BAROMET.INFO|Ketua MPR
RI Zulkifli Hasan menilai penunjukkan pelaksana tugas (Plt) gubernur dari Polri
dalam masa pilkada 2018 justru akan membebani presiden.
“Kalau
nanti kinerjanya kurang baik dan terjadi situasi kurang kondusif, maka Presiden
yang akan menjadi sasaran protes publik,” katanya, Kamis (25/1) di Gedung
Parlemen, Senayan, Jakarta.
Hal itu
disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan terkait informasi yang disampaikan
Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul kemungkinan
dua perwira tinggi Polri untuk mengisi kekosongang jabatan Gubernur Sumatera
Utara dan Jawa Barat dalam masa Pilkada 2018.
Kabag
Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul mengatakan,
Wakapolri Komjen Syafruddin saat memberikan arahan mengatakan, ada dua perwira
tinggi Polri yang mendapat kepercayaan untuk memimpin sementara di Provinsi
Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Dua
perwira tinggi Polri tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad
Iriawan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat serta Kadiv Propam Polri Irjen Martuani
Sormin menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara.
Polri,
kata dia, masih menunggu surat resminya dari Menteri Dalam Negeri untuk
memastikan siapa yang akan menduduki jabatan sementara tersebut.
Sementara
itu, Zulkifli mengatakan baru mendengar informasi tersebut.
Menurut
Zulkifli, Hasan Jawa Barat dan Sumatera Utara adalah provinsi strategis dengan
jumlah penduduk padat, mengapa tidak menunjuk pejabat eselon satu dari
Kementerian Dalam Negeri.
Ketua
Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, saat ini sudah memasuki
tahun politik dan politik nasional menjadi dinamis.
Untuk
itu, bila hal itu benar nantinya, Zulkifli mempertanyakan keputusan Menteri
Dalam Negeri yang kurang lazim dengan menunjuk personil dari Polri menjadi Plt
gubenur tersebut.
