REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan pemasangan atribut yang mengarah ke unsur kampanye dan sosialisasi bakal calon kepala daerah merupakan celah yang dapat dimanfaatkan sebagai bentuk kampanye secara langsung. Perludem menyarankan pengawas pemilu segera menertibkan berbagai atribut yang marak terpasang di daerah.

Menurutnya, tafsir atas peraturan itu harus dipahami secara bersama. Jika kondisi pemasangan atribut terus dibiarkan, lanjut Titi,bukan saja akuntabilitas dana yang dikeluarkan mereka tidak bisa ditagih publik, hal itu juga cenderung membuat kompetisi menjadi tidak setara antara yang bermodal besar denganyang tidak.

“Padahal mengapa sebagian metode kampanye dibiayai negara dan diatur pembatasan belanja kampanye adalah karena keinginan mewujudkan kompetisi yang setara dan adil di antara para calon,” tegas dia.

Perludem menyarankan, pengawas Pemilu bisa berkoordinasi dengan Pemda dan SKPD terkait untuk memastikan penertiban pemasangan sanduk yang tidak sesuai aturan tata ruang wilayah dan ketentuan perpajakan. Titi mengingatkan, bahwa sebenarnya aturan yang ada sudah mengatur ketat soal pemasangan media luar ruang (spanduk, baliho, dll). Selain tidak boleh dipasang di lokasi sembarangan, pemasangannya pun haru taat pada ketentuan pajak dan retribusi daerah. Karenanya, pemerintah daerah harus bertindak tegas terhadap spanduk, baliho, dan berbagai media luar ruang yang tidak tunduk pada ketentuan yang ada.

“Pemerintah daerah harus bersinergi dengan pengawas pemilihan untuk memastikan ini,” tambah Titi.

Sebelumnya, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ratna Dewi Pettalolo, mengatakan pihaknya belum dapat melakukan penindakan atas spanduk-spanduk bakal calon kepala daerah yang saat ini marak terpasang. Penindakan atas spanduk yang mengandung unsur kampanye tersebut baru bisa dilakukan setelah penetapan calon kepala daerah Pilkada 2018.

“Karena kewenangan Bawaslu dibatasi oleh waktu, dan waktu yang dimaksud berkaitan dengan tahapan penetapan paslon, ” ujar Ratna ketika dihubungi Republika, Rabu (24/1).

Sumber : Perludem

JAKARTA – Ketua DPP Partai Gerindra M Nizar Zahro sudah tak percaya lagi dengan slogan ‘kerja kerja kerja’ yang disuarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, kini justru pemerintah malah mengambil kebijakan impor pangan.

“Saat ini komoditas yang akan diimpor adalah beras, garam dan daging kerbau. Sebelumnya pemerintah juga pernah mengimpor cangkul,” kata Nizar, Rabu (24/1/2018).

Legislator Gerindra itu menambahkan, Jokowi yang pada masa kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 berjanji tidak akan mengimpor beras ternyata mengingkarinya. Tak tanggung-tanggung, pemerintah akan mengimpor 500 ribu ton beras senilai Rp 3,6 triliun.

“Beras impor akan didatangkan dari Thailand, Vietnam dan Pakistan,” jelasnya.

Menurut Nizar, keputusan impor yang hampir bersamaan dengan datangnya musim panen raya tentu akan menyengsarakan petani. “Penolakan impor beras sudah disuarakan berbagai pihak, namun pemerintah tidak menggubrisnya dan akan tetap mengimpor beras,” paparnya.

Ketua Umum Satria Gerindra itu juga menyoroti rencana pemerintah mengimpor garam sebanyak 3,7 juta ton. Impor sebanyak itu selain menyengsarakan petambak garam juga mengundang keprihatinan.

“Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua dunia ternyata tidak sanggup memenuhi kebutuhan garam,” ungkapnya.

Selain beras dan garam, pemerintah juga sudah memutuskan mengimpor 100 ribu ton daging kerbau dari India. Peternak sapi dan kerbau di dalam negeri menentang rencana itu karena bisa merugikan mereka.

Derasnya impor berbagai komoditas tentu saja membingungkan rakyat karena sangat kontradikrif dengan semangat kerja, kerja, dan kerja yang pernah digelorakan. Nizar mengatakan, terlalu mudahnya pemerintah membuka keran impor membuktikan tidak ada semangat kerja dari Kabinet Kerja.

“Bisa jadi tagline kerja, kerja, dan kerja sudah berubah menjadi  impor, impor dan impor. Dan tentu saja rakyat lah yang paling disengsarakan akibat kebijakan impor,” pungkas anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu.

Melalui Nomor: SK.PC-Kabupaten Bogor/09/Pilkada/2018, Tentang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor, DPC PBB menambah jajaran partai politik pendukung Ade Yasin dan Iwan Setiawan.

SK tersebut dibacakan oleh Ketua DPC PBB Solahuddin dihadapan para pengurus dan kader DPC PBB serta para relawan Ade Yasin dan Iwan Setiawan yang hadir.

Pemberian dukungan kepada Ade-Iwan setelah memperhatikan pendapat, usul, saran, dan pembahasan rapat pengurus harian dewan pimpinan cabang dan rapat pengurus seluruh pimpinan cabang PBB Kabupaten Bogor.

“Dengan bertawakkal dan memohon bimbingan Allah Swt, menetapkan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023 sebagai berikut, pertama mengesahkan dukungan kepada Ibu Ade Munawaroh sebagai calon Bupati dan bapak Iwan Setiawan, sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Bogor,” ucap Solahuddin saat membacakan SK.

Dengan penyerahan SK tersebut, PBB menggenapkan jajaran pendukung partai politik menjadi empat (4). PBB bergabung dengan PPP, Gerindra, dan PKB yang lebih dulu menyatakan dukungan.

Sontak saja isu ini pun menjadi bahan perdebatan keras dan sengit, mulai dari ekonom, politisi, hingga regulator terkait properti dan bunga bank. Kalangan kontra menganggap ide DP rumah nol rupiah ini tidak masuk akal dan sulit direalisasikan.

Menurut mereka, DP rumah nol rupiah hanya akan memberatkan perbankan di mana diprediksi akan banyak kredit macet muncul. Kedua, program Anies-Sandi ini dianggap melanggar aturan Bank Indonesia (BI) karena BI sudah mengatur besaran DP rumah hingga kendaraan bermotor.

Kalangan kontra menilai, DP nol rupiah dengan skema yang ditawarkan Anies-Sandi pun tidak mungkin bisa dinikmati masyarakat bawah. Hanya mereka dengan penghasilan di atas Rp 7 juta saja yang bisa mengambil program ini.

DP rumah nol rupiah pun menjadi begitu kontroversial. Bahkan, akademisi dari kampus ternama pun menghujat program ini sebagai gimik dagangan untuk meraih suara pada Pilgub DKI. Sebuah ide yang mustahil dijalankan tetapi telanjur memikat masyarakat.

Tapi Anies-Sandi terus jalan dengan programnya ini, karena memiliki rumah adalah hak dasar yang harus dipenuhi negara kepada rakyatnya. Hasilnya, pada Kamis (18/1), pembangunan rumah dengan skema uang muka nol rupiah untuk rumah susun sederhana milik (rusunami) sudah dimulai di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) hunian tersebut disaksikan warga dan media. "Salah satu janji dalam kampanye kami kemarin adalah mewujudkan perumahan yang terjangkau oleh warga, dan hari ini tanggal 18 Januari 2018, kami mewujudkan janji itu dengan melakukan groundbreaking," kata Anies.

Rusunami ini memiliki 20 lantai dengan 703 unit (rumah) yang terdiri atas 513 unit untuk tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Rumah ini akan diperuntukkan bagi warga yang berpenghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan. Harga per unitnya untuk yang tipe 36 sebesar Rp 320 juta dan tipe 21, Rp 185 juta.

Anies mengatakan, pihaknya akan menyiapkan fasilitas transportasi. Pemprov DKI sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Transjakarta. Dengan begitu, warga yang tinggal di sini akan memiliki akses transportasi umum massal yang mudah.

Pemprov pun akan memanfaatkan program kredit perumahan rakyat (KPR) bersubsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat. Pemprov DKI akan menyubsidi DP satu persen yang disyaratkan program FLPP. "FLPP itu artinya dengan skema satu persen lalu yang satu persennya dari kita," kata Anies.

FLPP menyaratkan DP untuk KPR bersubsidi sebesar satu persen. Pemprov DKI, kata Anies, akan menyubsidi satu persen DP tersebut dengan APBD DKI. Ini artinya warga ibu kota tak perlu membayar uang muka rumah alias nol rupiah.

FLPP merupakan pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah, bekerja sama dengan bank nasional yang telah menyediakan fasilitas tersebut. Suku bunga FLPP rendah dan flat atau tak berubah selama masa cicilan. Suku bunga untuk program ini hanya lima persen dan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.

Rusunami di Pondok Kelapa ini dengan DP nol rupiah ini memang menjadi program pertama Anies-Sandi untuk memenuhi janji kampanye saat pilgub. Setelah itu, Anies akan melanjutkan pembangunan rumah susun lainnya dan bahkan mengubah rumah susun sederhana sewa (rusunawa) menjadi rusunami dengan pola DP nol rupiah ini.

Langgar aturan BI?

Sejumlah kalangan sempat menuding program ini melanggar aturan ketentuan uang muka (loan to value/LTV) yang dikeluarkan BI. Gubernur BI Agus Martowardoyo menyatakan, program uang muka sebesar satu persen dalam KPR dibolehkan. Asalkan, program itu dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Untuk Pemerintah Pusat, kata Agus, paling tidak ada tiga jenis fasilitas untuk pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Syarat itu, berpenghasilan di bawah Rp 7 juta dan bentuk fasilitasnya disebut FLPP atau subsidi bunga atau subsidi uang muka," jelas Agus usai menerima kunjungan Gubernur Anies di Gedung BI, akhir pekan lalu.

Menurut Agus, akan sangat baik bila program dari Pemda DKI ini sejalan dengan program pemerintah pusat. Jika seandainya pemda ingin memberikan pembiayaan kepada MBR, lanjut dia, perlu dibuat program sendiri oleh yang dinaungi Perda.

Agus menegaskan, bila itu sudah masuk program pemda, BI tidak keberatan jika LTV turun. "Dari 90 persen atau 85 persen ke yang lebih rendah. Bukan untuk masyarakat umum, hanya untuk MBR. Dan ada kategori bahwa itu program pemerintah," jelas dia.

Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Sri Noerhidajati merinci bahwa Pemda DKI silakan saja membuat program DP nol rupiah untuk rumah. Yang penting, itu merupakan program resmi pemerintah daerah yang memiliki kekuatan hukum.

Tidak janjikan keuntungan

Asosiasi pengusaha properti Real Estate Indonesia (REI) DKI menilai program DP nol rupiah ini tidak menjanjikan keuntungan secara finansial. Keuntungan itu diharapkan dapat diperoleh dari insentif yang diberikan Pemprov DKI.

"Tentunya itu bukan proyek untung. Karena kalau kita cari untung bukan lewat situ. Kita punya kewajibanlah untuk itu," kata Ketua DPD REI DKI Amran Nukman di Balai Kota, Kamis (18/1).

Kendati demikian, para pengembang juga tak ingin dirugikan. Oleh karena itu, REI berharap insentif dari Pemprov DKI akan dapat membantu mereka mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, REI berkomitmen untuk membantu program pemprov.

Tanpa adanya insentif dari pemprov, pembangunan rumah DP nol rupiah dirasa berat. Padahal, perusahaan harus membiayai biaya operasional dan ada tuntutan dari pemegang saham agar perusahaan tersebut terus berkembang.

Wagub Sandiaga mempertimbangkan usul REI terkait insentif kepada para pengembang yang membangun rumah dengan DP nol rupiah. Ia mengatakan usulan itu datang dari Pendiri REI, Ciputra, saat pengukuhan pengurus DPD REI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/1).

Sandiaga menjelaskan, salah satu bentuk insentif yang akan diberikan berupa kemudahan perizinan. "Perizinan ini merupakan salah satu hal yang banyak dikeluhkan para pengembang," kata Sandi.

Kini, program kontroversial yang sempat diragukan bisa terealisasi itu pun mulai berjalan. Rakyat miskin atau MBR tidak pusing lagi memikirkan DP rumah.

"Kami menyebutnya janji bukan program, mengapa? Karena janji harus dilunasi. Kalau kita sebut program, nanti di ujung bisa ditambahi kata 'mohon maaf programnya tidak bisa terlaksana karena a b c d'," kata Anies.

Janji, ungkap Anies, merupakan komitmen yang harus dilaksanakan. Ia menyatakan tak ingin ada janji selama masa kampanye yang tidak dijalankan dalam kurun periode kepemimpinannya hingga 2022 nanti.