Pemerintah melalui Kementrian Perdagangan berencana mengimpor 500.000 ton Beras dari Thailand dan Vietnam. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018.
Mendag Engiartiasto Lukito mengatakan, jenis beras yang diimpor pada saat ini merupakan jenis beras khusus yang tidak ditanam di Indonesia, dan memiliki landasan hukum berupa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018. Sehingga hal ini tidak akan mengganggu produksi dalam negeri.
Masalah data menjadi pokok persoalan terkait krisis beras di negeri ini. Hal ini diungkap pakar ekonomi Rizal Ramli, dimana sesuai pengalaman Rizal, Kemendag dan Bulog selalu mau impor seperti dikutip dari Teropongsenayan.com, Sabtu (13-1-2018).
“Sebab, ada komisi 20-30 dolar per ton. Transaksinya di luar negeri, ‘account’ bank juga berada di luar negeri. Tetapi Kementan, selalu bilang produksi lebih dari cukup. Sebab ini terkait dengan prestasi mereka. Faktanya angka yang benar itu di tengah,” kata Rizal
Yang harusnya menilai, sambung Rizal, Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Dalam sejarahnya, Rizal melanjutkan, uang paling mudah didapat dari komisi impor komoditi. Jadi duitnya, gampang kalau main di beras, kedelai, gula, daging dan lain-lain.
Ia pun heran, ada rapat kebijakan harus impor beras dalam 2-3 hari ini. Sebab, sebentar lagi kan mau panen.
“Stok di gudang Bulog memang 900 ribu ton, tapi itu cukup untuk dua bulan lagi. Panen kan sebentar lagi, Februari Maret, dan Bulog bisa beli,” Rizal menyarankan.
Masalahnya, sekarang Bulog pasif, pada saat panen, tidak beli beras. Padahal seharusnya Bulog tahu berapa yang harus dibeli.
“Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak. Meski, memang Bulog sekarang beda dengan dulu yang tak ada bunga kredit, turun langsung dari likuiditas Bank Indonesia. Dan itu tidak benar ini, ini kan sektor strategis,” pungkasnya.
