu memiliki identitas yang sama dengan budaya Islam. Sebab itu, kriteria dan penganugerahan mengikuti kaidah hukum adat dan syariat islam.

Menurutnya penganugerahan gelar datuk kepada Djarot berbau politis dan tidak sesuai dengan norma yang ada.

Fahrizal juga menilai sangat wajar jika masyarakat melakukan penolakan terhadap penganugerahan gelar kepada Djarot.

“Penolakan ini bukan karena politik, tapi ada kaidah adat yang tidak sesuai. Gelar adat tidak bisa diberikan oleh lembaga atau datuk, ada kaidah, ” tegas Fahrizal. (bob.ak/rmol)

Polisi Partai Hanura, Amron Asyrai melaporkan Sukmawati Soekarnoputri ke Polda Metro Jaya. Sukmawati dilaporkan dengan Pasal 156 a KUHP tentang Penistaan Agama. Laporan yang dibuat Amron telah diterima polisi dengan nomor LP/1785/IV/2018/PMJ/Dit. Reskrimum.

Menurur Amron, penistaan agama Sukmawati melalui puisinya berjudul “Ibu Indonesia” itu lebih parah dibanding kasus penistaan agama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang menyinggung surah Al-Maidah 51.

“Puisi yang dibacakan itu lebih parah dibandingkan pernyataan Ahok. Pernyataan Ahok dulu itu, kan, spontan. Kalau kasus Sukmawati, kan, puisi. Artinya, telah lebih dulu dikaji,” kata Amron di Polda Metro Jaya, seperi dilansir JPNN, Selasa (3/4/2018).

Menurut Amron, puisi Sukmawati yang menyinggung syarif Islam, cadar dan suara Adzan telah membuat gaduh umat Islam. Hal itu tentu tak bisa dibiarkan dan pihak kepolisian harus bertindak cepat.

“Dia sebagai orang Islam jangan seperti itu, lah. Maksudnya, jangan pakai bahasa kontroversial yang membuat geram dan gerah umat lain,” katanya.

Lebih lanjut, Amron menegaskan bahwa dirinya melaporkan Sukmawati secara pribadi. Kendati demikian, dia berjanji akan menyampaikan kepada Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta, tentang apa yang telah dilakukannya terkait kasus Sukmawati itu. (publiknews)

Racmawati Soekarnoputeri, putri Bung Karno mengecam keras puisi yang ditulis dan dibacakan Sukmawati Soekarnoputri yang secara tegas memperlihatkan ketidaksukaannya pada Islam.

Menurut kakaknya, Rachmawati Soekarnoputri, tanda-tanda ke arah Islamophobia Sukma itu sudah tampak sejak beberapa waktu lalu.

Menurut Rachma, dirinya pernah diprotes keras oleh Sukma saat ikut menuntut agar proses hukum terhadap Basuki Tjahja Purnama yang mempermainkan surat Al Maidah ditegakkan.

“Dia keberatan saya ikut memperjuangan penegakan hukum pada aksi 411 tahun 2016. Saat penguasa mengatakan, aksi itu ditunggangi tokoh nasional, Sukma juga mengatakan saya mau makar,” kata Rachma lagi.

Menurut Rachma, Islamophobia yang menjangkiti Sukma bukan karena Bung Karno tidak membekali anak-anaknya dengan ajaran Islam.

“Ini juga membuat saya sedih, karena puisi Sukma dikaitkan dengan ajaran Bung Karno. Padahal, Bung Karno sudah cukup membekali anaknya dengan ajaran Islam. Bahwa ada yang menjadi abal-abal, itu pilihan masing-masing anak,” demikian Rachma. [rakyatmerdeka]

Baru-baru ini masyarakat tengah dihebohkan dengan maraknya ikan kaleng bercacing yang banyak beredar di pasaran. Apalagi, tak sedikit produsen ternama yang produk ikan kalengnya ternyata juga bercacing. Dari pengujian yang dilakukan BPOM, 27 merek produk ikan makarel dipastikan mengandung parasit cacing. BPOM juga telah merilis data tersebut ke publik dan melakukan penarikan produk dari pasaran.

Terkait kehebohan ini, Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek mengatakan bahwa cacing dalam ikan kaleng tak berbahaya jika diolah dengan benar. Selain itu, cacing juga mengandung protein.

Menkes juga mengungkapkan bahwa cacing hanya akan berkembang biak di tempat yang cocok dengan siklus hidupnya. Sedangkan jika tak cocok, cacing ini tentu akan mati.

“Kalau lingkungannya cocok perut kita dia (cacing) akan berkembang biak, misalnya begitu. Kalau nggak sesuai ya tentu dia (cacing) mati juga,” lanjutnya.

Pernyataan ini pun menjadi sorotan banyak Fihak, salah satunya dari Ketua Yayasan Lembaga konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, seperti yang dirilis di mediaindonesia.com Kamis 29 Mar 2018 lalu.

"Menurut saya pernyataan Menkes itu tidak mencerminkan ke-menkes-annya. Terutama paling tidak dari sisi internal birokrasi, semestinya itu tidak disampaikan secara terbuka kalaupun itu seperti itu ya mestinya dia ngomong itu antarkelembagaan. Bukan secara terbuka. Kalau secara terbuka itu kan jadi nggak harmonis hubungannya (dengan lembaga lain)," kata Tulus saat dihubungi di Jakarta, Kamis (29/3).

Tulus juga mengatakan bahwa keberadaan cacing itu mencerminkan bagaimana proses higienitas dari produk itu. Hal itu terlepas dari apakah cacing tersebut sumber protein.

"Memang bisa saja cacing itu berprotein. Tapi kan mencerminkan proses higienitas dari produk itu. Apakah ikan itu mengandung cacing atau tidak, kan harusnya tidak. Artinya ketika ada cacing dalam makanan kaleng, itu berarti prosesnya enggak standar, tidak sesuai standar yang baik. Sehingga prosesnya tidak sehat tidak higienis dan segala macam. Jadi kita dari konsumen, jelas sangat dirugikan dengan adanya makanan sarden ikan yang mengandung cacing yang ada di dalamnya," jelas Tulus.

disamping itu dari sisi hak atas informasi sebagai konsumen, Tulus menilai telah terjadi pembohongan konsumen. Dan inj dipastikan melanggar UU Perlindungan Konsumen.

"Apakah di dalam labelnya ditulis mengandung cacing yang mengandung protein? Kan enggak. Jadi ada labeling yang tidak sesuai atau membohongi konsumen tuh. Melanggar UU Perlindungan Konsumen kan. Jadi langkah BPOM sudah benar. Dan dalam hal ini BPOM saya kira punya kapasitas untuk menyatakan itu daripada Kemenkes," tutup Tulus. (OL-1)

DALAM rapat kerja antara Komisi III dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/3), anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut Kementerian Agama ‘bangsat’. Umpatan ini dilontarkannya saat membahas kasus penipuan yang dilakukan oknum biro travel umrah.

“Ini Kementerian Agama bangsat pak, semuanya Pak. Saya buka-bukaan,” ujar Arteria ketika itu.

Meski mengaku pernah melontarkan perkataan yang serupa dihadapan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, ‘umpatan’ tersebut sontak menimbulkan kontroversi.

Siapa Arteria Dahlan dan bagaimana sepak terjangnya di duni politik tanah air?

Pria kelahiran 7 Juli 1975 tersebut adalah seorang pengacara dan pemilik Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers. Ia merupakan alumni Universitas Trisakti dan Universitas Indonesia jurusan hukum yang kini menjabat Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDIP.

Ia dilantik menjadi anggota DPR pada 23 Maret 2015 sebagai Pejabat Antar Waktu (PAW) DPR-RI periode 2014-2019 menggantikan Djarot Syaiful Hidayat. Saat itu, Djarot resmi diberhentikan sebagai anggota dewan setelah ditunjuk menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mendampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Arteria pun duduk di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur-reformasi birokrasi, dan kepemiluan. Namun, pada pertengahan Juni 2017, Arteria berpindah tugas ke Komisi VIII DPR-RI yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Kemudian, sejak 11 September 2017 Arteria mulai bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.

Rekam jejaknya sebagai politikus kerap diwarnai kontroversi karena pernyata-pernyataannya. Sebelumnya umpatan ‘bangsat’ terhadap kemenag bergulir, Arteria sempat menuai kontroversi karena meminta pimpinan KPK memanggil para anggota dewan dengan sebutan ‘yang terhormat’.

Dia berdalih bahwa panggilan tersebut dipakai Presiden Joko Widodo maupun Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada anggota dewan. Namun, KPK tidak pernah ‘menyapa’ dengan panggilan yang sama.

“Saya menunggu dari lima Saudara-saudari komisioner, tidak pernah terucap ‘anggota Dewan yang terhormat’. Kami, Pak Jokowi sendiri kalau ketemu, walaupun Arteria masih b***sat, dia katakan ‘yang terhormat’. Pak Kapolri mengatakan ‘yang mulia’,” kata Arteria di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017) lalu.

Baru-baru ini nama Arteria mencuat kembali karena lontaran kata yang dipilihnya saat membahas kinerja Kemenag dalam menangani travel umrah gadungan.

Menag Lukman sendiri mempertanyakan pilihan kata yang digunakan anggota dewan ‘yang terhormat’ itu.

“Meski memiliki hak imunitas, meski dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, tapi apakah patut dan pantas seorang wakil rakyat yang terhormat menggunakan kosakata seperti itu yg dialamatkan ke Pemerintah (Kementerian Agama)?” kata Lukman dalam sebuah pesan singkat, Kamis (29/3/2018).

Menanggapi persoalan ini, Menag menyerahkan kepada masyarakat soal penilaian baik buruknya perkataan Arteria tersebut.

“Silakan rakyat menilai sendiri pilihan kosakata yg digunakan oleh salah seorang wakilnya itu,” ujar Menag. []

sumber: islampos

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan panen kritik setelah menggunakan kata “bangsat” saat mengkritik Kementerian Agama (Kemenag).

Kata kasar itu diucapkan Arteria terkait kasus penipuan oleh travel umrah saat rapat dengan pendapat dengan Jaksa Agung Prasetyo, Rabu (28/3).

Menanggapi itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan menggunakan kata kasar dalam rapat resmi kurang patut dan tak elok.

“Silakan mengkritik tapi tak perlu pakai kata bangsat karena itu bahasa serampangan. Masih banyak cara mengkritik tanpa mengumpat,” kata Baidowi, Kamis (29/3).

Baidowi mengingatkan jangan sampai karena memiliki hak imunitas, anggota DPR bisa mengeluarkan kata-kata kasar.

“Sebaiknya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” ungkap anggota Komisi II DPR itu.

Dia menambahkan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan haji bisa dilaporkan dan dilakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

“Bukankah Kemenag sudah melakukan antisipasi ke depannya dengan tiga skema yang sudah disiapkan?” katanya.

Karena itu, kata Baidowi, yang sudah terjadi dilakukanlah penindakan terhadap oknum pelaku.

Kasusnya pun saat ini ada yang sudah bergulir di persidangan. Dia meminta semua pihak mengawasi proses persidangan tersebut.

Jika ada kejanggalan tinggal dilaporkan. “Hal itu lebih solutif daripada sekadar keluar kata bangsat yang bisa menimbulkan kegaduhan baru,” tegasnya.

Sebelumnya, Arteria meminta kejaksaan turun tangan menindak travel umrah bodong. Arteria mengaku pernah mengucapkan hal serupa ke Kemenag saat memprotes soal travel umrah.

Dia tak terima jika Kemenag seolah-olah menyalahkan masyarakat yang tertipu travel umrah bodong. Arteria juga menyalahkan Kementerian Pariwisata.

“Ini Kementerian Agama bangsat, Pak, semuanya, Pak!” kata Arteria dalam rapat, Rabu (28/3).

sumber: jpnn

Baromet.info| Dalam dunia kuliner, Jogjakarta bisa dibilang sebagai salah satu gudangnya kuliner enak dan juga murah. Cara memasaknya yang masih sangat tradisional, memberikan ciri khas tersendiri dalam setiap makanannya. Ada cukup banyak kuliner yang bisa kita cicipi di kota gudeg ini, salah satunya Sego Welut Mbak Surani. Untuk menemukan lokasinya cukup mudah, karena Mbak Surani bersama suaminya membuka lapaknya tiap sore di depan pasar Godean, Jogjakarta. Warung yang bernama Sego Welut Mbak Surani ini berada di seberang selatan Pasar Godean.
Di siang hari, lokasi warung ini digunakan sebagai tempat parkir sepeda dan motor namun di menjelang malam, parkiran ini disulap menjadi warung.Biasanya Mbak Surani bersama suaminya mulai membuka lapak sekitar jam 6 sore sampai jam 10 malam, tapi terkadang jam 12 malam lapaknya masih baru tutup
Untuk seporsi sego welut hanya dibandrol dengan harga 6ribu rupiah, terdiri dari nasi putih yang ditambah dengan lauk mangut welut dan krecek yang lembut. Meskipun sangat sederhana, tapi menu yang satu ini cukup digemari para pembelinya. Seperti yang sudah kita ketahui, welut atau belut ukurannya cukup kecil dan bentuknya seperti ular. Oleh karena itu, ketika mencicipinya langsung saja Saya makan tanpa dipilah-pilah terlebih dahulu. Bumbunya pas dan sedikit pedas, tapi ada sedikit rasa aneh pada saat dikunyah. Perbandingan rasa duri dan dagingnya tidak seimbang, akhirnya sebelum dinikmati terlebih dahulu dipilah-pilah antara duri dan dagingnya sehingga rasanya jadi lebih nikmat. .
Untuk mangut lele Mbak Surani juga menjadi favorite para pembelinya. Rasanya memang enak dan kuah santannya tidak begitu kental. Meskipun dimasak mangut, tapi dagingnya terasa kesat dan bumbunya meresap hingga ke dalam, serta ada aroma yang khas masakan tradisional. Selain welut dan lele, Mbak Surani juga menyediakan aneka baceman, gudeg, telur pindang, ayam, sayur lodeh dan beberapa lauk lainnya yang bisa kita pilih sesuai selera. Kebanyakan para pelanggannya membeli untuk dibawa pulang.
Satu hal lagi yang mengejutkan adalah memadukan kuah mangut ini dengan gudeg gurih, benar-benar perpaduan rasa yang dijamin membuat ketagihan. Sesuatu yang awalnya tidak terbayangkan oleh saya. Tak heran jika warung yang memberi harga menu pesanan saya kurang lebih sebesar Rp. 10.000 ini begitu diminati dan selalu penuh pengunjung.

Berbeda dari sate kere yang ada di Pasar Beringharjo berupa gajih dari daging sapi, sate kere punya Pak Mardi berwujud sate sapi kupat sayur. Warga sekitar warung Pak Mardi selalu berduyun duyun membeli sate kere sampai persediaan habis. Bagaimana sih penampakan sate kere yang pamornya mulai menyebar ke seluruh Jogja?.
Warung makannya sederhana dan terkesan ndeso dengan asap membumbung oleh bakaran sate. Harum sate sapi menusuk nusuk hidung sampai badan ingin segera masuk dan duduk di kursi. Ternyata, di luar perkiraan! Hanya ada satu meja, selebihnya pengunjung diberikan tikar untuk duduk. Namun inilah kekhasan warung Pak Mardi. Kesan merakyatlah yang masuk ke otak. Tinggal memesan sate kere andalan di sini, nih!

Satu piring kupat sayur dengan tempe berasa pedas segar sudah di depan mata. Ada lima tusuk sate kere yang mengilat warnanya sangat menggugah selera. Rasa dari sate ini tak perlu diragukan lagi. Daging sapi yang digunakan diolah menjadi sangat empuk. Karena pada dasarnya daging sapi memiliki tekstur yang cukup keras, sehingga harus pintar-pintar dalam mengolahnya. Kemudian sayur tempe dengan kuah santannya juga tak kalah nikmat. Kuah sayur tempe ini terdapat rasa gurih di dalamnya. Mungkin dari santan yang digunakan. Tetapi juga ada rasa pedas yang menambah kelezatan ketika menyantap sate kere ini. Kuah dari sayur tempe ini menjadi pasangan yang pas, walaupun tidak menggunakan sambal, Anda sudah dapat merasakan pedas dari kuah sayur ini.

Pak Mardi mulai berjualan sate kere sejak tahun 1985. Pada tahun itu Pak Mardi beserta istrinya berjualan dengan gerobak berkeliling di kampung Gesikan dan sekitarnya. Istri Pak Mardi mengaku bahwa dulunya tidak selancar dan seramai sekarang saat berjualan. “Dulu waktu tahun 1985 saya mulai berjualan keliling dengan gerobak, berjalan mendorong gerobak dari ujung timur sampai ke barat kampung Gesikan,” ujar Bu Mardi. Hingga saat ini warung Pak Mardi pada pukul 21.00 WIB biasanya sudah tutup karena satenya ludes terjual. Tetapi jika belum habis, Pak Mardi dan istrinya tetap berjualan hingga tengah malam.

Pada tahun 1990-an, barulah Pak Mardi mulai membuka warung dengan tempatnya sendiri, dan tidak keliling menggunakan gerobak lagi. Tetapi pertama kali memiliki warung, Pak Mardi beserta istri masih harus membayar biaya kontrak tempatnya dan sempat mengalami berpindah-pindah mencari tempat yang baik untuk menjajakan sate kerenya. “Sekitar tahun 1990-an, saya mulai mempunyai tempat sendiri, tetapi itu kontrak. Sempat berpindah-pindah juga karena terkadang tempatnya tidak ada air,” sambung Bu Mardi sambil sibuk melayani pelanggannya.

Jakarta - Sempat ramai soal poros ketiga di Pilpres 2019 dengan formasi Partai Demokrat (PD)-PKB-PAN, namun belum juga terwujud. Kini Demokrat kembali menggencarkan terbentuknya poros ketiga itu, terutama setelah 'disenggol' PDIP.

Wacana terbentuknya poros ketiga muncul agar ada capres alternatif selain petahana Joko Widodo (Jokowi)--bersama koalisi pemerintahan--dan Prabowo Subianto dengan koalisi Gerindra-PKS. Demokrat-PKB-PAN memiliki modal cukup untuk bisa mengusung pasangan sendiri di Pilpres 2019. Ini mengingat syarat ambang batas capres di UU Pemilu di mana Parpol atau koalisi parpol harus mengantongi total 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah hasil Pemilu 2014.

Ketiga partai ini mulai menjalin komunikasi intensif menjajaki kemungkinan terbentuknya poros ketiga. Bahkan elite Demokrat-PKB-PAN sempat beberapa kali bertemu, termasuk pada Kamis (8/3/2018) lalu. Namun nyatanya belum ada sinyal positif sejak saat itu.

"Tadi kami sepakat pertemuan ini belum yang pertama dan terakhir, masih panjang. Hari ini tuan rumah Demokrat. Tadi kami sepakat tuan rumah berikutnya mas Eddy PAN nanti dia jelasin dimana lagi. Setelah dari PAN baru PKB terus berputar," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan usai pertemuan.

Sejak saat itu, poros ketiga lama-lama mulai terlupakan. Apalagi Ketum PAN Zulkifli Hasan sempat mengungkapkan rasa pesimistis terkait poros ketiga ini. Dia merasa poros ketiga berat untuk terwujud, mengingat elektabilitas Jokowi yang cukup tinggi.

"Secara matematis, poros ketiga mungkin, tapi kan saya katakan tidak mudah," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/3/2018).

"Pak Jokowi kan surveinya tinggi di segala lini. Namanya incumbent, punya kekuatan bisa saja gitu. Secara matematis bisa, tapi yang mungkin bisa dua (poros)," imbuhnya.

Lalu, ketiga partai ini mulai bermanuver sendiri-sendiri. PAN menawarkan Koalisi Nasional yang ingin semua parpol bersatu, seolah mengesankan mencari capres tunggal. Kemudian PKB terus 'memasarkan' sang ketumnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi cawapres.

Partai Demokrat sendiri sempat terlihat hendak merapat mendukung Jokowi. Apalagi setelah Jokowi datang ke Rapimnas partai berlambang mercy itu dan menyatakan dirinya juga seorang 'demokrat'.

"Jika Allah menakdirkan, sangat bisa PD berjuang bersama Bapak," kata Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hadapan Jokowi.

Sayang, hangatnya hubungan Demokrat dan Jokowi diuji setelah Setya Novanto menyebut dua kader PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung ikut menerima uang suap e-KTP. Pasalnya, PDIP turut melempar 'peluru' ke Demokrat ketika membela dua kader andalannya tersebut.

Baca :

• Survei PolcoMM: AHY-Zulkifli Hasan Duet Ideal Poros Ketiga
• PAN Ingin Usung Jokowi, PD Masih Rayu Gabung ke Poros Ketiga
• Bahas Poros Ketiga, PD Atur Pertemuan SBY-Zulkifli Hasan-Cak Imin

Kemesraan Demokrat dan Jokowi seolah buyar gara-gara reaksi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto terhadap pernyataan Novanto di persidangan itu. Anehnya, Hasto tak menyerang Golkar namun menyerang Partai Demokrat.

Hasto mengkontraskan slogan 'Katakan Tidak Pada Korupsi' dengan kasus korupsi yang menimpa kader Partai Demokrat. Akibat pernyataan Hasto, Demokrat pun berang.

"Pernyataan Sekjend PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program E-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi E-KTP ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain," tukas Sekjen PD Hinca Pandjaitan, Jumat (23/3).

Saling serang antara kubu Demokrat dan PDIP sempat terjadi karena hal tersebut. PDIP pun kemudian menepis tudingan tengah bermanuver ingin memisahkan Demokrat dan Jokowi.

Jakarta - Partai Demokrat (PD) masih berkukuh ingin membentuk poros ketiga di Pilpres 2019 bersama PAN dan PKB. PD sedang mengatur pertemuan 3 ketua umum partai tersebut.

"Pak SBY (Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono) kebetulan di Jawa Barat, Pak Zulkifli Hasan (Ketum PAN) ke Jatim, sekarang Cak Imin (Ketum PKB Muhaimin Iskandar) lagi umrah menurut informasi teman-teman di sana. Sehingga, nunggu waktu untuk pertemuan lagi dan komunikasi terus," kata Sekjen PD Hinca Pandjaitan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

PAN melalui Zulkifli Hasan menyatakan kemungkinan besar akan mengusung Joko Widodo di 2019. PD tak mempermasalahkan sikap PAN saat ini.

Baca :

• Survei PolcoMM: AHY-Zulkifli Hasan Duet Ideal Poros Ketiga
• PAN Ingin Usung Jokowi, PD Masih Rayu Gabung ke Poros Ketiga
• Diserang PDIP, Demokrat Siapkan Poros Ketiga

Bagi Hinca, poros ketiga merupakan bentuk ideal dari demokrasi. Lebih banyak pilihan calon presiden membuat rakyat akan makin senang.

"Dialog kami dengan PAN kemarin masih seperti itu. Kalau makin banyak pilihannya, makin baguslah," ucap Hinca.

Jakarta - PAN mengisyaratkan akan mengusung Joko Widodo di Pilpres 2019. Meski demikian, Partai Demokrat (PD) mengaku masih terus merayu PAN untuk membentuk poros ketiga.

"Hari-hari ini, seminggu-dua minggu terakhir ini saya masih terus berkomunikasi, kami terus berkomunikasi untuk melakukan dialog. Ini soal waktu aja," kata Sekjen PD Hinca Pandjaitan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Senada dengan Hinca, Wasekjen PD Didi Irawadi menyebut partainya terbuka untuk membangun koalisi dengan PAN jika ada kesamaan visi dan misi demi membangun Indonesia. Menurutnya, masih banyak persoalan bangsa ini yang perlu dituntaskan.

Baca :
            Survei PolcoMM: AHY-Zulkifli Hasan Duet Ideal Poros Ketiga
            Diserang PDIP, Demokrat Siapkan Poros Ketiga 

"Bagi Partai Demokrat yang akan bisa bersama ke depan dan bisa saling mengikat adalah apabila ada kerangka kerja sama yang jelas, program dan visi-misi yang jelas bagi bangsa ke depan," ucap Didi terpisah.

Didi pun mengingatkan partai-partai tak hanya berorientasi mengejar kekuasaan. Sebab, PD menginginkan terbentuknya 'koalisi bersama rakyat'.

"Manakala ada partai-partai yang peduli pada persoalan ini, maka mari kami siap untuk bersama. Tetapi kalau partai-partai itu hanya berorientasi pada kursi dan sekadar jabatan semata, maka tidak perlu bersama kami," jelasnya.

"Apa pun yang terjadi bagi kami koalisi bersama rakyat itulah yang utama," sambung Didi.

PAN sempat diwacanakan akan membentuk poros ketiga di Pilpres 2019 bersama Demokrat dan PKB. Namun semakin lama isu tersebut kian luntur karena tak ada perkembangan.

Sebelumnya, Zulkifli menyebut mempertimbangkan Jokowi pada kontestasi Pilpres 2018. Sejumlah pertimbangan juga menjadi faktor penentu keputusan mengusung calon bagi PAN. Salah satunya faktor kedamaian di pilpres, termasuk kepentingan bangsa yang menurutnya harus diutamakan dalam bernegara.

"Pak Jokowi tentu kan peluangnya incumbent... besar, menjadi pertimbangan," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

BAROMET.INFO- Lembaga survei PolcoMM Institute juga merilis hasil survei elektabilitas capres dan cawapres poros ketiga di Pilpres 2019. Hasilnya responden memilih Ketua Kogasma pemenangan pilkada dan pilpres Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres poros ketiga.

"Jika poros ketiga terbentuk, responden memilih AHY sebesar 21,00 persen dinilai pantas untuk diusung sebagai capres," ujar Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto saat memaparkan survei 'elektabilitas capres-cawapres 2019' di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Minggu (25/3/2018).

Selain AHY, calon lain di antaranya Ketua MPR Zulkifli Hasan 15,33%, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo 12,33%, mantan Ketua MK Mahfud MD 10,25% dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar 9,42%.

Baca :

• PAN Ingin Usung Jokowi, PD Masih Rayu Gabung ke Poros Ketiga
• Bahas Poros Ketiga, PD Atur Pertemuan SBY-Zulkifli Hasan-Cak Imin

Sementara itu, Heri mengatakan cawapres poros ketiga yang diunggulkan responden adalah Zulkifli Hasan. Ketum PAN tersebut dipilih responden sebesar 21,25% sebagai cawapres.

"Lalu siapa calon wakil presiden poros ketiga yang sebaiknya diusung poros ketiga? Maka Zulkifli Hasan yang dipilih responden," ujar Heri.

Heri juga mengatakan responden menjawab poros ketiga akan terbentuk sebesar 30,45% dan tidak yakin terbentuk sebesar 20,19%. Sedangkan yang tidak menjawab 49,39%.

Poros ketiga disebut bisa menjadi alternatif untuk poros Jokowi dan Prabowo. Responden memilih untuk hanya dua pasangan calon sebesar 41,15%.

"Sementara itu 37,48 persen menjawab sebaiknya tiga pasangan calon dan 13,50 persen menjawab tidak tahu. Sedangkan satu pasang melawan kotak kosong sebanyak 7,78 persen," kata Heri.

Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi. Survei dengan wawancara langsung secara tatap muka pada responden. Survei ini dilaksanakan mulai 18 Maret - 21 Maret 2018 dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin of eror sebesar 2,83%.

Sleman -Satpol PP Kabupaten Sleman melepas sebuah spanduk yang dinilai berisi ujaran kebencian bernuansa SARA. Spanduk berukuran sekitar 3x2 meter itu terpasang di simpang tiga Jalan Palagan Tentara Pelajar-Jalan Damai, Ngaglik, Sleman.
"Informasi yang kita terima, spanduk dipasang pukul 03.00 dini hari tadi. Siapa pemasangnya, masih kita telusuri," jelasnya.

Kasi Operasi dan Trantib Satpol PP Sleman, Sri Madu, yang turut hadir dalam operasi penertiban mengaku pemasangan spanduk dengan materi sejenis sempat terjadi tahun lalu. Saat itu dipasang di dekat Monumen Yogya Kembali dan di wilayah Gamping.

"Pemasangan tanpa melalui prosedur alias ilegal. Sengaja dipasang di lokasi strategis," ujarnya. 

Pihaknya akan mengamankan spanduk tersebut ke kantor Satpol PP. Setelah diketahui siapa pemasangnya, lanjutnya, maka pihak pemasang akan dipanggil untuk diperiksa lebih lanjut.

Tiga Sukses Semu Ekonomi Jokowi
Oleh Dr. Fuad Bawazier
Pertama
Bahwa benar Indonesia telah masuk ke dalam G-20 karena PDB (GDP) pada urutan ke 16 dengan nilai USD 1 Triliun (2017).
Dengan jumlah penduduk pada urutan No. 4 setelah China, India, dan USA, idealnya Indonesia pada urutan No. 4 PDB.
Sedangkan GDP berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP), Indonesia berada pada ranking 8. Berbagai forecast memperkirakan baru pada tahun 2050 PDB Indonesia bisa berada pada nomor urut 4, sesuai dengan jumlah penduduknya.
Meskipun GDP Indonesia pada urutan ke-16, tetapi GDP per-capitanya masih pada urutan ke-116, sedangkan GDP – PPP per-capita ranking ke-100. Sementara nominal Gross National Income (GNI) Indonesia pada ranking 17 tetapi GNI/capita masih ranking 147 dan GNI/capita berdasarkan PPP pada ranking 122.
Dengan jumlah penduduk 260 Juta, maka nominal GDP per-capita USD 3.850 sedangkan GNI/capita USD 3.400, artinya terdapat sekitar 10% GDP yang dimiliki asing.
GDP maupun GNI per-capita ini akan lebih buruk lagi apabila dibuat kluster per kluster mengingat besarnya ketimpangan kekayaan yang terjadi di Indonesia, dimana 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 45,5% kekayaan nasional, dan 10% terkaya menguasai 75% kekayaan nasional. Lebih spesifik lagi adalah total kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia meningkat tajam dari USD 22 Miliar (2006) menjadi USD 119 Miliar (2017) atau meningkat 5,5 kali dalam 10 tahun. Sementara itu pertumbuhan 40% orang terkaya dalam 10 tahun 317%, atau 4 kali pertumbuhan nasional.
Ketimpangan ini adalah ketidakadilan yang merupakan tantangan nyata bagi Presiden Jokowi.
Kedua 
Swasembada beras masih semu dan swasembada pangan masih jauh dari harapan.
Dalam rentang waktu 2000-2015 Indonesia selalu import beras dengan total 15,4 juta ton atau rata-rata 1 Juta ton/tahun dengan nilai USD 5,83 Miliar atau Rp 78,7 Triliun (kurs Rp13.500).
Tidak ada import beras dalam tahun 2016 dan 2017 tetapi kembali import 500.000 ton dalam tahun 2018.
Data tentang produksi dan stock beras serta konsumsi beras di Indonesia dari waktu ke waktu sering simpang siur antar instansi pemerintah. Kementerian Pertanian cenderung melaporkan adanya surplus beras sementara Kementerian Perdagangan cenderung sebaliknya (defisit) sehingga mendorong adanya import beras.
Dibalik import beras yang relatif kecil tadi sebenarnya Indonesia semakin bergantung pada pangan import yaitu biji gandum (wheat grain) yang sebagian besar dikonsumsi sebagai substitusi beras. Artinya bila tidak ada import wheat grain, Indonesia masih harus import beras lebih besar lagi.
Dalam tahun 2015 dan tahun 2016 Indonesia import biji gandum masing-masing sebesar 7,4 Juta ton dan 10,5 Juta ton atau naik 42% sedangkan dalam tahun 2017 import biji gandum 11,5 Juta ton (senilai USD 2,6 Miliar) atau kenaikan sebesar 9% dari tahun 2016.
Biji gandum ini diolah menjadi tepung terigu (wheat flour) di 25 pabrik pengolah (flour mills) yang 80% berlokasi di pulau Jawa, untuk berbagai produk seperti bakery, noodle, dan biskuit oleh small and medium enterprises (66%) dan oleh big and modern industry (34%).
Pengertian atau slogan diversifikasi pangan juga sering ditafsirkan dan diarahkan kepada alternatif lain dari beras, bahkan yang bersumber dari bahan pangan import. Pergeseran (shifting) ke pangan import khususnya gandum, dalam jangka panjang akan semakin melemahkan ketahanan pangan nasional sebab Indonesia belum siap untuk menanam gandum. Berbeda dengan ketergantungan pada import beras yang masih berpeluang diatasi dengan produksi sendiri.
Ketiga
Soal utang Pemerintah yang selama 3 tahun lebih pemerintahan Jokowi naik sekitar Rp. 1.200 Triliun, jauh melebihi kenaikan pendapatan pajak yang stagnan sebagai ukuran kemampuan bayar utang.
Pemerintah selalu berdalih bahwa utang negara yang kini berjumlah Rp 4.000 triliun atau sekitar 29,5% dari PDB adalah masih jauh di bawah ketentuan Undang Undang Keuangan Negara yang batas maksimalnya 60% PDB, dan jauh pula di bawah ratio utang negara-negara lain. Utang Jepang yang sering dijadikan pembanding ratio utangnya terhadap PDB jauh di atas 200% tetapi Jepang mempunyai ciri-ciri tersendiri yaitu:
1. Utangnya kepada rakyatnya sendiri dan kepada Bank Sentral Jepang dengan ratio masing-masing sekitar 50%.
2. Utangnya dalam mata uangnya sendiri yaitu Yen.
3. Bunganya sangat rendah hanya sedikit di atas 1%. Bandingkan dengan bunga utang Indonesia yang tertinggi di Asia dan bahkan sebagiannya masih 2 digit.
4. Kredit rating Jepang A+ alias sangat secure sementara rating Indonesia BBB.
5. Meskipun utang Jepang tinggi tetapi dari kaca mata riil ekonomi, Jepang mempunyai net international investment positions USD 2.8 Triliun yang berarti memiliki net external assets positif alias bangsa kreditor. Berbeda dengan Indonesia yang net international investment positionnya negatif sekitar USD 400 Miliar alias mempunyai net external liabilities atau benar-benar negara dengan neraca sebagai negara debitor.
Pemerintah tidak membandingkan tax ratio Jepang yang 31% PDB sementara tax ratio Indonesia kurang dari 11% atau praktis yang terendah di Dunia. Pemerintah juga tidak membandingkan dengan ratio APBN terhadap PDB di Indonesia yang amat rendah dibandingkan dengan ratio yang sama dari negara- negara lain yang sering dijadikan pembanding. Begitu pula dengan debt service ratio di Indonesia yang 40% atau tertinggi di Asia Tenggara, sementara batas yang dianggap aman maksimal 25%. Sementara itu sekitar 41% utang negara dalam valuta asing. Dengan average time to maturity 9 (Sembilan) tahun dan yang bertenor (jatuh tempo) 5 (lima) tahun sebesar 40% nya, akan menjadi beban berat APBN dalam 5 (lima) tahun ke depan.
Kekhawatiran lain adalah membengkaknya utang pemerintah karena kurs rupiah yang cenderung melemah sehingga diperlukan uang dari pendapatan pajak yang lebih banyak lagi untuk pembayaran utang dalam valas.
Kekhawatiran lebih lanjut adalah keterbatasan valas untuk membayar utang dalam mata uang asing mengingat 5 (lima) hal, yakni:
1. Neraca perdagangan yg cenderung defisit. Dalam 3 (tiga) bulan terakhir ini yaitu dari Desember sampai dengan Februari 2018 mengalami defisit total USD 1,1 Miliar atau rata-rata per bulan USD 364 juta.
2. Kenaikan cadangan devisa yang bersumber dari utang luar negeri dan hot money yang sewaktu-waktu mudah ditarik keluar negeri.
3. Tax ratio yang rendah tetapi cenderung menurun yang mengindikasikan ke depan kemampuan Pemerintah akan menurun dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya
4. Sektor industri yang merupakan penyumbang pajak (tax revenue) sebesar 31% cenderung menciut karena terjadinya de-industrialisasi yaitu dari 28% (1997) menjadi 20% PDB (2017)
5. Kenaikan anggaran 2018 untuk subsidi seperti listrik dan BBM yang akan membebani ekstra APBN karena Presiden Jokowi ingin menjaga dukungan politik rakyat dalam menghadapi pemilu 2019.
Cepat atau lambat pasar akan menyadari bahwa Pemerintah akan memasuki masa-masa sulit untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.
Jakarta, 16 Maret 2018

sumber : Rilis.id

PIDATO Prabowo yang antara lain meramalkan Indonesia bakal bubar pada 2030 menjadi viral dan menuai komentar pro-kontra. Kalangan Istana dan para pendukungnya tentu saja menampik ramalan tersebut. Bahkan tidak sedikit dari kelompok ini yang cenderung nyinyir dalam menanggapi.

Sebaliknya, mereka yang merasa khawatir atas perkembangan negeri tak urung ikut merasa ngeri. Jangan salah, mereka tidak melulu kelompok pro dan pendukung Prabowo. Saya adalah salah satu di antaranya.

Saya belum membaca novelGhost Fleet karya PW Singer dan August Cole yang jadi referensi ramalan Prabowo. Tapi saya tahu, bahwa ramalan Prabowo bisa jadi kenyataan. Faktanya, memang sudah ada beberapa negara yang bubar, kok. Jumlahnya tidak kurang dari 10 negara yang bubar. Yang terbaru,Soviet dan negara-negara Balkan lainnya. Kalau kita tarik mundur lagi, banyak kerajaan, kesultanan, kesunanan, dan kekhalifahan yang bubar.

Jadi, kalau Indonesia pun akhirnya jadi bubar(semoga tidak), tentu bukan mustahil. Secara geografis, Indonesia tetap masih di titik koordinatnya. Secara pemerintahan, Presiden dan para pejabatnya masih para WNI. Tapi, semua itu hanya lambang. Kekuasaan sejati ada di tangan asing, yang memberi utang dalam jumlah superjumbo dan berbagai iming-iming kemudahan lainnya.

Srilanka, Tibet, Zimbabwe, dan Angola adalah beberapa contoh negara yang kini tidak lagi berdaulat. Penyebabnya sama, mereka terjerat utang amat besar kepada China. Umumnya utang itu digunakan untuk membangun proyek infrastruktur. Namun karena tidak mampu membayar, mereka akhirnya menyerahkankepada China. Silakan klik http://www.portal-islam.id/2017/11/tengoklah-nasib-angola-zimbabwe-kini.html.

Utang Menjulang`

Utang luar negeri yang menjulang, adalah pintu masuk tergadainya kemerdekaan sebuah bangsa. Pemerintah, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) selalu menepis anggapan Indonesia darurat utang. Penjelasan yang senantiasa diulang-ulang, rasio utang Indonesia terhdap PDB masih di bawah 30%. Angka ini, jauh dari rasio yang diizinkan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, yaitu 60%.

Sebetulnya capek mendengar bantahan Ani yang isinya mengulang-ulang belaka. Soal rasio utang dan PDB, misalnya. Sudah banyak tulisan yang menyebut menjadikan PDB sebagai nisbah dengan utang jelas salah, keliru, sesat dan menyesatkan.Sri juga sering membandingkan utang Indonesia dengan jumlah utang negara-negara maju lain yang jauh lebih besar.Tidak tanggung-tanggung, dia menyebut Jepang, Amerika, dan sejumlah negara lain sebagai pembanding.

Di sinilah kesalahan mendasar Menkeu idaman ‘pasar’ itu. Dia pikir orang Indonesia bodoh semua apa? Dia pikir, hanya dia saja yang ngerti ekonomi makro? Saya sebenarnya malas mengomentari bantahan yang bak nyanyian usang ini. Namun, membiarkan kesesatan yang menyesatkan melenggang, jelas sebuah kesalahan fatal.

Dalam membuat perbandingan, Sri selalu hanya menyodorkan nominal utang Jepang dan rasionya dengan PDB. Nominal utang Jepang memang jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Anak kuliah semester awal juga paham. Begitu juga dengan rasio utang Jepang terhadap PDB yang lebih dari 250%. Tertinggi di dunia. Hal serupa pun terjadi pada Amerika, yang per Januari 2018 juga utangnya mencapai US$19.947 miliar. Angka ini jauh melampuai PDB mereka.

Sepertinya Sri sengaja menyembunyikan fakta bahwa mayoritas surat utang Jepang dimiliki dalam negeri. Bank of Japan memegang hampir 50%. Selain itu, jangan lupa, bunga utang Jepang sangat murah, hanya berkisar 1%. Bandingkan dengan bunga obligasi yang diobral Sri hingga belasan persen, njomplang sekali bukan?

Belum lagi kalau dikaitkan dengan net international investment positions (NIIP). Jepang menyandang status sebagai negara dengan NIIP positif. Artinya, Jepang memiliki net external Assets, bukan net external liabilities. Dengan kata lain, Jepang adalah adalah negara kreditor. Bukan itu saja, Jepang tercatat punya NIIP tertinggi di dunia. Angkanya mencapai US$2.813 triliun. Bandingkan dengan Indonesia, yang minus US$413,106,000,000. Artinya, Indonesia termasuk negara debitur.

Jepang dan AS memang punya utang jauh di atas PDB masing-masing. Namun utang keduanya masuk kategori aman. Pasalnya, rasio pajak mereka terhadap PDB masing-masing Jepang sekitar 36% dan AS 26%. Sedangkan Indonesia, angkanya dari dulu sulit bergeser dari 11-12%. Ini jadi yang terendah di antara negara anggota G20, bahkan di dunia. Sebaliknya, pajak penghasilan di Indonesia tergolong tinggi di dunia dan cukup memberatkan perusahaan mau pun orang pribadi.

Banyak ekonom mengkritik perbandingan utang dan PDB karena dianggap bukan perbandingan yang logis. Rasio utang terhadap PDB tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya dari kemampuan negara dalam membayar utang-utangnya. Padahal ukuran sehat tidaknya utang terletak pada kemampuan pemerintah melunasi kewajibannya.

Ada parameter yang lebih adil untuk digunakan mengukur utang, yaitu nisbah utang dan kemampuan ekspor alias debt to service ratio (DSR).OECD mendefinisikan DSR adalah perbandingan (persentase) dari total pembayaran cicilan pokok utang dan bunga utang yang dibayar suatu negara pada akhir tahun dibandingkan dengan total ekspor barang dan jasa negara.

Sejak 2011 utang luar negeri Indonesia terus naik. Bank Indonesia (BI) menatat, sampai Januari 2018, jumlahnya US$357,5 miliar. Dengan kurs BI hari ini (Senin, 26/03/18) yang Rp13.776/US$, angkanya setara Rp4.925 triliun, hampir Rp5.000 triliun!Sebaliknya, ekspor justru terus melorot. Sampai akhir 2017, hanya US$145 miliar. Maka tak heran kalau rasio utang luar negeri terhadap ekspor terus menanjak mencapai 176,19%. Padahal rasio yang normal ada 125%.Sementara itu, Thailand mencapai US$231 miliar, Malaysia US$ miliar, dan Vietnam US$160 miliar.

Tidak Peduli

Tapi Sri dan para penganut neolib mana peduli? Mereka juga tidak peduli negara tersedot gila-gilaan untuk membayar utang. Pada 2017 saja, APBN kita mengalokasikan anggaran Rp486 triliun hanya untuk membayar utang. Ini adalah porsi terbesar anggaran kita dalam APBN, jauh mengalahkan anggaran pendidikan yang Rp416 triliun dan infrastruktur yang 'cuma' Rp387 triliun.

Jumlah kewajiban kita terhadap utang tahun 2018 makin mengerikan saja. Di APBN 2018 ada duit sebanyak Rp399,2 triliun untuk membayar pokok dan cicilan utang. Jumlah itu di luar Rp247,6 triliun yang hanya untuk membayar bunga utang. Total jenderal, untuk urusan utang ini Indonesia harus merogoh kocek dalam-dalam hingga Rp646,8 triliun!

Saya tidak yakin, Sri yang, konon, doktor ekonomi top tidak paham soal ini. Bagaimana mungkin seorang yang berkali-kali memperoleh penghargaan bergengsi kelas dunia tidak tahu, bahwa menisbahkan utang dengan PDB adalah permainan negara-negara kreditor untuk menjerat negara debitor dengan utang?

Mohon maaf, hanya ada dua alasan dari sikap ndableg-nya dalam soal ini. Pertama, dia memang tidak paham (lho, katanya ekonom top?). Kedua, dia menjadi bagian dari para pembuka palang pintu benteng bangsa bagi masuknya kekuasaan asing!

Dengan kondisi seperti ini, tidakkah ramalan Indonesia bakal bubar pada 2030 bisa menjadi kenyataan. Bubar atau tidak, yang pasti saat ini kedaulatan negara memang terasa jadi barang mewah. Tengok saja, bagaimana kontrak-kontrak utang yang dibuat untuk pembangunan infrastruktur kita. Sistem turn key project mengharuskan kita mengimpor bahan baku, bahan penolong, teknologi, perlengkapan, peralatan sampai tenaga kerja dari asing si pemberi utang.

Begitu lunglainya Indonesia, hingga tidak berdaya menerima banjir tenaga kerja asing dengan semua kategori, termasuk kelas kuli. Ironisnya, kuli-kuli asing itu dibayar sangat tinggi. Untuk seorang tukang asing dibayar Rp15 juta/bulan. Sedangkan tenaga tukang yang sama dari dalam negeri harus puas dengan bayaran sesuai upah minimum regional yang sekitar Rp3 jutaan.

Soekarno puluhan tahun silam mengatakan, Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Para penjajah memang tidak mungkin masuk kecuali atas bantuan para pengkhianat.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi dalam cuitannya di @AdhieMassardi menulis, Kenapa Belanda bisa kuasa lama di negeri ini? Karena piara anjing-anjing lokal yang diberi makan tulang saudaranya sendiri.*


Edy Mulyadi - Direktur Program Centre for Ecbomic and democracy Studies (CEDeS) - Voa Islam