Oleh Edy Mulyadi
Indonesia memang sudah lama jadi langganan pujian dari International Monetary Fund (IMF). Yang teranyar, pujian datang dari Managing Director IMF Christine Lagarde yang mengatakan perekonomian Indonesia saat ini sudah berjalan dengan sangat>
Dulu, sesaat sebelum diterjang krisis moneter pada 1998, Indonesia juga menuai banjir pujian dari IMF, Bank Dunia, dan kalangan pasar. Dikatakan fundamental ekonomi kokoh dan kuat, ekonomi sudah berjalan di track yang benar, dan lainnya, dan seterusnya.>
Namun sejarah pula yang membuktikan, bahwa IMF bisa disebut sebagai dalang Indonesia tenggelam dalam krisis moneter yang berujung pada kiris politik. Kisahnya berawal saat Krismon baru menghantam Thailand akibat kredit macet di sektor propert yang kelewat gede. Sejumlah negara ASEAN mengambil langkah antisipasi berbeda. Korea Selatan merestrukturisasi utang seluruh korporat bermasalah mereka. Hasilnya top. Ekonomi Korsel lolos dari pusaran krisis.

Malaysia mengambil tindakan yang sama sekali tidak disukai pasar. Mahathir membatasi lalu lintas kapital keluar. Tak pelak lagi, Malaysia panen caci-maki dari para pelaku pasar dan berbagai lembaga keuangan dunia. Tapi, pilihan Mahathir terbukti tepat. Malaysia selamat dari tsunami krismon.

Sebaliknya, Indonesia justru memilih jadi pasien IMF. Celakanya, ibarat dokter IMF bukanlah penyembuh. Resep-resepnya ngawur dan bias dengan berbagai kepentingan yang didomplengkan. Akibatnya bisa ditebak. Bukannya sembuh, ekonomi Indonesia justru terjun bebas ke minus 13,2%. Krisis moneter juga memacu arus modal keluar meningkat pesat. Angkanya mencapai US$5 miliar. Dolar Amerika pun terbang hingga 600% dalam setahun, dari Rp2.500/US$ menjadi Rp17.000 pada Januari 1998. Moodys mengganjar peringkat utang jangka panjang Indonesia menjadi junkbond. Resep-resep IMF lainnya yang justru membuat Indonesia sekarat antara lain, meminta Pemerintah mengerek suku bunga SBI dari 16% jadi 80%. Ini yang menyebabkan terjadinya krisis likuiditas pada sistem perbankan nasional.

Yang tidak kalah konyolnya, IMF mendesak Pemerintah menutup 16 bank tanpa persiapan yang memadai. Kepercayaan publik terhadap perbankan nasional pun hancur berkeping-keping. Terjadi rush dimana-mana dalam jumlah luar biasa. Penutupan 16 bank menyeret lumpuhnya puluhan bank lainnya.

Puncak dari kegilaan IMF adalah ketika meminta Pemerintah mengambil alih sebagian besar utang swasta yang jumlahnya sekitar US$82 miliar. Caranya, dengan mengubah utang swasta menjadi utang publik. Maka disuntikkanlah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Tiba-tiba saja Pemerintah menangung terhadap swasta sebesar Rp647 triliun.

Drama krismon mencapai titik klimaks, saat Presiden Soeharto atas desakan IMF mencabut subsidi BBM yang melambungkan harganya jadi sangat tinggi. Tak pelak lagi, kerusuhan merebak di sejumlah kota besar sepanjang Mei 1998. Inilah yang pada akhirnya menumbangkan Soeharto setelah 32 tahun berkuasa.

Dewa Amputasi
Berdasarkan seabreg kesalahan IMF tersebut, pendiri lembaga think tank ECONIT Advisory Rizal Ramli menyebut IMF adalah Dewa Amputasi. Bukan itu saja, Rizal Ramli juga menulis di koran international memberi kuliah di sejumlah lembaga bergengsi, antara lain Carnegie Center, Washington DC dan Oxford tentang Malpraktek IMF di Indonesia.

Gayung bersambut. IMF akhirnya bentuk komite review tentang Indonesia dipimpin Montek Aluwalia, yang kemudian jadi Mentri Perencanaan India. Setelah melakukan serangkaian penelitian dan wawancara, termasuk dengan Rizal Ramli, dua tahun kemudian komite itu menerbitkan laporan yang berisi pengakuan berbagai kesalahan IMF di Indonesia.

Perilaku serampangan IMF di Indonesia juga menyebabkan penyesalan luar biasa dari mantan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono. Dia merasa kesalahan paling besar sepanjang karirnya adalah ikut membujuk Presiden Soeharto menandatangani letter of intent (LoI) yang disusun IMF. Belakangan Moerdiono meyakini LoI itu sengaja dirancang untuk gagal agar Indonesia tenggelam lebih dalam pada kubangan krisis. Keyakinanan itu didasari fakta adanya 140 prasyarat (condionalities) yang tidak masuk akal, sebagian besar sama sekali tidak ada hubungannya dengan stabilitas moneter dan kurs rupiah.

Jadi, kalau kini Lagarde datang ke Indonesia dan menabur pujian, tentu kita layak waspada. Bahkan Wakil Ketua DPR Fadlizon melalui akun twitternya @fadlizon, Selasa, 27 Februari 2018, menulis “Hati-hati pujian beracun.” Dia menjelaskan, pada waktu krisis ekonomi dan politik 1997/1998, IMF juga memuji-puji perekonomian yang disebutnya kuat secara fundamental. “Tapi setelah itu menyiram bensin ke tengah api,” cuitnya lagi.

Jadi, bagaimana kita membaca Lagarde kali ini. Patut diduga dia ingin memastikan agenda liberalisasi di Indonesia berjalan seperti yang digariskan. Entah ada-tidak hubungannya, sesaat sebelum Direktur Pelaksana IMF itu berkunjung, tiba-tiba harga BBM naik. Seperti biasa, Pemerintah kita memang terbiasa memberi ‘sesaji’ bagi petinggi asing yang bertandang. Kali ini, sajen itu adalah kenaikan harga BBM.

Saat diajak blusukan di pasar Tanar Abang oleh Jokowi, raut wajah Lagarde memang tampak sumringah. Ada kepuasan terpancar dari sana. Dia pun memuji-muji pemerintahan Jokowi. Bisa jadi, pujian disampaikan karena Indonesia dianggap masih dan tetap setia pada jalur neoliberalisme.

Jangan lupa, Oktober tahun ini kita menjadi tuan rumah Annual And Spring Meetings Of The IMF-The World Bank Group, di Bali. Bisa jadi juga, Lagarde hendak memastikan Indonesia sanggup menggelontorkan fulus nyaris Rp1 triliun. Jumlah yang menurut Menkeu Sri Mulyani normal dan wajar, di tengah kesulitan likuiditas proyek-proyek infrastruktur, melebarnya defisit anggaran, dan menjulangnya utang.

Namun, di atas semua tadi, agenda terpenting kedatangan Lagarde adalah kembali menegaskan sinyal agar Jokowi menggandeng Sri Mulyani sebagai cawapres pada laga 2019. Untuk itu, sejumlah strategi dan program sudah mereka susun. Antara lain, dengan memoles citra Sri hingga seolah-olah dia sosok dan ekonom sempurna. Langkah itu termasuk mengguyur perempuan kelahiran Lampung itu dengan berbagai penghargaan di level regional dan internasional. Yang terbaru, adalah gelar sebagai menteri terbaik dunia.

Jika semua rencana itu berjalan mulus, mak sempurnalah Indonesia jatuh dalam genggaman neolib global. Kita punya Menkeu pejuang neolib yang gigih. Kendati tidak semoncer Sri, Menko Perekonomian Darmin Nasution pun setali tiga uang. Sejumlah menteri ekonomi juga kerap menelurkan kebijakan dengan aroma neolib menyengat.

Bayang-bayang kian kuatnya cengkeraman neolib ke Indonesia, tampak dari disorongkannya Perri Wardjijo sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI). Jangan lupa, Perry pernah menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di IMF, mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group.

Pepatah mengatakan, keledai tidak akan masuk ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Padahal keledai sering dianggap sebagai hewan paling bodoh. Pertanyaannya, mosok sih bangsa Indonesia lebih bodoh daripada keledai? (***)

Jakarta, 28 Februari 2018

*) Edy Mulyadi, Direktur Porgram Centgre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Sumber :obesessionnews

JAKARTA– Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra bisa lolos peserta Pemilu 2019. PBB dinyatakan tidak lolos verifikasi peserta Pemilu 2019 dan kini tengah menempuh sidang sengketa melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Yusril pesimis usai berkaca dari kejadian saat Pemilu 2014, yang mana partainya tak diloloskan oleh KPU untuk mengikuti Pemilu.

“Kami enggak punya keyakinan apapun. Karena saya udah pernah dikerjain sama Bawaslu ya sehingga tahun 2014 ya PBB dinyatakan tidak lolos,” ucap Yusril di Gedung Bawaslu, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

Dia bercerita saat partainya tak lolos verifikasi karena tiga hal yakni terkait kepengurusan perempuan, pengurus PBB di Kabupaten Bantul yang berstatus PNS dan keterwakilan anggotanya belum cukup di tiga Kabupaten. Yusril pun meluruskan kesalahan tersebut dan Bawaslu menilai KPU salah.

“Terhadap 3 hal itu kami bahas di sidang, dan KPU sependapat dengan PBB. Pertama, soal perempuan. Perempuan itu dalam undang-undang hanya ada dalam pengurus DPP, tidak dalam pengurus tingkat provinsi/kabupaten. Jadi kalau alasannya tidak memenuhi syarat karena itu salah. Bawaslu bilang PBB benar, KPU salah,” ujar Yusril.

Yusril mencontohkan, berdasarkan undang-undang parpol dan undang-undang pokok kepegawaian, jika ada PNS menjadi anggota partai akan diberi surat peringatan tiga kali. Bila acuh, PNS tersebut akan dipecat.

“Dia tetep bandel dia dipecat sebagai PNS. Bukan partainya tidak bisa ikut pemilu. Nah, Bawaslu mengatakan PBB benar, KPU salah,” ucapnya.

Ketiga, terkait anggota PBB tidak cukup di tiga kabupaten, Bawaslu tak dapat menilai, apakah PBB benar bilang cukup keanggotaan atau pernyataan KPU yang bilang tidak. Namun, akhirnya Bawaslu menyatakan PBB lolos Pemilu 2014. Artinya, Yusril menilai bahwa pihaknya lebih unggul karena menang argumen.

“Waktu itu saya tuding, sidang apa ini? Kalau 3 alasan, 2 kita benar, 1 KPU, tidak bisa ambil keputusan, mestinya kita dimenangkan. Kezaliman terhadap PBB nyata dan betul-betul terjadi. Baru kami lawan di PTUN kami menang, tapi sudah babak belur. Karena kemenangan itu tinggal beberapa minggu sebelum Pemilu sudah babak belur,” paparnya.

Maka dari itu, dirinya kembali pesimis untuk memenangkan sidang sengketa Pemilu melawan KPU di Bawaslu saat ini. Walau PBB memiliki segudang argumen yang benar, baginya hal itu akan kalah jika lawannya zalim. Dia juga menegaskan, seandainya PBB lolos partainya berlabuh menjadi oposisi pemerintah. Bahkan, partainya akan menjadi kekuatan.

“Apakah kali ini kami akan mengalami nasib seperti ini. Jadi PBB lolos (Pemilu 2019) kita akan jadi kekuatan oposisi lah. Jadi kalau saudara tanya apakah saya yakin? Walaupun kami bener semua di sini, belum tentu keputusannya akan memihak,” ujarnya. [Usw]

JAKARTA – Lima saksi dari Partai Bulan Bintang (PBB) sudah dihadirkan untuk memberikan kesaksian dalam sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019 antara PBB dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU digugat karena menyatakan PBB tidak lolos verifikasi parpol peserta pemilu.

Seorang saksi dari PBB Manokwari Selatan, Iswan, menjelaskan kronologi penetapan KPUD yang menyatakan PBB tidak memenuhi syarat. Pertama kali, dia diminta mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus oleh salah satu komisioner KPUD dan diserahkan untuk diisi ke sistem KPU yang bernama Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Iswan mengaku tidak mengetahui maksud dari permintaan tersebut.

"Komisioner KPU meminta saya mengumpulkan KTP dan menyerahkan untuk diisi ke Sipol dan saya dibawa ke ruang operator. Saat itu disampaikan Sipol tidak dapat dibuka. Kemudian besoknya, saya sama ketua DPC bertemu operator Sipol, tapi jawabanya masih sama saja. Di situ cuma ada satu orang operator Sipol,” turur Iswan.

Kemudian, pada tanggal 8 Januari 2018, dia menerima pesan singkat yang memintanya hadir ke kantor KPUD untuk mendengarkan hasil rapat pleno. Dia datang sendiri ke rapat pleno menyaksikan bahwa keputusan KPUD Manokwari Selatan untuk PBB belum memenuhi syarat.

"Itu hanya keanggotaan yang belum memenuhi syarat, tetapi yang lain seperti kantor, keterwakilan perempuan, pengurus memenuhi syarat. Padahal sebelumnya, KPU belum melakukan verifikasi ke sekretariat,” katanya.

Sedangkan saksi ketiga, Wakil Ketua DPW PBB Zainuddin Tela juga bertindak sebagai LO di Papua Barat. Dia menyampaikan bahwa saat dirinya menghadiri rapat pleno se-Papua Barat, PBB sudah dinyatakan memenuhi syarat. Namun untuk hari berikutnya, dalam berita acara, PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Itu pas pleno PBB sudah dinyatakan memenuhi syarat, tapi anehnya di berita acara yang diterima malah tidak memenuhi syarat," katanya.

Sedangkan untuk saksi keempat dan kelima, Husein dan Hamka membandingkan daerahnya dengan Manokwari Selatan yang juga sama-sama merupakan daerah pemekaran baru. Husein yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPC PBB di Pali Sumsel, dan Hamka yang menjabat sebagai anggota DPC Kabupaten Kolaka Utara menerangkan bahwa di daerahnya tidak dilakukan verifikasi faktual dan statusnya memenuhi syarat.

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali melanjutkan sidang ajudikasi gugatan sengketa Pemilu 2019 Partai Bulan Bintang (PBB). Agenda sidang kali ini terkait pemeriksaan saksi dan bukti yang diajukan oleh PBB.

Ketua Umum Partai PBB Yusril Ihza Mahendra yang hadir dalam sidang kali ini menghadirkan lima saksi. Masing-masing dari mereka yakni Ketua DPC PBB Manokwari Selatan, anggota DPC PBB Manokwari Selatan, Liaison Officer (LO) provinsi PBB Papua Barat, anggota PBB di Kabupaten Palu dan anggota PBB Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara.

"Hari ini kami agendakan sidang ajudikasi pemeriksaan bukti dan saksi yang akan diajukan dari pemohon," ujar ketua majelis pemeriksa sidang Abhan, di kantor Bawaslu Thamrin Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

Turut mendampingi Abhan antara lain anggota Bawaslu sebagai anggota majelis pemeriksa Fritz Edward Siregar, Ratna Dewi Petalolo, dan Rahmat Bagja.

Sementara dari pihak termohon dihadiri Komisioner KPU Hasyim Asyari dan Ilham Saputra.

Diketahui, PBB mengajukan gugatan sengketa Pemilu 2019 usai KPU menyatakan PBB tidak lolos menjadi peserta pemilu 2019 lantaran Kabupaten Manokwari Selatan tidak memenuhi syarat dalam verifikasi faktual. (Red)

Jakarta- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sidang pemeriksaan bukti terkait sengketa Pemilu 2019 yang diajukan tiga parpol. Ketiga parpol yang mengajukan gugatan yaitu Partai Idaman, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Rakyat.

Dalam sidang pemeriksaan bukti dan saksi, ketiga partai tidak mengajukan saksi fakta. Nantinya partai ini akan mengajukan saksi ahli.

"Kami tidak mengajukan saksi fakta, kami hanya mengajukan saksi ahli," ujar kuasa hukum Partai Idaman dan Partai Rakyat Heriyanto dalam persidangan, di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018).

Hal ini dikarenakan ketiga parpol tersebut melakukan gugatan terkait kewenangan KPU yang mengeluarkan keputusan dengan Surat Keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018.

"Karena yang kami uji adalah kewenangan KPU terkait SK 58 atau putusan KPU terkait peserta Pemilu," kata Heriyanto.

Ketiga partai mengajukan bukti dokumen kepada majelis pemeriksa. Terdapat 6 bukti tambahan yang disampaikan Partai Rakyat dan 7 dokumen tambahan untuk Partai Idaman. Sedangkan Partai Swara Rakyat Indonesia tidak mengajukan bukti tambahan.

Dalam sidang Ketua Bawaslu yang menjadi Ketua Majelis memutuskan mengagendakan sidang lanjutan pada hari Jumat (2/3). Agendanya mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak pemohon dan termohon.

"Sidang selanjutnya untuk Partai Idaman dan Partai Rakyat kita agendakan pada hari jumat jam 09.00 WIB dengan mendengarkan kesaksian para ahli," ujar Abhan.

Abhan didampingi oleh Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Fritz Edward Siregar. Pihak termohon dihadiri oleh Sekjen Partai Idaman Ramdhansyah, kuasa hukum Partai Idaman dan Partai Rakyat Heriyanto. Sedangkan pihak termohon dihadiri komisioner KPU Hasyim Asyari dan kuasa hukum KPU.

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI meminta majelis pemeriksa sidang adjudikasi Badan Pengawas Pemilu RI agar tak menerima permohonan sengketa Partai Idaman, Parsindo dan Partai Rakyat. Hal itu diungkapkan kuasa hukum KPU RI Robikin Emhas dalam sidang adjudikasi, di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (26/2/2018).

"Mohon agar majelis berkenan untuk memberikan putusan menerima keberatan Termohon sepenuhnya, menyatakan pemohonan permohon tidak dapat diterima, dalam pokok permohonan, menolak permohonan untuk seluruhnya," kata Robikin.

Alasannya, ketiga partai tersebut sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan ke Bawaslu dan telah dijatuhkan putusan mengenai hal yang sama. "Keputusan Bawaslu bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat. Maka tindakan lebih lanjut itu tidak perlu dilakukan," kata Robikin.

Putusan yang dijatuhkan Bawaslu RI sebelumnya menyatakan permohonan Pemohon tidak terbukti dan dinyatakan ditolak. "Karena isu yang disampaikan oleh tiga partai politik sama dengan pokok yang disampaikan pada saat mengajukan sengketa Bawaslu sebelumnya, maka permohonan ini adalah Nebis in Idem," kata dia.

KPU juga menegaskan, keputusan pihaknya tak meloloskan ketiga partai tersebut ke Pemilu 2019 mendatang adalah benar dan sah.

"Ketiganya sudah mengajukan sengketa pemilu di Bawaslu yang sudah pernah diputus dalam perkara terdahulu yang telah menyatakan apa yang dikerjakan KPU sudah benar dan sah," kata Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari.

Diketahui, usai dinyatakan oleh KPU tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon peserta Pemilu 2019. Ketiga partai itu akhirnya melayangkan gugatan ke Bawaslu atas keputusan KPU RI tersebut.

Sidang mediasi dengan KPU pun sudah digelar. Namun sayangnya mediasi tersebut tak membuahkan hasil. Sehingga berlanjut ke sidang adjudikasi Bawaslu RI.

Dalam sidang itu, ketiga partai meminta Bawaslu RI membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019. Bawaslu juga diminta meloloskan ketiga partai agar bisa ikut Pemilu 2019 mendatang.

Sidang ajudikasi yang digelar di Bawaslu dimulai pada pukul 10.00 WIB dinyatakan terbuka untuk umum.(kmps)

BAROMET. INFO - Menanggapi informasi yang beredar melalui berbagai media beberapa waktu belakangan ini terkait dengan adanya sistem big data cyber security dan cybercrime police dapat kami tegaskan informasi yang viral tersebut adalah HOAX, dan kami sampaikan sebagai berikut.

1. Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau merupakan informasi hoax.

2. Kementerian Kominfo telah berkoordinasi baik secara internal maupun dengan instansi lain untuk mengkonfirmasi hal ini dan fakta yang ada menegaskan bahwa sistem sebagaimana dimaksudkan dalam hoax tersebut tidak diterapkan pada Instansi Pemerintah di Indonesia.

3. Teknologi Big Data merupakan teknologi pengolah data yang telah umum diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini, termasuk di Indonesia; baik untuk kepentingan korporasi maupun pemerintahan.

Teknologi ini, pada dasarnya, dimaksudkan untuk memampukan pengolahan data dari berbagai sumber dengan efektif dan efisien. Akan tetapi, penerapan teknologi big data disertai pembatasan-pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melindungi Hak Asasi Warga Negara.

4. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlindungan data atau informasi dan pembatasan penggunaannya. Antara lain dalam UU ITE, UU Telekomunikasi, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, dan sebagainya. Oleh karena itu, penerapan teknologi big data juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

5. Pada prinsipnya, pengawasan terhadap aktivitas seseorang di Internet dapat melanggar hak konstitusi warga negara khususnya mengenai privasi dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi. Perlindungan terhadap privasi, dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi merupakan bagian penting dari pengembangan demokrasi dan selaras dengan instrumen internasional.

Indonesia menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi yang dapat melanggar hak asasi manusia akan dilakukan assessment yang komprehensif untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya intersepsi atau penyadapan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tetap menjaga dan menghormati hak asasi manusia.

Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh terhadap informasi yang menyesatkan tersebut.


Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Ismail Cawidu, e-mail:ismail.cawidu@kominfo.go.id, Hp: 081111-5-2727, Tel/Fax: 021-3504024)

Sumber: https://kominfo.go.id/content/detail/6288/siaran-pers-no84pihkominfo102015-tentang-penjelasan--kementerian-kominfo-terkait-sistem-big-data-cyber-security-dan-cybercrime-police/0/siaran_pers

BAROMET.INFO-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku, bahagia setelah meresmikan Pabrik Bahan Baku Obat dan Produk Biologi dari PT Kalbio Global Medika (KGM), Kalbe Group lantaran menjadi industri farmasi pertama yang menggunakan bioteknologi di Indonesia.

Menurut dia, industri farmasi yang menggunakan bioteknologi merupakan suatu capaian besar dari anak bangsa. Apalagi, saat ini permintaan pasar terhadap obat-obatan di pasar domestik maupun luar negeri juga terbilang besar.

“Tadi saya diajak ke dalam karena semuanya menggunakan bioteknologi, dikerjakan otomatis dengan mesin-mesin otomasi, ada robotnya dan ini adalah sebuah lompatan,” kata Jokowi di Kawasan Industri Delta Silikon 3, Lippo Cikarang, Desa Cicau, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Selasa (27/2/2018).

Jokowi melanjutkan, bahwa kapasitas produksi obat-obatan berbasis bioteknologi menjadi penting di tengah perkembangan ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi akan berdampak dari pergeseran penyakit yang dialami warga.

“Obat-obat bioteknologi yang menuntut besar seperti obat obat kanker permintaannya juga sangat banyak dan sangat membludak. Sehingga sangat mendesak kita melakukan investasi yang membangun kapasitas produksi. Ini penting sekali,” lanjutnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengajak berbagai pihak untuk berinvestasi di bidang farmasi. Pasalnya, selama ini pemerintah kerap melakukan impor obat-obatan untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan di masyarakat.

“Jangan sampai kita impor, impor, impor. Marilah kita bersama berpikir berinvestasi bidang-bidang, dan bahan-bahan yang kita masih impor. Saya senang kapasitas produksi kita hari ini di kategori obat bioteknologi,” tukasnya.(kl/ok)

Eramuslim.com – Partai Amanat Nasional (PAN) menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini tidak layak dipertahankan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai banyak hal yang melatari alasan Jokowi tidak layak dilanjutkan, mulai dari utang yang makin menumpuk hingga pembangunan infrastruktur yang mangkrak

“Tidak layak dipertahankan. Utang kita tinggi, padahal janji kampanye tidak akan menambah utang. Infrastruktur mangkrak, kereta cepat berhenti,” ujarnya dalam acara Indonesia Lawyers Club yang disiarkan langsung TVOne, malam ini, Selasa (27/2).

Yandri bahkan menyebut bahwa Jokowi sangat bisa dikalahkan dalam Pilpres 2019. Hal ini jika mengacu pada elektabilitas Jokowi sebagai petahana yang tidak lebih dari 50 persen.

Yandri menyamakan posisi Jokowi saat ini seperti Ahok saat menghadapi Pilkada DKI 2017. Kala itu, Ahok sebagai petahana memiliki elektabilitas tertinggi. Namun saat hari pemilihan, Ahok kalah dari Anies Baswedan yang di awal tidak diunggulkan.

“Jokowi bisa dikalahkan seperti Ahok,” ujar anggota Komisi II DPR RI.

Sebagai alternatif, PAN telah menyiapkan Ketua Umum Zulkifli Hasan sebagai nama yang akan diusung di Pilpres 2019. Kader PAN bahkan sudah menasbihkan Zulhas sebagai capres usungan PAN dalam Rakernas PAN di Bandung.

Dalam kesempatan ini, Yandri bahkan mengajak partai-partai yang ingin mengajukan capres alternatif melawan Jokowi untuk duduk bersama.

“Bang Zul punya potensi mewakili luar Jawa. Dia putra lampung, pernah jadi menteri dan dekat kalangan umat,” kata Yandri.

“Siapapun partai yang ingin cari alternatif selain Jokowi, PAN siap berkomunikasi,” tukasnya.

sumber :eramuslim.com

Motif penyerangan dan siapa pelaku penganiayaan teradap Rian Riana (35) masih teka-teki. Guru ngaji di Ciamis ini mengaku disetrum dan ditimpuk batu orang tak dikenal. Polisi pun turun tangan menyelidiki.
Rian kini terbaring di RSUD Ciamis lantaran luka memar di kepala dan punggung. Peristiwa yang diungkapkan pria tersebut terjadi di Dusun Cimarongmong, Desa Darmacaang, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (26/2) malam.
Kejadian bermula saat Rian berjalan kaki pulang ke rumah usai mengajar ngaji. Dia baru saja keluar dari Masjid Nurul Iman.
“Saya diserang dan disetrum dari belakang,” ucap Rian di RSUD Ciamis, Jawa Barat, Selasa (27/2/2018).
Korban mengaku tak mengetahui gerak gerik atau kedatangan pelaku. Insiden tersebut berlangsung cepat. “Saya tidak merasa ada yang mengikuti,” ujarnya.
Dia memperkirakan pelaku berjumlah satu orang yang diduga bersenjata alat setrum tegangan rendah. Namun Rian sama sekali tidak mengetahui ciri-ciri pelaku lantaran saat kejadian berlangsung malam sehingga penglihatan terbatas. Ia menjelaskan tidak ada saksi.
“Jadi saya tidak mengetahui persis pelaku penyerangan, karena setelah dipukul saya langsung pingsan,” kata Rian.
Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Hendra Virmanto membenarkan adanya laporan peristiwa penganiayaan terhadap Rian. Polisi tengah mengusut kasus tersebut.
“Saat ini masih dalam penyelidikan,” ucap Hendra saat dihubungi via telepon.
Sipa (24) mengaku kaget dengan peristiwa yang menimpa suaminya. Sepengetahuan dia, Rian tidak memiliki permasalahan dengan siapa pun.
Menurut Sipa, sang suami aktivitas sehari-hari selepas pulang dari kantor desa atau sekitar pukul 15.00 langsung mengajar ngaji anak-anak di madrasah. “Jadi setiap pulang dari kantor langsung ngajar ngaji, kadang pulang sampai malam karena sering mengisi pengajian di masjid-masjid,” tutur Sipa di RSUD Ciamis.
“Saya kaget ketika pulang dari masjid diantar oleh uwak dengan wajah yang pucat,” kata Sipa menambahkan. (Dtk/eramuslim.com)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait munculnya polemik tentang boleh atau tidaknya Jusuf Kalla (JK) kembali maju sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2019.

Hal itu mencuat setelah PDIP memutuskan untuk kembali mengusung Jokowi sebagai calon presiden dan juga mempertimbangkan nama JK sebagai salah satu kandidat cawapres.

Menurut Tjahjo Kumolo, JK sudah dua periode menjadi wakil presiden meskipun tidak berturut-turut, yakni periode 2004-2009 dan 2014-2019.

Karena itu, sebagian kalangan menyebut JK terganjal ketentuan Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Lebih lanjut, Tjahjo Kumolo mengatakan, ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 169 huruf (n) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurutnya, dalam pasal itu disebutkan persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah belum pernah menjabat presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Meskipun demikian, Tjahjo Kumolo beranggapan belum tentu JK tidak bisa maju kembali menjadi cawapres. Karena, pasal yang ada masih multitafsir dan JK terpilih menjadi wakil presiden tidak berturut-turut, melainkan ada jeda lima tahun.

“Pak JK kan (dua kali menjadi wapres-red) ada tenggang waktu. Jadi sepertinya masih multitafsir,” kata Tjahjo Kumolo saat menanggapi pertanyaan awak media, di Jakarta, Senin, 26 Februari 2018.

Selain itu, Tjahjo Kumolo mengaku telah berkomunikasi secara lisan dengan Ketua KPU Arief Budiman terkait pasal tersebut. Tim Kemendagri juga tengah menelaah secara konkret maksud pasal-pasal tersebut.

Bahkan, ada kemungkinan Kemendagri bakal meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menafsirkan pasal tentang pembatasan masa jabatan cawapres. Dengan begitu dirinya berharap tafsir dari MK akan mengakhiri perdebatan dan mencegah polemik serupa di kemudian hari.

“Saya secara lisan sudah diskusi dengan ketua KPU, tim kami juga sudah menelaah, karena pengertian dua kali itu berturut-turut atau tidak. Ini menyangkut tata negara, saya kira perlu duduk bersama,” ujar Tjahjo Kumolo.

AKARTA- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kini masih menjalani masa hukuman karena kasus penodaan agama.

Dia divonis dua tahun dan mulai menjalani hukuman sejak 9 Mei 2017.

Artinya pada 2019 nanti eks Bupati Belitung Timur itu sudah bebas dari hukuman. Setelah bebas apakah Ahok bakal kembali terjun ke dunia politik?

Menurut adik sekaligus kuasa hukum Ahok, yakni Fifi Lety Indra, saat ini pihaknya hanya bisa berdoa. Untuk keputusan kembali ke politik sepenuhnya berada di tangan Ahok.

“Ya kami berdoa saja, saya enggak tahu apa yang akan terjadi,” kata dia di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (26/2).
Yang pasti kata dia, abangnya itu tidak bersalah dan Tuhan menurutnya tidak tinggal diam melihat apa yang dialami Ahok.

“Tuhan Allah tak tidur dan dia menjadi hakim bagi kita, biarkan Tuhan memutuskan Pak Ahok tak bersalah. Karena dia telah menjalankan hukuman yang tak pantas,” tandasnya

BAROMET.INFO | Mantan ketua DPR Setya Novanto mengusulkan agar bekas panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi calon wakil presiden (cawepres) mendampingi Presiden Joko Widodo yang sudah diajukan PDI-Perjuangan sebagai calon presiden pada pemilu 2019.
“Memang situasi sekarang masih belum kelihatan tapi Pak Jokowi tentu akan melihat hal-hal yang mendasar, salah satunya Pak Gatot juga bagus,” kata Setya Novanto sebelum menjalani sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.
Setnov adalah terdakwa kasus dugaan tipikor pengadan KTP-Elektronik yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,3 triliun. Setya Novanto juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.
“Karena (Pak Gatot) bisa bekerja sama baik antara sipil dan militer dan saatnya (maju), selain itu Pak Gatot juga bersih, salah satunya lho ya,” ungkap Setnov.
Pada 23 Februari 2018, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Denpasar, Bali mengumumkan pencalonan Joko Widodo sebagai capres PDI Perjuangan dan meminta semua kader PDI Perjuangan siap memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019 dengan semua tenaga dan sumber daya.
“Memang setahu saya sudah sejak awal PDI-P mendukung Jokowi, jadi kalau sekarang sudah tegas mendukung saya beri apresisasi sesuai dengan yang dulu, mudah-mudahan bersama-sama dengan Golkar dan partai-partai yang lain akan memperkuat dukungan untuk Pak Jokowi,” tambah Setnov.
Namun untuk mencari namabakal cawapres, Setnov menilai bahwa orang tersebut harus dicari dengan hati-hati karena akan menghadapi berbagai tantangan.
“Saya yakin Presiden Pak Jokowi hati-hati, tapi saya yakin Pak Jokowi juga pasti dalam sakunya sudah memikirkan siapa orangnya, tinggal kapan beliau akan memilih yang tepat. Tentu kita semua hanya percayakan pada beliau karena beliau yang akan menjalankan ekonomi ke depan,” ungkap Setnov.
Setnov mengaku mengajukan nama Gatoto Nurmantyo karena belum melihat ada nama yang tepat atau pas bila dicalonkan dari Golkar sendiri.
“Saya lihat belum ada yang betul-betul pas (dari Golkar) tapi ya semuanya terserahlah nanti Pak Airlangga memmilih yang tepat lah ya, mungkin melalui proses internal dan pertimbangan matang untuk siapa cawapresnya dan tentu ya konsultasi dulu dengan Presiden dulu,” ungkap Setnov.
Meski mengaku punya calon nama cawapres lain, Setnov mengaku tidak berani menyebutkannya.
“Saya tidak beranilah (mengungkapkannya), hahaha,” tambah Setnov.
Saat ini sudah ada delapan parpol yang mendukung Jokowi maju sebagai capres pada pemilu 2019 yaitu PDI-P, Nasdem, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, Perindo, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).(fok/ant)

GARUT -Kepolisian Daerah Jawa Barat kembali menangkap satu tersangka baru dalam kasus operasi tangkap tangan gratifikasi atau suap yang melibatkan Ketua Panwaslu Garut serta Komisioner KPU Garut. “Ada penambahan satu orang lagi,” ujar Kabid Humas Polda Jabar, AKBP Heri Suprapto, dihubungi melalui pesan singkat, Minggu.

Heri mengatakan tersangka yang ditangkap bernisial DD yang diduga pemberi suap kepada Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basari, dan komisioner KPU Garut, Ade Sudrajad, untuk meloloskan salah satu pasangan calon Pilbup Garut.

Atas penangkapan tersebut, kata dia, polisi akan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengembangkan kasus ini. “Kami masih mencari alat buktinya,” kata dia.

Sebelumnya, Satgas Anti Money Politic Bareskrim Polri dan Satgasda Polda Jabar menangkap Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basari dan komisioner KPU Garut, Ade Sudrajad, pada Sabtu siang.

Ade dan Heri ditangkap atas dugaan gratifikasi untuk meloloskan salah satu pasangan calon Bupati Garut. Saat ini keduanya tengah menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jabar.

Saat keduanya diamankan, polisi menyita satu buah unit mobil Daihatsu berwarna putih serta sejumlah uang tunai pun turut diamankan. Apabila terbukti bersalah, para tersangka melanggar pasal 11 dan atau 12 Undang-Undang Tipikor dan atau pasal 3 dan 5 Undang-Undang TPPU.

Garut - Pengumuman keputusan Panwaslu Kabupaten Garut terkait sengketa gugatan bakal pasangan calon (paslon) Agus Supriadi-Imas Aan Ubudiyah diwarnai kericuhan. Puluhan timses pasangan Agus-Imas melakukan walkout sebelum putusan dibacakan.
Pengumuman putusan digelar di Gedung Risma, Karangpawitan, Kabupaetn Garut, Jawa Barat. Minggu (25/2/2018). Pengumuman tersebut dihadiri Agus Supriadi dan tim kuasa hukum selaku pemohon, sejumlah anggota komisioner KPU selaku termohon dan pihak Panwaslu yang bertindak sebagai penengah.
Puluhan simpatisan dan kader partai pengusung dari Demokrat dan PKB hadir. Ratusan polisi mengawal langsung jalannya pengumuman.
Awalnya, situasi kondusif saat Panwaslu mulai membuka acara. Situasi memanas saat anggota Panwaslu mulai membacakan putusannya.
Saat itu pihak pemohon terus memotong pembicaraan Panwaslu dan meminta untuk diberikan waktu berbicara. Panwaslu masih membacakan putusannya. Sidang berjalan tanpa ada satu pun perwakilan dari pemohon.
"Tolong jelaskan dulu, apakah benar jika di berita disebutkan bahwa dari pihak Panwaslu Garut ada yang ditangkap terkait money politic," ungkap Agus Supriadi kepada anggota Panwaslu Garut dalam jalannya pengumuman.
Setelah itu, pihak tim sukses meminta Panwaslu dan KPU untuk membacakan lagi teks ikrar Pilkada damai. Namun, pihak Panwaslu kemudian kembali melanjutkan pembacaan keputusan.
Saat itu, kekacauan pun terjadi. Para timses yang tak puas kemudian menyerobot meja komisioner Panwaslu dan meminta pihak Panwaslu dan KPU membacakan teks ikrar Pilkada damai terlebih dahulu.
Polisi yang berjaga langsung melakukan penjagaan. Polisi terlihat membuat barikade di depan meja anggota Panwaslu.
Massa yang tak puas dengan aksi Panwaslu yang terus membacakan putusan kemudian melakukan aksi walk out. Sebagian massa menendang kursi yang tersedia di dalam gedung.
Ketua DPC Demokrat Garut Ahmad Bajuri mengatakan pihaknya kecewa karena pihak penyelenggara pemilu di Garut cacat hukum.
"Bagaimana bisa menyelenggarakan pemilu yang baik jika penyelenggaranya cacat hukum," kata Bajuri di tempat yang sama

Ambon - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) punya nakhoda baru melalui kongres ke-30 di Ambon. Ketum PB HMI periode 2018-2022 itu yakni R Saddam Al Jihad.
Dari 16 kandidat yang bertarung di putaran pertama, hanya 3 kandidat yakni, Saddam, Acep Salahudin, dan Ilham Akbar Mustafa yang memenuhi syarat minimal 20 dukungan dari cabang HMI untuk memasuki putaran kedua. Saddam mendapat dukungan 95 cabang, Acep 34 cabang, dan Ilham Akbar 45 cabang.
Namun, Acep dan Ilham menyerahkan dukungan ke Saddam. Dengan begitu, Saddam terpilih sebagai Ketum PB HMI.
Dalam sambutannya, Saddam mengatakan HMI terus merawat tradisi keilmuan dan intelektual. Dia juga menyinggung soal persaudaraan.
"HMI masih merawat generasi keilmunya, masih merawat intelektualnya, masih merawat persaudaraannya, kemenangan yang hakikat menjaga silaturahmi, kemenangan yang hakiki kemenangan sosial, kemenangan hakiki adalah menjaga persaudaraan bukan mengkhianati kawan, Allahu Akbar!" kata Saddam yang berasal dari HMI Jatinangor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2018).
Usai itu, Saddam langsung menjalani ikrar pelantikan yang disaksikan 211 Cabang HMI Se-Indonesia baik cabang penuh maupun cabang persiapan.

BAROMET.INFO - Dengan terus berulangnya kasus penganiayaan terhadap kyai dan tokoh agama lewat pola dan modus yang relatif sama di berbagai daerah khususnya Jawa Barat, Dewan Pertimbangan MUI menduga ada skenario sistematis di balik penyerangan tersebut.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Din Syamsuddin menduga penyerangan kepada para ulama belakangan ini terjadi secara sistematis.
Din berpendapat kasus penyerangan terhadap para ulama dan tempat-tempat ibadah ini terjadi dengan pola yang sama sehingga dirinya tidak meyakini jika kasus ini hanya sebuah perkara kriminal tunggal.“Saya merasa kurang puas dengan penjelasan kedua komandan utama Polri yakni Kepala BNPT dan Kabareskrim karena tidak membeberkan secara terang mengenai pengungkapan kasus tersebut,” ujar KH Din kepada Islampos di Jakarta, Sabtu (24/2).
Namun meskipun begitu, mantan ketua MUI ini menghargai keterangan dari kedua pimpinan Polri tersebut dan meminta adanya sinergitas yang baik denganpara pemangku kepentingan daerah.
Seperti diketahui sebelumnya Dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan rapat pleno bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen (Pol) Drs. Ari Dono Sukmanto SH MH Rabu (21/2) lalu di Gedung MUI Jakarta. (Ip/eramuslim.com)

JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari seorang bocah berusia 10 tahun. Bocah yang bernama Jani itu diketahui baru saja meretas aplikasi Instagram. Anehnya, ia dibayar Facebook dengan honor yang sangat tinggi, yaitu US$ 10.000 atau setara dengan Rp 132 juta!
Akan tetapi, bocah tersebut tidak berniat untuk meretas Instagram tanpa sepengetahuan pihak Facebook.
Seperti dilansir Tech Insider, Rabu (4/5/2016), bocah yang tinggal di Helsinki, Finlandia ini memang diminta untuk menemukan kekurangan sistem yang ada di Instagram.
Jani diminta Facebook untuk menemukan bug Instagram dengan mengetes apakah ia mampu mengedit atau bahkan menghapus komentar, caption yang ada di foto dan video Instagram tanpa harus log in.
Ajaibnya, ia benar-benar mampu melakukan hal tersebut tanpa harus masuk ke akun Instagram.
“Saya bisa menghapus komentar siapapun. Nih, saya buktinya bisa menghapus komentar Justin Bieber,” ia mengatakan seraya sambil menunjukkan ke komentar Bieber yang baru saja ia hapus.
Alhasil, Jani mendapatkan imbalan yang begitu besar dari pihak Facebook karena ia mampu menemukan celah keamanan dari program bug bounty yang diadakan Facebook.
Jani juga mengungkap bahwa dirinya sangat tertarik dalam dunia coding dan video gim. Semakin ke sini, dirinya mulai mempelajari tentang sistem keamanan informasi dalam dunia teknologi.
“Saya tertarik dengan sistem keamanan di dunia teknologi. Karena saya penasaran bagaimana dasar pembahasannya, saya tonton beberapa video di YouTube deh,” ceplos Jani. (jhon.ak)

Situs abadikini.com,sebuah situs berita yang kerap kali menerbitkan tulisan kritis terhadap pemerintah Sabtu, 24-2-2018 sekitar jam 19.00 diretas. Kejadian ini di duga berkaitan dengan berita yang dimuat situs tersebut, yang memberitakan cuitan mantan staf khusus presiden SBY, di akun twitternya @andiarief_.
Brikut ini secara lengkap  beria tersebut :


Ia juga mendapat kabar bahwa Gatot Nurmantyo diganti cepat karena berpolitik dengan umat Islam. Menurutnya, harusnya Budi Gunawan diperlakukan sama karena Berpolitik dengan umat PDI-P.

“Kabarnya Gatot Nurmantyo diganti cepat karena berpolitik dg Umat Islam, harusnya Budi Gunawan diperlakukan sama berpolitik dg umat PDI-P” katanya 

Dirinya juga menyararankan seharusnya Budi Gunawan meniru Pak Wiranto, SBY, Prabowo dan purnawirawan TNI yang pensiin/setelah pensiun baru berpolitik.

“Pak Budi Gunawan sebaiknya meniru Pak Wiranto, SBY, Prabowo dan purnawirawan TNI yang pensiin/setelah pensiun baru berpolitik, Sebaiknya Pak Budi Gunawan kalau berminat pasangan dengan Pak Jokowi dalam Pilpres tak usah malu-malu, mundur dari Ka bin lalu deklarasikan.” ungkapnya 

Seperti diketahui, Dalam rakernas tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan penetapan Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden 2019-2024.

PSS Sleman selangkah lagi akan mendapatkan tanda tangan kontrak gelandang serang andalan PSPS Riau musim lalu, Ichsan Pratama.

Pemain yang musim lalu menjadi tumpuan untuk menciptakan peluang dan membuka ruang bagi lini depan PSPS ini dalam waktu dekat akan segera berseragam PSS Sleman.

Hal tersebut disampaikan manajer PSS Sleman, Sismantoro, yang membenarkan sang pemain telah turut bergabung dalam latihan dengan Hisyam Tolle dkk "Ichsan Pratama memang kita butuhkan disini, hari ini (23/2) mungkin teken kontrak," ujar Sismantoro saat dihubungi Tribun Jogja, Jumat, (23/2/2018) pagi.

Menurut Sismantoro, sang pelatih Herry Kiswanto lah yang sejak lama memiliki keinginan untuk mendapatkan jasa pemain berusia 26 tahun tersebut. "Kang Herkis dari lama minta Ichsan Pratama untuk ke Sleman, akhirnya kita dengan pendekatan dan lobi. Kita lama juga komunikasi dengan pihak sana (PSPS-red) hingga akhirnya diperbolehkan," ungkap Sismanto.

Lamanya proses negosiasi untuk mendatangkan pemain yang pernah berseragam Barito Putera ini lantaran manajemen PSPS sebenarnya tak ingin kehilangan sang pemain.

Apalagi Ichsan menjadi rekomendasi manajemen Ashkar Batuah untuk dipertahankan musim depan.

Hengkangnya Ichsan ke PSS Sleman pun dibenarkan asisten manajer PSPS Riau, Ryan Adi Saputra.

Namun sang agen pemain menyarankan ke PSS Sleman sebab klub tersebut juga berminat dengan Ichsan. Musim lalu, Ichsan menjadi tulang punggung PSPS di gelandang serang.

Posisinya tidak tergantikan, sebab di skuad PSPS hanya Ichsan seorang yang murni di posisi tersebut. Di pramusim ini pun, Ichsan sempat bergabung dengan PSPS saat turnamen pra musim Piala Preside 2018 lalu. pun, Ichsan sempat bergabung dengan PSPS saat turnamen pra musim Piala Presiden 2018 lalu.

Usai melakoni ujicoba perdana melawan Persebaya Surabaya dan akan kembali menjajal kekuatan tim Liga 1 Bhayangkara FC, Rabu (28/2/2018), PSS Sleman akan kembali mendapatkan ujian dari PSMS Medan di laga ujicoba yang rencananya akan digelar, Minggu (4/2/2018).

Laga ujicoba antara PSS Sleman melawan tim beruluk Ayam Kinantan ini tak lepas dari rencana PSMS Medan yang akan melakoni pemusatan latihan selama seminggu di Yogyakarta.

Dipilihnya Yogyakarta sebagai tempat pemusatan latihan Legimin Raharjo dkk bukan tanpa alasan.

Minimnya lapangan yang memiliki kualitas baik di Medan menjadi sebab mengapa akhirnya PSMS Medan memilih Yogyakarta yang dikenal sebagai langganan pemusatan latihan baik timnas ataupun tim Liga 1 lainnya.

"Kami sudah siapkan agenda di sana. Kami mau cari lapangan yang bagus di sana. Karena kami tahu di Medan susah cari lapangan yang bagus," kata Djadjang Nurdjaman dilansir dari Tribun Medan.

"Kami harap di sana banyak tempat latihan yang bagus, sehingga pemain bisa fokus menjalankan instruksi pelatih," imbuhnya. Tim besutan pelatih yang akrab disapa Djanur itu pun merencanakan uji coba pada saat pemusatan latihan ini.

Rencananya, anak asuh Djanur tersebut akan bertolak ke Yogyakarta pada tanggal 28 Februari mendatang, sebelum nantinya akan menguji racikan strategi Herry Kiswanto dengan skuat baru PSS Sleman yang banyak berubah dibandingkan musim sebelumnya.

"Di sana, kami sudah ada rencana dua kali uji coba yang disiapkan," tutur Djadjang.

"Satu uji coba belum tahu lawannya. Tetapi untuk 4 Maret, kami akan main lawan PSS Sleman," kata eks pelatih Persib Bandung ini.

Rencana ujicoba ini pun sebelumnya telah disampaikan oleh Manajer PSS Sleman, Sismantoro guna memantapkan tim untuk meraih target naik ke Liga 1. Guna pemantapan tim dalam menyambut Liga 2, PSS Sleman dijadwalkan akan melakoni laga uji coba dengan tim-tim elite kasta tertinggi di Indonesia. "Target PSS Sleman tetap dan tidak berubah, naik ke Liga 1. Ya, memang laga uji coba ini untuk memantapkan pemain dan permainan tim ," ujarnya. Ujicoba melawan PSMS Medan telah dijadwalkan jauh-jauh hari, setelah menghadapi Persebaya, dan juga juara Liga 1 musim lalu, Bhayangkara FC. "Lawan Bhayangkara FC tanggal 28 Februari. Tanggal 4 Maret melawan PSMS Medan. Setelah itu, ada satu lagi uji coba away, jadi semuanya ada enam laga uji coba," ucapnya.

Disinggung mengenai evaluasi yang dilakukan dari pertandingan sebelumnya, Sismantoro mengatakan laga ujicoba yang dilakukan juga sebagai pengalaman kepada Panpel agar di pertandingan resmi nanti dapat lebih baik lagi.

"Ya itu yang jelas kita jadikan pengalaman untuk Panpel, untuk persiapan, kekurangan itu untuk bahan evaluasi," pungkas Sismantoro. (*)

Setelah bulan lalu hebohhh oleh JOHN MCBETH di ASIA TIMES membongkar kebohongan dan tipu-tipu menutupi fakta dengan judul “Widodo’s smoke and mirrors hide hard truths”…
Sekarang, kembali Jokowi jadi perhatian dunia internasional. Kali ini, “Prestasi” yang menjadi sorotan dunia adalah banyaknya proyek-proyek infrastruktur yang ambruk. Terbaru ambruknya tiang pancang tol Becakayu yang mengakibatkan 7 orang korban.
Media internasional NIKKEI ASIAN REVIEW sampai-sampai memberi judul “fast-and-furious” seperti judul film yang sangat terkenal, balap balapan mobil, kejar kejaran. Frasa “fast-and-furious” untuk menggambarkan proyek-proyek infrastruktur era Jokowi yang dikebut sehingga efeknya banyak terjadi kecelakaan (ambruk).

Nikkei Asian Review mencatat sedikitnya 8 kecelakaan proyek infrastruktur terjadi dalam kurun waktu antara Oktober 2017 hingga bulan Februari 2018.
Musibah longsornya terowongan di Bandara Soetta pada 5 Februari kemarin menjadi paragraf pembuka Nikkei Asian Review. 1 orang tewas dan satu lainnya terluka akibat proyek gagal tersebut.
Berikut pemberitaan asli Nikkei Asian Review;

Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Tommy, salah satu hal yang memprihatinkan di era pemerintahan Jokowi adalah membengkaknya utang negara.
“Keadaan bangsa negara kita sangat memprihatinkan, seperti utang negara yang sudah sampai USD 340 miliar. Kalau ditanya kepada Presiden atau Menteri Keuangan kapan itu akan lunas, tidak ada yang tahu mengenai itu,” ucap Tommy ketika acara silaturahmi Partai Berkarya di Graha Granadi, Jakarta Selatan pada Senin, 19 Februari 2018.
Dalam kesempatan itu, Tommy membandingkan pemerintahan Jokowi dengan era pemerintahan Soeharto. Menurut Tommy, saat ayahnya menjabat sebagai presiden, utang negara hanya mencapai USD 54 miliar. “Yang lebih memprihatinkan adalah sekarang bertambahnya hampir tujuh kali lipat,” ujarnya.
Tommy juga mengkritik kebijakan Jokowi terkait infrastruktur. Menurut dia, gencarnya pembangunan infrastruktur tersebut menjadi penyebab utama meningkatnya utang luar negeri.
Ia berargumen bahwa pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan penurunan biaya transportasi komoditas. “Seharusnya infrastruktur turut membantu transportasi barang dari satu titik ke titik lain jadi lebih murah, tapi tidak atau belum mencapai itu karena tujuan utamanya hanya membuat proyek tanpa memikirkan hutang yang diakibatkan,” kata Tommy.
Dia pun berjanji akan memperbaiki jika partainya bisa menduduki kursi pemerintahan dalam Pemilu Legislatif 2019. Partai Berkarya, Tommy melanjutkan, diharapkan bisa mengarahkan badan eksekutif untuk mengontrol anggaran negara dan daerah dengan baik. “Program-program APBN dan APBD harus pro rakyat kecil, bukan hanya segelintir orang yang ada,” kata Tommy.
Partai Berkarya yang dipimpin Tommy Soeharto dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Partai itu mendapat nomor urut 7 dalam undian yang berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta pusat, Minggu, 18 Februari 2018.

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan verifikasi faktual partai politik dipertanyakan. Diduga, penyelenggara pemilu itu melakukan permainan suap dalam melakukan penetapannya.

Hal itu diungkapkan Koordinator Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (MAPPI) Provinsi Papua, Jeck Peyon. Menurut dia, verifikasi faktual terhadap parpol untuk peserta pemilu 2019 oleh KPU diduga banyak kejanggalan dan fiktif. Khususnya terkait kepengurusan parpol di tingkatan DPC.

"Diduganya ada permainan suap dalam penetapan tersebut," ungkapnya kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/2).

Contoh dari tudingannya terjadi pada Partai Gerindra Kabupaten Yalimo yang sudah dinyatakan lolos setelah verifikasi oleh KPU Papua ada kejanggalan- kejanggalan.

Buktinya, lanjut dia, sangat jelas pengurus sah Partai Gerindra Kabupaten Yalimo Papua diketuai oleh Niko Mabel. Hal itu sesuai dengan SK pengangkatan kepengurusan Partai Gerindra Kabupaten Yalimo yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani.

Namun, pada kenyataannya, yang didaftarkan ke KPU Papua justru bukan atas nama Niko Mabel tetapi atas nama lain yang sebenarnya bukan Warga Yalimo.

Untuk itu dia menuruntut KPU pusat untuk menganulir penetapan kepengurusan Partai Gerindra Kabupaten Yalimo yang dipimpin oleh orang lain selain Niko Mebel. "Ini jelas merupakan pelanggaran yang sangat serius dan Gerindra Kabupaten Yalimo harus dianulir," desaknya.

Dikonfirmasikan, KPU RI Arief Budiman mengatakan, tidak akan menanggapi tudingan apapun yang hanya membuat keruh perpolitikan di Indonesia. Dia hanya menyarankan agar pihak yang tidak puas atas hasil verifikasi faktual silahkan ajukan gugatan.

"Jangan menuding hal-hal yang tidak-tidak silahkan layangkan saja gugatan dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku," singkatnya saat dihubungi.


Sumber : Indopos

JAKARTA-Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi (LAKRI) DKI Jakarta, Ical Syamsuddin menilai ada sesuatu yang janggal dan mengganjal pikirannya terkait dengan status TMS untuk PBB dan PKPI.
PBB dan PKPI, kata Ical, merupakan partai politik lama yang masih memiliki basis dan segmentasi pemilih tersendiri dan itu terbukti dengan sejumlah kursi di tingkat DPRD yang berjumlah tidak sedikit.
Dengan tidak lolosnya PBB dan PKPI, Ical menaruh curiga kepada integritas dan profesionalitas KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Ia menuduh ada konspirasi dan indikasi korupsi selama tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019.
“Kita akan bergerak untuk membongkar dan investigasi konspirasi dan indikasi korupsi di KPU,” ujar Ical yang juga Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi (LAKRI) DKI Jakarta, Minggu (18/2/2018) malam.
Untuk menindaklanjuti kecurigaannya tersebut, Ical akan mendesak kepada PPATK agar membuka seluruh rekening penyelenggara pemilu, mulai dari KPU pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“Perlunya audit dan dibukanya rekening semua anggota KPU pusat, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota biar PPATK mempublish segera . Jika memang ada permainan akan terkuak, jika tdak ada ya biar masyarakat yang menilai,” pungkasnya.

JAKARTA- Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya meminta kepada segenap anggota dan pendukung PBB untuk tenang menunggu penyelesaian melalui mediasi dengan KPU.

“Semua kegiatan partai dan persiapan Pemilu harus tetap berjalan, jangan terganggu dengan sengketa ini. Insya Allah DPP PBB akan dapat menyelesaikan masalah di Manokwari Selatan ini, sehingga PBB akan ikut dalam Pemilu 2019” kata Yusril melalui keterangan persnya yang di terima abadikini.com pada Sabtu (17/2/2018)

Sementara itu, Pihak Yusril sedang meminta Bawaslu untuk memediasi antara PBB dengan KPU Pusat mengenai persoalan di Manokwari Selatan Papua. Sebagaimana diketahui hari ini KPU mengumumkan partai- partai yang lolos sebagai peserta Pemilu 2018 dan PBB dinyatakan tidak lolos karena partai itu tidak memenuhi syarat di 1 Kabupaten, saja, yakni Kab. Manokwari Selatan, Provinsi Papua.

Seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota di tanah air PBB lolos, kecuali di Manokwari Selatan. Menurut Yusril, sebab tidak lolosnya PBB di kabupaten itu karena anggota PBB kurang enam orang. Keenam orang ini datang terlambat ke KPU karena surat panggilan untuk mereka tak kunjung diterima.

Mereka tinggal jauh di pegunungan Papua dan harus berjalan kaki ke kabupaten. Akibat datang terlambat, maka KPU setempat menyatakan PBB tidak lolos.

Tidak lolos di satu kabupaten di Papua ini menyebabkan PBB tidak bisa ikut Pemilu 2019. Yusril mengatakan pihaknya sudah menjelaskan kesulitan komunikasi dan transportasi di Manokwari Selatan ini, namun KPU tetap menolak. Mereka menganggap Papua itu seperti Jakarta atau Pulau Jawa.

“Sebenarnya semua partai mengalami hal yang sama di Papua, tapi PBB dari dulu selalu dipersulit untuk ikut Pemilu,Masa gara2 enam orang anggota PBB di Manokwari Selatan datang terlambat datang ke KPU untuk diverifikasi, secara nasional PBB jadi tidak bisa ikut Pemilu. Ini benar-benar keterlaluan” kata Yusril melalui keterangan tertulisnya yang diterima abadikini.com pada Sabtu (17/2/2018)

Yusril mengatakan, sesuai prosedur, PBB harus mengajukan sengketa ke Bawaslu dalam waktu tiga hari kerja, hari Rabu mendatang. Namun PBB akan mempercepat pengajuan sengketa itu hari Senin 19/2/2018 mendatang.

Mudah-mudahan Bawaslu bisa memediasi PBB dengan KPU agar persoalan Manokwari Selatan ini dapat diselesaikan dengan bijak. Dirinya, menurut Yusril, tidak ingin melawan KPU hingga hancur-hancuran di pengadilan seperti pengalaman Pemilu 2014.

Jakarta -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengancam memidanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tak meloloskan partainya dalam verifikasi parpol peserta pemilu 2019.
Yusril menyoroti kejanggalan dalam proses verifikasi KPU Papua yang sebelumnya meloloskan PBB. Namun dari hasil verifikasi selanjutnya PBB dinyatakan tak lolos.
"Kami ingin membongkar dugaan bawa ada konspirasi menggagalkan PBB ikut pemilu dengan memperalat KPU. Semuanya bukan saja akan kami gugat secara perdata, tapi juga akan kami lawan secara pidana," ujar Yusril melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Minggu (18/2).
Yusril merasa sangat dirugikan atas perubahan hasil verifikasi tersebut. Sebab, KPU Papua telah mengumumkan bahwa PBB lolos verifikasi pada 11 Februari lalu. Tak berselang lama sebelum pengumuman hasil verifikasi oleh KPU pusat pada 17 Februari kemarin, partai berlambang bulan bintang itu mendadak tak lolos.
"Kami merasa sangat dirugikan dan dipermainkan KPU," katanya.

"Kami ingin membongkar dugaan bawa ada konspirasi menggagalkan PBB ikut pemilu dengan memperalat KPU. Semuanya bukan saja akan kami gugat secara perdata, tapi juga akan kami lawan secara pidana,"

Mantan Menteri Kehakiman ini mengaku sejak lama telah merasa dihalang-halangi untuk ikut pemilu oleh pihak yang ia sebut sebagai kekuatan sekuler dan kiri anti Islam. Padahal sebagai partai Islam moderat dan nasionalis, Yusril mengklaim PBB telah mendapat dukungan dari berbagai elemen ormas Islam, cendekiawan, dan ulama moderat.
"Selama ini PBB tetap kritis dan tidak mudah diombang-ambing kekuasaan, mungkin itu sebabnya kehadiran PBB tidak disenangi," katanya.
Selain PBB, partai yang tak lolos verifikasi peserta pemilu 2019 adalah PKPI. Sementara partai yang lolos verifikasi yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Berkarya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Garuda, serta Partai Golongan Karya (Golkar).
Kemudian, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, Partai Perindo, Parta Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Solidaritas Indonesi (PSI).

Jakarta 17/2/2018. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya meminta Bawaslu untuk memediasi antara PBB dengan KPU Pusat mengenai persoalan di Manokwari Selatan Papua. Sebagaimana diketahui hari ini KPU mengumumkan partai2 yang lolos sebagai peserta Pemilu 2018 dan PBB dinyatakan tidak lolos karena partai itu tidak memenuhi syarat di 1 Kabupaten, saja, yakni Kab. Manokwari Selatan, Provinsi Papua.

Seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota di tanah air PBB lolos, kecuali di Manokwari Selatan. Menurut Yusril, sebab tidak lolosnya PBB di kabupaten itu karena anggota PBB kurang enam orang. Keenam orang ini datang terlambat ke KPU karena surat panggilan untuk mereka tak kunjung diterima. Mereka tinggal jauh di pegunungan Papua dan harus berjalan kaki ke kabupaten. Akibat datang terlambat, maka KPU setempat menyatakan PBB tidak lolos. Tidak lolos di satu kabupaten di Papua ini menyebabkan PBB tidak bisa ikut Pemilu 201. Yusril mengatakan pihaknya sudah menjelaskan kesulitan komunikasi dan transportasi di Manokwari Selatan ini, namun KPU tetap menolak. “Mereka menganggap Papua itu seperti Jakarta atau Pulau Jawa. Sebenarnya semua partai mengalami hal yang sama di Papua, tapi PBB dari dulu selalu dipersulit untuk ikut Pemilu” ujar Yusril. “Masa gara2 enam orang anggota PBB di Manokwari Selatan datang terlambat datang ke KPU untuk diverifikasi, secara nasional PBB jadi tidak bisa ikut Pemilu. Ini benar-benar keterlaluan” kata Yusril.

Yusril mengatakan, sesuai prosedur, PBB harus mengajukan sengketa ke Bawaslu dalam waktu tiga hari kerja, hari Rabu mendatang. Namun PBB akan mempercepat pengajuan sengketa itu hari Senin 19/2/2018 mendatang. Mudah2an Bawaslu bisa memediasi PBB dengan KPU agar persoalan Manokwari Selatan ini dapat diselesaikan dengan bijak. Dirinya, menurut Yusril, tidak ingin melawan KPU hingga hancur-hancuran di pengadilan seperti pengalaman Pemilu 2014. “Tapi kalau terpaksa, apa boleh buat, saya akan lakukan” kata Yusril.

Yusril juga meminta kepada segenap anggota dan pendukung PBB untuk tenang menunggu penyelesaian melalui mediasi dengan KPU. “Semua kegiatan partai dan persiapan Pemilu harus tetap berjalan, jangan terganggu dengan sengketa ini. Insya Allah DPP PBB akan dapat menyelesaikan masalag di Manokwari Selatan ini, sehingga PBB akan ikut dalam Pemilu 2019”. Demikian keterangan Yusril kepada media.***

Pemerintah Mau Utang Lagi
Untuk Bayar Utang Terus kapan Lunasnya ???

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tahun depan pemerintah masih akan berutang untuk membayar bunga utang luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan jumlah defisit primer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp109 triliun.
Angka tersebut lebih rendah dari yang sebelumnya yakni Rp111,4 triliun. Maka, dalam pengelolaan anggaran untuk tahun depan harus berhati-hati agar tidak membengkak dari segi utang yang disebabkan karena defisit anggaran yang melebar.
"Kita akan kembali utang tahun depan untuk bayar bunga utang dan investasi," kata dia di Jakarta, Kamis (2tujuh/10/2016).
Dengan pembiayaan utang yang cukup besar tersebut, maka untuk asumsi defisit anggaran tahun depan diasumsikan sebesar 2,41% atau setara dengan Rp330,2 triliun. Surat Berharga Negara (SBN) akan diterbitkan sebesar Rp400 triliun (netto).
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa itu juga termasuk pembayaran utang lama. "Utang lama ini tentunya akan kita bayar untuk tahun depan," ujarnya.
Seperti diketahui, keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Bila keseimbangan primer defisit, itu berarti pemerintah berutang untuk membayar bunga utang.
Dengan kata lain, pemerintah harus menarik utang baru untuk membayar bunga utang. Bila pemerintah ingin mengurangi defisit keseimbangan primer, maka defisit anggaran harus bisa dijaga pada level 1,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Jika dilihat dari historisnya, pada 2010 keseimbangan primer tercatat surplus atau positif dengan realisasi Rp41,5 triliun. Ini artinya penerimaan negara lebih besar dari belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Pemerintah memiliki dana dari penerimaan negara untuk membayar bunga utang.
Setahun berikutnya, kondisi keseimbangan primer mulai menipis. Surplus pada keseimbangan primer hanya Rp8,8 triliun, namun ini masih dianggap sehat dari sisi pengelolaan anggaran negara.
Pada 2012, keseimbangan primer mulai defisit sebesar Rp52,7 triliun. Begitu juga yang terjadi pada 2013, dengan besaran defisit Rp98,6 triliun dan defisit 2014 sebesar Rp93,2 triliun.
Dengan kondisi ini, pemerintah sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar bunga utang dari hasil penerimaan negara. Pemerintah harus mencari utang baru untuk membayar bunga utang.
Lonjakan drastis keseimbangan primer terjadi pada 2015, yang nilainya menjadi Rp142,4 triliun. Pada 2016 dalam APBN Perubahan (APBN-P) dicantumkan defisit keseimbangan primer Rp105,5 triliun dan defisit keseimbangan primer di 2017 diperkirakan sebesar Rp111,4 triliun.
Sumber :

Parpol libatkan artis untuk mendulang suara. Foto/ Dok SINDOnews

---

JAKARTA - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden yang tak lama lagi, beberapa partai politik (parpol) merekrut orang populer, artis, publik figur untuk mendulang suara partai.

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhroh menyatakan, fenomena tersebut merupakan bukti nyata kaderisasi parpol tak berjalan. Bukan hanya kaderisasi, fenomena yang substansial dasar partai terbentuk.

"Ini merupakan refleksi dari belum berhasilnya parpol lakukan kaderisasi, melakukan promosi kader. Bagaimana promosi kalau kaderisasi tidak dijalani dengan baik," paparnya (16/3/2018).

Menurutnya, sejak pilpres dan pileg dilakukan di Indonesia, konsentrasi parpol hanya terfokus pada kebijakan politik. Orientasinya perebutan kekuasaan, akhirnya hanya menyiapkan manuver-manuver politik bagaimana mengusahakan partai menang dalam pemilu demgan mendulang suara sebanyak banyaknya.

"Mereka (parpol) tidak mau berpeluh-peluh melakukan peluh kaderisasi serius semua karena pada intinya berujung pada dana partai. Inilah pusatnya maka hal tersebut sepeti lingkaran setan yang tidak pernah dituntaskan. Dana yang selama ini hanya seribu perorang dukalikan jumlah suara yang didapat masih dirasa kurang," ungkapnya.

Lantaran hal tersebut, maka partai tidak pernah fokus melakukan kaderisasi, mereka belum serius menjadikan parpol layaknya partai jangkar. Partai, sambungnya, yang harus memutuskan kadernya ditempatkan dimana, yang mempromosikanya, melakukan persiapan yang baik untuk daerah pemilihannya dengan membuat roadmap yang jelas.

"Namun Partai hari ini tersentralistik. Sampai saat ini promosi kaderisasi di partai masih tidak ada. Jadi jangan salahkan kalau ada caleg yang moralnya belum sesuai karena yang dicari parpol hanya popularitas atau bisa membiayai partai," jelasnya.

Siti juga menilai jika upaya parpol merekrut para artis untuk mendulang suara dalam pemilu tidak selamanya efektif. Lantaran masyarakat hari ini telah berubah menjadi lebih kritis dalam memutuskan pilihannya. Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyanggah jika fungsi kaderisasi tidak berjalan. Dia menyatakan partainya tidak pernah berhenti melakukan kaderisasi.

"Talent scouting di PD berjalan terus tanpa henti berasal dari beragam kalangan; profesional, pekerja seni, atlit, tokoh muda agama, dan lain-lain untuk menambah kekuatan kader yang sudah ada dan militan. Kaderisasi itu keniscayaan yang tak pernah henti," tegasnya.

Dia juga percaya banyaknya publik figur yang masuk PD akan menambah kekuatan partai dalam merauo suara. "Kami percaya mereka mampu menambah kekuatan yang sudah ada, apalagi kami akan segera umumkan nama Komando Pemenangan dalam beberapa hari ini. Semua ini untuk menyatakan Demokrat siap hadapi pemilu 2019. Saat besok pagi KPU umumkan parpol yang lolos sebagai peserta pemilu 2019, sorenya kami siapkan tim komando pemenangan kami," jelasnya.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie juga mengatakan meski partai merekrut publik figur masuk partai sebagai mekanisme meraih suara, hal itu dinilai tidak selamanya efektif.

"Bisa ya bisa tidak. Tergantung kualitas dari orang itu sendiri dan bagaimana effortnya untuk meyakinkan pemilih. Banyak kok artis publik figur yang maju namun tidak terpilih," katanya.

Dia juga mengatakan hal terpenting untuk merekrut suara ialah betul-betul mempersiapkan kader yang baik sejak perekrutannya. "Menurut saya yang penting mekanisme perekrutan caleg harus profesional dan transparan. PSI melakukan seleksi kompetensi dengan melibatkan pansel independen. Seluruh proses seleksi kami siarkan langsung di medsos," jelasnya.
sumber : SindoNews.com