"Ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Tentu sudah
ada kesepahaman kedua belah pihak antara HTI dan PBB," kata Ismail kepada
CNNIndonesia.com, Rabu (14/3).
Menurut Ismail, kesepakatan antara HTI dan partai besutan
Yusril Ihza Mahendra itu fokus tentang agenda untuk memperjuangkan aspirasi
umat dan tegaknya syariat Islam di pemilu 2019 nanti.
"Jadi di atas aspirasi umat dan tegaknya syariah Islam
kita bisa sepaham dan berjalan," kata Ismail.
Namun demikian, Ismail masih belum mau merinci secara detail
nama-nama kader HTI yang akan menjadi calon legislatif (caleg) di parlemen
nanti. Ismail hanya memastikan dukungan kepada PBB untuk kepentingan mengisi
kursi parlemen sudah dibicarakan.
"Kalau sampai detail nama caleg belum ya. Tapi untuk
dukungan ya ke PBB," tegas Ismail.
Lebih lanjut, Ismail menjelaskan pemahaman soal demokrasi
yang dianut PBB dan HTI sudah sejalan. Menurutnya demokrasi yang dipahami
keduanya adalah alat perjuangan untuk menegakkan aspirasi umat Islam.
Pernyataan ini diutarakan Ismail sekaligus membantah wacana
soal masuknya kader HTI ke partai politik dan parlemen nanti bertentangan
dengan sistem khilafah yang mereka usung.
"Jadi soal demokrasi kita sudah saling memahami,"
kata Ismail.
*Harus Ganti Rezim*
Terkait pemilihan presiden (pilpres) 2019 nanti, HTI masih
belum menentukan sikap. Walau begitu, Ismail mengakui jika rezim Joko Widodo harus
segera diganti.
Sikap politik HTI di level pilpres nanti, kata Ismail,
jangan sampai memilih pemimpin yang anti kepada ulama, mendukung pembubaran
ormas Islam, kriminalisasi terhadap ulama, dan mendukung penista Alquran dan
Islam.
"Jadi rezim Jokowi jangan sampai berkuasa lagi,"
kata Ismail.
Kendati demikian, Ismail mengatakan HTI belum mau terlibat
di dalam penentuan nama capres yang sesuai dengan aspirasi perjuangan umat
Islam tersebut. Termasuk dengan rencana gerakan nasional penyelamat fatwa
(GNPF) ulama dan presidium alumni 212 yang akan menggelar konvensi capres
penantang Jokowi.
"Soal capres kita belum," tutur Ismail. (DAL)
